Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Program pembatasan konsumsi BBM subsidi terus dilakukan. Namun, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sendiri telah mengakui, program ini akan memicu maraknya penyelewengan.
Sudah bukan rahasia, orang Indonesia adalah yang paling pandai “menyiasati” keadaan. Terutama untuk hal-hal yang berbau negatif.
Jauh-jauh hari sebelum kebijakan ini akan diterapkan pada 1 April 2012 nanti, masyarakat sudah bergerilya mencari berbagai jalan keluar. Itulah yang kemudian lantas disebut sebagai penyelewengan.
Selama ini, pada kenyataannya, BBM bersubsidi memang mau tak mau harus diakui memang belum benar-benar digunakan oleh mereka yang berhak.
Sebagian besar justru telah dijual ke kalangan industri yang mestinya harus membayar dengan harga lebih mahal.
Selisih harga yang cukup menggiurkan inilah yang kemudian seakan menjadi pembenaran. Kalau bisa beli murah, kenapa harus bayar lebih?
Kini, salah satu kiat yang digunakan adalah mengisi BBM dengan menggunakan tanki modifikasi dan jerigen. Dengan modus operandi ini, jumlah BBM yang bisa dibeli di SPBU jauh melampaui kapasitas normal.
Setelah dibeli, BBM kemudian dipindahkan ke tempat penampungan. Mobil dengan tanki modifikasi ini lalu bisa kembali ke SPBU untuk berkali-kali membeli BBM.
Itu belum termasuk peningkatan aktivitas penimbunan BBM subsidi, terjadinya pencampuran/pemalsuan BBM, potensi kerja sama operator SPBU dan pembeli dengan harga kesepakatan bersama di atas harga subsidi untuk pengguna mobil pribadi dan beragam trik lainnya.
Hal-hal inilah yang mestinya juga dipikirkan para pemangku kebijakan.
Harus dibuatkan semacam perangkat untuk mengatasinya. Sebab, kebanyakan pemilik mobil pribadi saat ini sebenarnya bukanlah termasuk golongan ekonomi menengah ke atas.
Dulu, orang yang sanggup beli mobil memang hanyalah orang yang benar-benar mampu secara finansial. Kini, dengan menjamurnya berbagai lembaga pembiyaan, mobil jadi begitu mudahnya dibeli dengan sistem kredit.
Hanya dengan uang muka beberapa belas juta, mobil sudah langsung bisa dibawa pulang. Akibatnya, konsumsi BBM pun meroket hingga jebol dari angka yang ditetapkan, sebelum tutup tahun.
Memang sudah cukup banyak langkah pencegahan yang disiapkan pemerintah. Mulai dari sosialisasi, melengkapi dan mencukupi fasilitas penyimpanan dan pendistribusian BBM, pengamanan dan pengawalan distribusi BBM, pengawasan tertutup dengan teknologi best practice seperti CCTV, RFId, kartu kendali hingga pembentukan Satgas Penganggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM.
Belum lagi ancaman razia, penerapan pasal pidana, pengamanan atau penyitaan barang bukti, serta pencabutan izin usaha.
Namun, karena bukan berasal dari golongan yang mampu secara finansial dalam arti yang sebenarnya, maka wajar para pemilik mobil pribadi kini akan makin kewalahan jika pembatasan BBM bersubsidi benar-benar dilakukan.
Sebab, mereka bisa beli mobil bukan karena mereka mampu. Tapi lebih karena mudahnya memiliki, tuntutan gaya hidup hingga sekadar tak tahan panas dan berhujan atau alasan yang lainnya. Kondisi psikologis masyarakat inilah yang mestinya dipahami pemerintah.
Sebab, belum mapannya kemampuan ekonomi inilah yang nantinya akan sangat mempengaruhi bocornya program pembatasan BBM bersubsidi.***
Sudah bukan rahasia, orang Indonesia adalah yang paling pandai “menyiasati” keadaan. Terutama untuk hal-hal yang berbau negatif.
Jauh-jauh hari sebelum kebijakan ini akan diterapkan pada 1 April 2012 nanti, masyarakat sudah bergerilya mencari berbagai jalan keluar. Itulah yang kemudian lantas disebut sebagai penyelewengan.
Selama ini, pada kenyataannya, BBM bersubsidi memang mau tak mau harus diakui memang belum benar-benar digunakan oleh mereka yang berhak.
Sebagian besar justru telah dijual ke kalangan industri yang mestinya harus membayar dengan harga lebih mahal.
Selisih harga yang cukup menggiurkan inilah yang kemudian seakan menjadi pembenaran. Kalau bisa beli murah, kenapa harus bayar lebih?
Kini, salah satu kiat yang digunakan adalah mengisi BBM dengan menggunakan tanki modifikasi dan jerigen. Dengan modus operandi ini, jumlah BBM yang bisa dibeli di SPBU jauh melampaui kapasitas normal.
Setelah dibeli, BBM kemudian dipindahkan ke tempat penampungan. Mobil dengan tanki modifikasi ini lalu bisa kembali ke SPBU untuk berkali-kali membeli BBM.
Itu belum termasuk peningkatan aktivitas penimbunan BBM subsidi, terjadinya pencampuran/pemalsuan BBM, potensi kerja sama operator SPBU dan pembeli dengan harga kesepakatan bersama di atas harga subsidi untuk pengguna mobil pribadi dan beragam trik lainnya.
Hal-hal inilah yang mestinya juga dipikirkan para pemangku kebijakan.
Harus dibuatkan semacam perangkat untuk mengatasinya. Sebab, kebanyakan pemilik mobil pribadi saat ini sebenarnya bukanlah termasuk golongan ekonomi menengah ke atas.
Dulu, orang yang sanggup beli mobil memang hanyalah orang yang benar-benar mampu secara finansial. Kini, dengan menjamurnya berbagai lembaga pembiyaan, mobil jadi begitu mudahnya dibeli dengan sistem kredit.
Hanya dengan uang muka beberapa belas juta, mobil sudah langsung bisa dibawa pulang. Akibatnya, konsumsi BBM pun meroket hingga jebol dari angka yang ditetapkan, sebelum tutup tahun.
Memang sudah cukup banyak langkah pencegahan yang disiapkan pemerintah. Mulai dari sosialisasi, melengkapi dan mencukupi fasilitas penyimpanan dan pendistribusian BBM, pengamanan dan pengawalan distribusi BBM, pengawasan tertutup dengan teknologi best practice seperti CCTV, RFId, kartu kendali hingga pembentukan Satgas Penganggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM.
Belum lagi ancaman razia, penerapan pasal pidana, pengamanan atau penyitaan barang bukti, serta pencabutan izin usaha.
Namun, karena bukan berasal dari golongan yang mampu secara finansial dalam arti yang sebenarnya, maka wajar para pemilik mobil pribadi kini akan makin kewalahan jika pembatasan BBM bersubsidi benar-benar dilakukan.
Sebab, mereka bisa beli mobil bukan karena mereka mampu. Tapi lebih karena mudahnya memiliki, tuntutan gaya hidup hingga sekadar tak tahan panas dan berhujan atau alasan yang lainnya. Kondisi psikologis masyarakat inilah yang mestinya dipahami pemerintah.
Sebab, belum mapannya kemampuan ekonomi inilah yang nantinya akan sangat mempengaruhi bocornya program pembatasan BBM bersubsidi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

