Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dalam sebuah forum, seorang personel Polri menggugat dunia. Ia mempertanyakan mengapa hak asasi manusia hanya dikemukakan ketika tindakan polisi mengakibatkan jatuhnya korban di pihak masyarakat.
Sebaliknya, ketika anggota polisi cedera bahkan tewas dalam tugas akibat dianiaya masyarakat, siapa yang akan katakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap si polisi?
Implisit, personel Polri tadi mengutarakan betapa tidak adilnya perlakuan publik terhadap anggota Polri. Seolah, karena polisi mengenakan seragam, maka ia tidak lagi menjadi manusia.
Karena telah kehilangan kemanusiaannya, maka hak asasi manusia pun menjadi sesuatu yang tidak relevan bagi polisi.
Berangkat dari situ, simpulan banyak pihak adalah, alih-alih menjadi pemecah masalah, polisi justru kian nyata menjadi sumber masalah. Juga, secara sinis dipertanyakan, mengapa masyarakat yang harus terus-menerus memikirkan polisi? Kapan sebaliknya?
Walau tindakan brutal yang dilakukan personel polisi sulit untuk memperoleh pembenaran, namun banyak kalangan yang abai bahwa polisi adalah manusia yang menjadi pemirsa media.
Dari tayangan dan tulisan yang polisi itu cermati, mereka tersadar akan berbagai penyimpangan institusional dan serbaneka sorotan publik yang datang saban hari.
Anggota polisi bagian dari sebuah organisasi yang hampir di semua negara dikenal kurang memberikan pengakuan ataupun penghargaan kepada para anggotanya. Anggota polisi juga tulang punggung keluarga dengan berbagai problematika domestik.
Saat berhadapan dengan massa maupun pelaku kejahatan, meskipun telah mengenakan perlengkapan pelindung, polisi tidak luput dari reaksi-reaksi psikologis yang alami.
Mereka bisa takut bahkan panik. Dalam situasi sekritis itu, masyarakat barangkali akan mudah menilai tindak-tanduk polisi sebagai cerminan kepongahan sekaligus ketidakpedulian polisi pada hak hidup orang lain.
Padahal, dalam momen mendidih itu, cara polisi merespon lingkungan justru berpeluang turun ke level yang paling mendasar, yakni sama seperti manusia-manusia lainnya bertahan hidup.
Agar tetap hidup, perilaku digerakkan oleh logika bertarung (fight) atau melarikan diri (flight), bahkan kalkulasi terhadap aku yang mati (to be killed) atau engkau yang mati (to kill).
Riset Williams dan James (2007) mendukung asumsi tersebut, bahwa penggunaan kekuatan secara berlebihan kebanyakan berlangsung pada saat polisi tengah berusaha menahan pelaku, berada di tengah puncak kemelut, dan masa-masa genting lainnya.
Betapapun demikian, saya tidak berpikiran bahwa personel polisi begitu impulsif, sehingga mereka menjadi sangat mudah kehilangan kendali kapan pun berhadapan dengan faktor atau situasi pemicu.
Dengan kata lain, pecahnya benturan antara polisi dan massa tidak cukup dimengerti sebagai insiden yang terisolasi.
Dalam kasus bentrokan massa dan polisi di Bima, misalnya, saya menduga ada rentang waktu yang pada waktu-waktu sebelumnya telah menghadirkan tekanan psikologis (stres) kepada aparat di lapangan.
Perjumpaan antara polisi dan massa di pelabuhan adalah titik ketika timbunan stres itu berkulminasi dan pecah ke dalam perilaku brutal.
Pengiriman petugas Propam ke Bima, sebagai contoh, saya tafsirkan sebagai pola kerja Polri yang masih sebatas berparadigma penghukuman.
Ini akan terlihat nyata ketika nantinya personel yang dinilai bersalah akan dijatuhi hukuman, sementara terhadap personel yang sudah bertindak secara benar tidak akan diberikan penghargaan apapun.
Pengabaian terhadap kompleksitas psikologis personel di lapangan, serta paradigma punitive dalam pengelolaan personel, adalah dua cuil ilustrasi terkait kurang memadainya manajemen psikologi Polri dalam mata rantai pengelolaan sumber daya manusianya.
Kondisi sedemikian rupa, menurut saya, merupakan resultan dari dua hal.
Kecenderungan pendekatan ala pemadam kebakaran tersebut adalah, alih-alih mengoreksi dan memberdayakan, melainkan menyelamatkan muka lewat tradisi the blue curtain alias menutup-nutupi kekeliruan.
Apabila anggapan saya benar, bahwa Polri masih perlu memberikan perhatian lebih proporsional lagi terhadap psychological burnout para personelnya (dalam konteks ini khususnya adalah personel pengendali huru-hara), maka wacana personel polisi adalah korban tidak dapat dikesampingkan begitu saja.
Mereka, para personel polisi lapangan tersebut, berpeluang mengalami viktimisasi akibat benturan dengan massa serta mengalami viktimisasi akibat kurangnya keseriusan organisasi dalam mengelola psikologi mereka.
Sepatutnya, terhadap para personel polisi tersebut dikenakan pemeriksaan (evaluasi) psikologis secara berkala. Apabila itu belum dapat diwujudkan, saya mengusulkan agar mulai dari sekarang dipertimbangkan sistem kekaryawanan berbasis kontrak.
Beberapa lini perekrutan Polri tetap mengikat personelnya sebagai anggota tetap, sementara lini-lini lainnya mengikat personel rekrutannya untuk jangka waktu tertentu.
Sistem kekaryawanan berbasis kontrak ini, hemat saya, utamanya ditujukan untuk personel-personel pada unit pengendalian massa dan sejenisnya.
Sistem tersebut merupakan pintu keluar elegan bagi personel yang telah mencapai titik nadir. Jika diperlukan, evaluasi juga dapat dilakukan sebagai landasan untuk memperpanjang maupun menghentikan kontrak.
Dengan pendekatan seperti itu, akan lebih dapat dipastikan bahwa personel polisi berstatus aktif hanya ketika psikologi mereka berada pada ambang yang wajar. Memang, sistem kontrak bisa menggelembungkan anggaran Polri.
Namun itu niscaya tetap lebih kecil ketimbang memaksa personel terus bekerja dengan kondisi psikologis yang tidak optimal. Taruhannya adalah buruknya kualitas pelayanan Polri, yang sangat berisiko menurunkan kepercayaan publik.
Kepercayaan itu tidak bisa dinominalkan, tapi semua pihak tentu sepakat kerugian akibat tidak adanya kepercayaan masyarakat pasti luar biasa tak terbayarkan. Allahu a’lam.***
Reza Indragiri Amriel, Dosen Psikologi Forensik Universitas Bina Nusantara-Jakarta, Anggota World Society of Vicitimology.
Sebaliknya, ketika anggota polisi cedera bahkan tewas dalam tugas akibat dianiaya masyarakat, siapa yang akan katakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap si polisi?
Implisit, personel Polri tadi mengutarakan betapa tidak adilnya perlakuan publik terhadap anggota Polri. Seolah, karena polisi mengenakan seragam, maka ia tidak lagi menjadi manusia.
Karena telah kehilangan kemanusiaannya, maka hak asasi manusia pun menjadi sesuatu yang tidak relevan bagi polisi.
Berangkat dari situ, simpulan banyak pihak adalah, alih-alih menjadi pemecah masalah, polisi justru kian nyata menjadi sumber masalah. Juga, secara sinis dipertanyakan, mengapa masyarakat yang harus terus-menerus memikirkan polisi? Kapan sebaliknya?
Walau tindakan brutal yang dilakukan personel polisi sulit untuk memperoleh pembenaran, namun banyak kalangan yang abai bahwa polisi adalah manusia yang menjadi pemirsa media.
Dari tayangan dan tulisan yang polisi itu cermati, mereka tersadar akan berbagai penyimpangan institusional dan serbaneka sorotan publik yang datang saban hari.
Anggota polisi bagian dari sebuah organisasi yang hampir di semua negara dikenal kurang memberikan pengakuan ataupun penghargaan kepada para anggotanya. Anggota polisi juga tulang punggung keluarga dengan berbagai problematika domestik.
Saat berhadapan dengan massa maupun pelaku kejahatan, meskipun telah mengenakan perlengkapan pelindung, polisi tidak luput dari reaksi-reaksi psikologis yang alami.
Mereka bisa takut bahkan panik. Dalam situasi sekritis itu, masyarakat barangkali akan mudah menilai tindak-tanduk polisi sebagai cerminan kepongahan sekaligus ketidakpedulian polisi pada hak hidup orang lain.
Padahal, dalam momen mendidih itu, cara polisi merespon lingkungan justru berpeluang turun ke level yang paling mendasar, yakni sama seperti manusia-manusia lainnya bertahan hidup.
Agar tetap hidup, perilaku digerakkan oleh logika bertarung (fight) atau melarikan diri (flight), bahkan kalkulasi terhadap aku yang mati (to be killed) atau engkau yang mati (to kill).
Riset Williams dan James (2007) mendukung asumsi tersebut, bahwa penggunaan kekuatan secara berlebihan kebanyakan berlangsung pada saat polisi tengah berusaha menahan pelaku, berada di tengah puncak kemelut, dan masa-masa genting lainnya.
Betapapun demikian, saya tidak berpikiran bahwa personel polisi begitu impulsif, sehingga mereka menjadi sangat mudah kehilangan kendali kapan pun berhadapan dengan faktor atau situasi pemicu.
Dengan kata lain, pecahnya benturan antara polisi dan massa tidak cukup dimengerti sebagai insiden yang terisolasi.
Dalam kasus bentrokan massa dan polisi di Bima, misalnya, saya menduga ada rentang waktu yang pada waktu-waktu sebelumnya telah menghadirkan tekanan psikologis (stres) kepada aparat di lapangan.
Perjumpaan antara polisi dan massa di pelabuhan adalah titik ketika timbunan stres itu berkulminasi dan pecah ke dalam perilaku brutal.
Pengiriman petugas Propam ke Bima, sebagai contoh, saya tafsirkan sebagai pola kerja Polri yang masih sebatas berparadigma penghukuman.
Ini akan terlihat nyata ketika nantinya personel yang dinilai bersalah akan dijatuhi hukuman, sementara terhadap personel yang sudah bertindak secara benar tidak akan diberikan penghargaan apapun.
Pengabaian terhadap kompleksitas psikologis personel di lapangan, serta paradigma punitive dalam pengelolaan personel, adalah dua cuil ilustrasi terkait kurang memadainya manajemen psikologi Polri dalam mata rantai pengelolaan sumber daya manusianya.
Kondisi sedemikian rupa, menurut saya, merupakan resultan dari dua hal.
Kecenderungan pendekatan ala pemadam kebakaran tersebut adalah, alih-alih mengoreksi dan memberdayakan, melainkan menyelamatkan muka lewat tradisi the blue curtain alias menutup-nutupi kekeliruan.
Apabila anggapan saya benar, bahwa Polri masih perlu memberikan perhatian lebih proporsional lagi terhadap psychological burnout para personelnya (dalam konteks ini khususnya adalah personel pengendali huru-hara), maka wacana personel polisi adalah korban tidak dapat dikesampingkan begitu saja.
Mereka, para personel polisi lapangan tersebut, berpeluang mengalami viktimisasi akibat benturan dengan massa serta mengalami viktimisasi akibat kurangnya keseriusan organisasi dalam mengelola psikologi mereka.
Sepatutnya, terhadap para personel polisi tersebut dikenakan pemeriksaan (evaluasi) psikologis secara berkala. Apabila itu belum dapat diwujudkan, saya mengusulkan agar mulai dari sekarang dipertimbangkan sistem kekaryawanan berbasis kontrak.
Beberapa lini perekrutan Polri tetap mengikat personelnya sebagai anggota tetap, sementara lini-lini lainnya mengikat personel rekrutannya untuk jangka waktu tertentu.
Sistem kekaryawanan berbasis kontrak ini, hemat saya, utamanya ditujukan untuk personel-personel pada unit pengendalian massa dan sejenisnya.
Sistem tersebut merupakan pintu keluar elegan bagi personel yang telah mencapai titik nadir. Jika diperlukan, evaluasi juga dapat dilakukan sebagai landasan untuk memperpanjang maupun menghentikan kontrak.
Dengan pendekatan seperti itu, akan lebih dapat dipastikan bahwa personel polisi berstatus aktif hanya ketika psikologi mereka berada pada ambang yang wajar. Memang, sistem kontrak bisa menggelembungkan anggaran Polri.
Namun itu niscaya tetap lebih kecil ketimbang memaksa personel terus bekerja dengan kondisi psikologis yang tidak optimal. Taruhannya adalah buruknya kualitas pelayanan Polri, yang sangat berisiko menurunkan kepercayaan publik.
Kepercayaan itu tidak bisa dinominalkan, tapi semua pihak tentu sepakat kerugian akibat tidak adanya kepercayaan masyarakat pasti luar biasa tak terbayarkan. Allahu a’lam.***
Reza Indragiri Amriel, Dosen Psikologi Forensik Universitas Bina Nusantara-Jakarta, Anggota World Society of Vicitimology.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

