Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Demam berdarah dengue (DBD) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi.
Jumlah kasus yang dilaporkan cenderung meningkat dan daerah penyebarannya bertambah luas.
Kerugian sosial yang terjadi antara lain menimbulkan kepanikan dalam keluarga, kematian anggota keluarga dan berkurangnya usia harapan penduduk.
Dampak ekonomi langsung pada penderita DBD adalah biaya pengobatan, sedangkan dampak ekonomi tidak langsung adalah kehilangan waktu kerja, waktu sekolah dan biaya lain yang dikeluarkan selain untuk pengobatan seperti transportasi dan akomodasi selama perawatan penderita.
Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD menjadi berita hangat di Provinsi Riau, di mana sampai pada 17 Desember 2011 terdapat 6 kabupaten/kota yang berstatus KLB DBD yakni Rokan Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar dan Kota Pekanbaru.
Penetapan KLB DBD ini menimbulkan pro dan kontra di mana terjadi perbedaan kepentingan antara masalah kesehatan masyarakat dan kepentingan politik, publik, ekonomi dan sosial budaya.
Secara teori penetapan KLB DBD merupakan pertimbangan epidemiologi dan keadaan masyarakat mencakup keamanan, sosial ekonomi dan budaya yang disampaikan oleh kepala daerah.
Penanggung jawab operasional pelaksanaan penanggulangan KLB adalah bupati/wali kota.
Sedangkan penanggung jawab teknis adalah Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Bila KLB terjadi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, maka penanggulangannya dikoordinasikan oleh gubernur.
Penetapan atau pencabutan daerah KLB oleh pemerintah daerah atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.
Definisi KLB menurut Permenkes RI Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
Pengertian KLB seringkali dikacaukan dengan pengertian wabah. Wabah penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
Di mana wabah biasanya ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan.
Sampai dengan awal Desember 2011, kasus DBD di Provinsi Riau mencapai 2.170 orang dan 51 orang di antaranya meninggal dunia. Jika dibandingkan 2010 kasus DBD di Provinsi Riau hanya 991 kasus.
Artinya telah terjadi peningkatan kasus lebih 100 persen atau 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Manajemen Pra KLB termasuk sistem kewaspadaan dini amat penting untuk mencegah terjadinya KLB, penanggulangan saat kejadian KLB dan pasca KLB.
Manajemen KLB DBD dilakukan secara terintegrasi berbasis wilayah berdasarkan manajemen kasus dan manajemen faktor risiko (Public health).
Desentralisasi masalah kesehatan kepada pemerintah kabupaten/kota memberikan pengaruh bahwa sistem manajemen penanggulangan KLB DBD belum mapan.
Di mana untuk membangun manajemen KLB DBD memerlukan waktu dan perencanaan yang matang. Kegagalan manajemen penyakit secara terintegrasi dalam satu wilayah akan menimbulkan KLB.
Oleh sebab itu selama sistem atau kapasitas manajemen penyakit berbasis wilayah secara terintegrasi belum mapan, maka KLB DBD akan terus menjadi ancaman.
Sistem early warning outbreaks recognition system (EWORS) merupakan keharusan dalam manajemen pra KLB DBD, khususnya bagi rawan KLB atau jalur internasional (jalur penyakit infeksi baru).
Sistem ini merupakan mekanisme yang menghubungkan antara Unit Gawat Darurat (UGD) sebuah Rumah Sakit dengan Dinas Kesehatan yang berbasis wilayah.
Fungsinya memantau kasus yang datang di UGD Rumah Sakit berdasarkan gejala, kemudian Dinas Kesehatan segera melakukan respons cepat.
Surveilans (mengawasi, red) penyakit DBD merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan terus-menerus terhadap terjadinya dan penyebaran penyakit DBD serta kondisi yang mungkin berpengaruh terhadap timbulnya penyakit DBD.
Pada dasarnya dalam sistem surveilans DBD yang ada di kabupaten/kota yang berperan utama di lapangan adalah Puskesmas dan rumah sakit. Petugas surveilans yang ada bertindak bila menerima laporan kasus DBD dari Puskesmas atau rumah sakit yang ada.
Sistem surveilans penyakit DBD memang kompleks mengingat banyaknya aspek epidemiologis dari penyakit ini.
Namun dengan memusatkan perhatian terhadap sumber infeksi (penderita) dan kepadatan vektornya kita akan memperoleh informasi untuk menjadi dasar pengambilan keputusan penanggulangan dini penyakit DBD.
Upaya penanggulangan DBD harus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
Penanggulangan KLB DBD tersebut meliputi: penyelidikan epidemiologis, penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan penyakit, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.
Dari penetapan KLB DBD ini mari kita segenap masyarakat Provinsi Riau bergandengan tangan dalam meminimalisir kejadian DBD dengan lebih fokus dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melakukan menutup, menguras, menimbun (3M Plus) dan tidak bergantung kepada pentingnya paradigma pengasapan (fogging).
Pengendalian nyamuk dengan gotong royong di segenap lapisan masyarakat, penggerakan mahasiswa, abatesisasi massal, kerahkan kader juru pemantau jentik (Jumantik), sosialisasi 3M Plus untuk menghilangkan breeding places, tempat perindukan nyamuk merupakan satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya KLB DBD.
Negara Kuba dan Singapura merupakan contoh sukses pengendalian DBD di mana mereka berhasil menerapkan pengendalian nyamuk secara disiplin.
Era Presiden Soekarno, Indonesia mampu mengeliminasi malaria namun apa yang terjadi di era Presiden SBY di mana hampir 45 tahun Bangsa Indonesia bergelut melawan DBD dan belum juga berhasil memenangkan pertarungan.
Masyarakat sendiri harus diberdayakan dan peningkatan kesadaran dan kemauan hidup sehat serta berpartisipasi bersama-sama melawan DBD.***
Musfardi Rustam, PNS Puskesmas Siak Hulu I, Dinkes Kabupaten Kampar.
Jumlah kasus yang dilaporkan cenderung meningkat dan daerah penyebarannya bertambah luas.
Kerugian sosial yang terjadi antara lain menimbulkan kepanikan dalam keluarga, kematian anggota keluarga dan berkurangnya usia harapan penduduk.
Dampak ekonomi langsung pada penderita DBD adalah biaya pengobatan, sedangkan dampak ekonomi tidak langsung adalah kehilangan waktu kerja, waktu sekolah dan biaya lain yang dikeluarkan selain untuk pengobatan seperti transportasi dan akomodasi selama perawatan penderita.
Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD menjadi berita hangat di Provinsi Riau, di mana sampai pada 17 Desember 2011 terdapat 6 kabupaten/kota yang berstatus KLB DBD yakni Rokan Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar dan Kota Pekanbaru.
Penetapan KLB DBD ini menimbulkan pro dan kontra di mana terjadi perbedaan kepentingan antara masalah kesehatan masyarakat dan kepentingan politik, publik, ekonomi dan sosial budaya.
Secara teori penetapan KLB DBD merupakan pertimbangan epidemiologi dan keadaan masyarakat mencakup keamanan, sosial ekonomi dan budaya yang disampaikan oleh kepala daerah.
Penanggung jawab operasional pelaksanaan penanggulangan KLB adalah bupati/wali kota.
Sedangkan penanggung jawab teknis adalah Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Bila KLB terjadi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, maka penanggulangannya dikoordinasikan oleh gubernur.
Penetapan atau pencabutan daerah KLB oleh pemerintah daerah atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.
Definisi KLB menurut Permenkes RI Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
Pengertian KLB seringkali dikacaukan dengan pengertian wabah. Wabah penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
Di mana wabah biasanya ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan.
Sampai dengan awal Desember 2011, kasus DBD di Provinsi Riau mencapai 2.170 orang dan 51 orang di antaranya meninggal dunia. Jika dibandingkan 2010 kasus DBD di Provinsi Riau hanya 991 kasus.
Artinya telah terjadi peningkatan kasus lebih 100 persen atau 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Manajemen Pra KLB termasuk sistem kewaspadaan dini amat penting untuk mencegah terjadinya KLB, penanggulangan saat kejadian KLB dan pasca KLB.
Manajemen KLB DBD dilakukan secara terintegrasi berbasis wilayah berdasarkan manajemen kasus dan manajemen faktor risiko (Public health).
Desentralisasi masalah kesehatan kepada pemerintah kabupaten/kota memberikan pengaruh bahwa sistem manajemen penanggulangan KLB DBD belum mapan.
Di mana untuk membangun manajemen KLB DBD memerlukan waktu dan perencanaan yang matang. Kegagalan manajemen penyakit secara terintegrasi dalam satu wilayah akan menimbulkan KLB.
Oleh sebab itu selama sistem atau kapasitas manajemen penyakit berbasis wilayah secara terintegrasi belum mapan, maka KLB DBD akan terus menjadi ancaman.
Sistem early warning outbreaks recognition system (EWORS) merupakan keharusan dalam manajemen pra KLB DBD, khususnya bagi rawan KLB atau jalur internasional (jalur penyakit infeksi baru).
Sistem ini merupakan mekanisme yang menghubungkan antara Unit Gawat Darurat (UGD) sebuah Rumah Sakit dengan Dinas Kesehatan yang berbasis wilayah.
Fungsinya memantau kasus yang datang di UGD Rumah Sakit berdasarkan gejala, kemudian Dinas Kesehatan segera melakukan respons cepat.
Surveilans (mengawasi, red) penyakit DBD merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan terus-menerus terhadap terjadinya dan penyebaran penyakit DBD serta kondisi yang mungkin berpengaruh terhadap timbulnya penyakit DBD.
Pada dasarnya dalam sistem surveilans DBD yang ada di kabupaten/kota yang berperan utama di lapangan adalah Puskesmas dan rumah sakit. Petugas surveilans yang ada bertindak bila menerima laporan kasus DBD dari Puskesmas atau rumah sakit yang ada.
Sistem surveilans penyakit DBD memang kompleks mengingat banyaknya aspek epidemiologis dari penyakit ini.
Namun dengan memusatkan perhatian terhadap sumber infeksi (penderita) dan kepadatan vektornya kita akan memperoleh informasi untuk menjadi dasar pengambilan keputusan penanggulangan dini penyakit DBD.
Upaya penanggulangan DBD harus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
Penanggulangan KLB DBD tersebut meliputi: penyelidikan epidemiologis, penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan penyakit, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.
Dari penetapan KLB DBD ini mari kita segenap masyarakat Provinsi Riau bergandengan tangan dalam meminimalisir kejadian DBD dengan lebih fokus dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melakukan menutup, menguras, menimbun (3M Plus) dan tidak bergantung kepada pentingnya paradigma pengasapan (fogging).
Pengendalian nyamuk dengan gotong royong di segenap lapisan masyarakat, penggerakan mahasiswa, abatesisasi massal, kerahkan kader juru pemantau jentik (Jumantik), sosialisasi 3M Plus untuk menghilangkan breeding places, tempat perindukan nyamuk merupakan satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya KLB DBD.
Negara Kuba dan Singapura merupakan contoh sukses pengendalian DBD di mana mereka berhasil menerapkan pengendalian nyamuk secara disiplin.
Era Presiden Soekarno, Indonesia mampu mengeliminasi malaria namun apa yang terjadi di era Presiden SBY di mana hampir 45 tahun Bangsa Indonesia bergelut melawan DBD dan belum juga berhasil memenangkan pertarungan.
Masyarakat sendiri harus diberdayakan dan peningkatan kesadaran dan kemauan hidup sehat serta berpartisipasi bersama-sama melawan DBD.***
Musfardi Rustam, PNS Puskesmas Siak Hulu I, Dinkes Kabupaten Kampar.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

