Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Program kemudahan administrasi untuk rakyat benar-benar diwujudkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Serius dengan program KTP atau e-KTP, Gamawan memberi lagi satu kemudahan buat rakyat. Untuk mendukung program e-KTP tersebut, Gamawan mengeluarkan surat edaran (SE) yang tujuannya memberi kemudahan buat perantau dan anak kos dalam pembuatan KTP itu.
Surat edaran tertanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan ke seluruh gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia itu menyebutkan bahwa perantau atau anak kos tak perlu pulang ke kampung halaman untuk mengurus e-KTP.
Cukup memasukkan nama ke kartu keluarga ibu kos atau saudara yang ada di rantau dan e-KTP bisa langsung diurus di tempat berdomisili.
Dalam SE diatur mekanismenya. Yakni, penduduk wajib KTP itu lapor ke petugas pelayanan pembuatan e-KTP dengan membawa Surat Keterangan dari Ketua RT/RW yang diketahui lurah/Kades yang menyatakan penduduk dimaksud berdomisili secara ril di lingkungan RT/RW setempat.
Ketentuannya, bagi penduduk yang sudah punya Nomor Induk Kependudukan (NIK) di daerah asal, NIK-nya diambil dari NIK yang lama itu. Bagi yang belum punya NIK, harus mengisi formulir biodata penduduk.
Di KK yang ‘ditumpangi’ warga pendatang itu, satu KK boleh ada warga yang tak punya hubungan darah. Bila e-KTP sudah diproses, database penduduk yang tercatat di daerah asalnya, harus dihapus.
Itu mekanismenya, tinggal praktik lapangannya. Apakah surat edaran tersebut bisa diterjemahkan dengan benar oleh gubernur, bupati atau wali kota. Atau malah akan berbenturan dengan peraturan-peraturan daerah yang sering dibuat tidak pro dengan rakyat.
Kita sangat senang adanya menteri yang benar-benar berbuat untuk rakyat. Mereka benar-benar ingin mempermudah rakyat dalam berurusan dalam hal birokrasi. Sebenarnya mereka benar-benar ingin menerapkan motto kalau bisa mudah kenapa dipersulit.
Tapi ketika semua itu sampai di bawahan, motto itu pun terbalik dan sangat menyengsarakan rakyat. Bawahan pun bermotto kalau bisa yang mudah itu ya dipersulit. Ya ujung-ujungnya tentu duit. Kita berharap mudahan-mudahan dari atas yang sudah mempermudah, sampai ke bawah akan lebih mudah.***
Serius dengan program KTP atau e-KTP, Gamawan memberi lagi satu kemudahan buat rakyat. Untuk mendukung program e-KTP tersebut, Gamawan mengeluarkan surat edaran (SE) yang tujuannya memberi kemudahan buat perantau dan anak kos dalam pembuatan KTP itu.
Surat edaran tertanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan ke seluruh gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia itu menyebutkan bahwa perantau atau anak kos tak perlu pulang ke kampung halaman untuk mengurus e-KTP.
Cukup memasukkan nama ke kartu keluarga ibu kos atau saudara yang ada di rantau dan e-KTP bisa langsung diurus di tempat berdomisili.
Dalam SE diatur mekanismenya. Yakni, penduduk wajib KTP itu lapor ke petugas pelayanan pembuatan e-KTP dengan membawa Surat Keterangan dari Ketua RT/RW yang diketahui lurah/Kades yang menyatakan penduduk dimaksud berdomisili secara ril di lingkungan RT/RW setempat.
Ketentuannya, bagi penduduk yang sudah punya Nomor Induk Kependudukan (NIK) di daerah asal, NIK-nya diambil dari NIK yang lama itu. Bagi yang belum punya NIK, harus mengisi formulir biodata penduduk.
Di KK yang ‘ditumpangi’ warga pendatang itu, satu KK boleh ada warga yang tak punya hubungan darah. Bila e-KTP sudah diproses, database penduduk yang tercatat di daerah asalnya, harus dihapus.
Itu mekanismenya, tinggal praktik lapangannya. Apakah surat edaran tersebut bisa diterjemahkan dengan benar oleh gubernur, bupati atau wali kota. Atau malah akan berbenturan dengan peraturan-peraturan daerah yang sering dibuat tidak pro dengan rakyat.
Kita sangat senang adanya menteri yang benar-benar berbuat untuk rakyat. Mereka benar-benar ingin mempermudah rakyat dalam berurusan dalam hal birokrasi. Sebenarnya mereka benar-benar ingin menerapkan motto kalau bisa mudah kenapa dipersulit.
Tapi ketika semua itu sampai di bawahan, motto itu pun terbalik dan sangat menyengsarakan rakyat. Bawahan pun bermotto kalau bisa yang mudah itu ya dipersulit. Ya ujung-ujungnya tentu duit. Kita berharap mudahan-mudahan dari atas yang sudah mempermudah, sampai ke bawah akan lebih mudah.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

