Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Beberapa waktu lalu, para mahasiswa dari berbagai kampus besar di
Pekanbaru seperti UR, UIN, UIR, Unilak dan lainnya bergabung dalam satu
naungan di bawah koordinasi BKLDK (Badan Koordinasi Lembaga Dakwah
Kampus) Riau untuk menyatukan suara bergerak bersama menemui para
penguasa.
Mereka mengkritik penguasa (Muhasabah Lil Hukam) serta mengingatkan penguasa akan bahaya RUU Intelijen.
Jika RUU Iintelijen ini berhasil dijebolkan DPR, maka sejarah usang masa Orde Baru akan kembali terulang. Undang-undang ini akan melahirkan rezim penguasa yang menindas, justru akan lebih berbahaya.
Kenapa? Karena tindakan intelijen yang sewenang-wenang telah dilegalkan dalam bentuk undang-undang buatan manusia yang juga merupakan pesanan asing.
Adapun alasan-alasan menolak RUU Intelijen adalah bahwa undang-undang ini mengandung hal-hal yang tak jelas dan nanti akan menimbulkan multitafsir. Misal dalam memaknai frase “ancaman nasional’’, “keamanan nasional”dsb.
Tak ada kejelasan makna mengenai kata-kata tersebut. Apa kriterianya, bagaimana tolok ukurnya sangat tak jelas sehingga akan jadi pasal karet yang dapat digunakan sesuka hati para penguasa berdasar kepentingan politiknya.
Undang-undang ini juga memberi kebebasan penuh pada pihak intelijen untuk memata-matai, menyadap pembicaraan siapapun yang mereka kehendaki tanpa harus ada izin dari ketua pengadilan (pasal 32 ayat 3 RUU Intelijen).
Maka RUU ini benar-benar akan kembali mengembalikan kejadian-kejadian seperti yang pernah terjadi pada masa Orba seperti penculikan, penangkapan tanpa pengadilan dll yang dapat menimpa siapapun di negeri ini.
Ida Marlina Aktivis BKLDK Riau, Mahasiswa FKIP Jurusan Bahasa Jepang Universitas Riau
Mereka mengkritik penguasa (Muhasabah Lil Hukam) serta mengingatkan penguasa akan bahaya RUU Intelijen.
Jika RUU Iintelijen ini berhasil dijebolkan DPR, maka sejarah usang masa Orde Baru akan kembali terulang. Undang-undang ini akan melahirkan rezim penguasa yang menindas, justru akan lebih berbahaya.
Kenapa? Karena tindakan intelijen yang sewenang-wenang telah dilegalkan dalam bentuk undang-undang buatan manusia yang juga merupakan pesanan asing.
Adapun alasan-alasan menolak RUU Intelijen adalah bahwa undang-undang ini mengandung hal-hal yang tak jelas dan nanti akan menimbulkan multitafsir. Misal dalam memaknai frase “ancaman nasional’’, “keamanan nasional”dsb.
Tak ada kejelasan makna mengenai kata-kata tersebut. Apa kriterianya, bagaimana tolok ukurnya sangat tak jelas sehingga akan jadi pasal karet yang dapat digunakan sesuka hati para penguasa berdasar kepentingan politiknya.
Undang-undang ini juga memberi kebebasan penuh pada pihak intelijen untuk memata-matai, menyadap pembicaraan siapapun yang mereka kehendaki tanpa harus ada izin dari ketua pengadilan (pasal 32 ayat 3 RUU Intelijen).
Maka RUU ini benar-benar akan kembali mengembalikan kejadian-kejadian seperti yang pernah terjadi pada masa Orba seperti penculikan, penangkapan tanpa pengadilan dll yang dapat menimpa siapapun di negeri ini.
Ida Marlina Aktivis BKLDK Riau, Mahasiswa FKIP Jurusan Bahasa Jepang Universitas Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

