Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Perayaan menyambut Tahun Baru Imlek atau Guo Xin Nian sudah menjadi catatan historis sekitar 4.647 tahun lalu sejak kerajaan dinasti Cina pertama.
Penetapan penanggalan Imlek ini dulunya dikenal dengan He Lek yaitu penanggalan Dinasti Xia (2100-1600 SM) yang memperkenalkan sistem penanggalan berdasarkan Solar (Matahari), maka Imlek jatuh pada musim semi.
Di Indonesia orang Tionghoa merayakan imlek ke 2563/2012, dihitung sejak 551 SM, yang diambil dari tahun kelahiran Kong Ho Cu.
Bagi masyarakat Tionghoa Indonesia Imlek bukan sekedar hari raya yang patut diperingati karena merupakan tradisi. Tetapi Imlek memiliki makna lebih dalam. Imlek menjadi sebuah makna identitas dan kebangsaan.
Penghargaan perayaan Imlek menjadi hari besar nasional merupakan penghormatan kepada Agama Kong Ho Cu dan telah menjadi budaya bangsaTionghoa di samping hari raya Agama lain seperti Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha.
Imlek menjadi bukti pengakuan bahwa tradisi kaum Tionghoa yang diperingati diseluruh dunia telah lebur menjadi tradisi Indonesia .
Jalan panjang pengakuan Hari Raya Imlek sebagai hari libur Nasional tidak terlepas dari perjuangan masyarakat Tionghoa sebagai sebuah etnis bangsa Indonesia. Setelah mengalami masa diskriminasi yang cukup lama pada masa Orde Baru.
Pada penghujung kekuasaan Soeharto mulai menyadari kesalahan kebijakan diskriminasi yang selama ini Ia terapakan dengan pencabutan persyaratan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) melalui Keppres Nomor 56 tahun 1996.
Diikuti dengan langkah Presiden BJ Habibie melalui keppres Nomor 26 tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintaan yang selama ini menjadi stigma dalam kebijakan pemerintah.
Reformasi kependudukan dan kebangsaan warga Tionghoa terus berlanjut pada era Presiden Abdurahman Wahid, dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Intruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat istiada Cina.
Nah, di era Gusdur ini masyarakat Tionghoa mulai menikmati kebebasan dalam mengekpresikan kebudayaan Tionghoa. Tarian Barongsai dan Liong yang selama ini hanya dipertunjukan di dalam kelenteng mulai hadir di muka publik Indonesia.
Dan perayaan Imlek walaupun belum diputuskan sebagai hari raya Nasional, selalu meriah dilaksanakan. Kemeriahan Imlek mulai dirasakan hampir disemua tempat yang memiliki komunitas Tionghoa bahkan di Mal dan pusat perbelanjaan.
Puncaknyaada era Presiden Megawati Soekarno Putri melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2002 maka secara resmi Hari Raya Imlek diperingati secara nasional sebagai hari libur nasional.
Ini merupakan penghargaan tertinggi dari perjuangan masyarakat Tionghoa untuk pengakuan sebagai sebuah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Pengakuan masyarakat Tionghoa sebagai elemen bangsa Indonesia terus berlanjut hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana menjelaskan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
Sehingga saat ini warga Tionghoa adalah juga merupakan orang Indonesia asli dan menghilangkan keraguan akan keaslian yang selama ini banyak dipertanyakan yang pada akhirnya banyak merugikan warga Tionghoa.
Selain itu melalui Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, saat ini hak dan kewajiban warga Tionghoa telah sama dengan warga Indonesia lainnya.
Dimana dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hal sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tanpa membedakan ras dan etnis.
Maka sempurnalah pengakuan negara terhadap keberadaan warga Tionghoa.
Tidak ada lagi hambatan tersamar yang merintangi langkah warga Tionghoa dalam setiap aktifitas kebangsaan dan kemasyarakatan Indonesia .
Kiprah etnis Tionghoa di pemerintahanpun semakin siginifikan dengan terus naiknya tokoh Tionghoa dari semua tingkatan mulai dari bupati hingga menteri sebut saja Mari Elka Pagestu yang telah menjadi menteri pada dua periode dari tahun 2004 hingga sekarang. Lalu tokoh nasional Kwik Kian Gie yang pernah menjabat menteri pada periode Presiden Megawati.
Untuk bupati dan wali kota tercatat dua periode (2005-2015) Bupati Belitung Timur yakni Basuri Tjahaja Purnama dan Basuki Tjahaja purnama.
Hasan Karman Wali Kota Singkawang 2007-2012, Saptono Mustaqim Wakil Bupati Lingga, Christiandy Sanjaya Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2008-2013 adalah warga Tionghoa.
Saat ini sudah saatnya warga Tionghoa menunjukkan semangat kebangsaan yang dapat diaktualisasi dalam bentuk kesetiakawanan sosial dan keterlibatan dalam setiap sendi kehidupan bangsa, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
Intinya, Tionghoa Indonesia dapat memaknai Imlek sebagai momentum untuk mengingatkan diri tentang semangat bela rasa sebagai bangsa.
Jika semangat ini tertanam dengan kuat, paling tidak akan dapat membangun komunitas masyarakat yang berkarakter demokratis. Stereotif negatif yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia harus dapat dikikis.
Sudah saatnya suku Tionghoa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan Indonesia. Selamat Hari Raya Imlek, Gong Xi Fat Chai.***
Dosen STIE Riau Pekanbaru, Direktur Eksekutif Institute Management and Islamic Economic Development (IMIED)
Penetapan penanggalan Imlek ini dulunya dikenal dengan He Lek yaitu penanggalan Dinasti Xia (2100-1600 SM) yang memperkenalkan sistem penanggalan berdasarkan Solar (Matahari), maka Imlek jatuh pada musim semi.
Di Indonesia orang Tionghoa merayakan imlek ke 2563/2012, dihitung sejak 551 SM, yang diambil dari tahun kelahiran Kong Ho Cu.
Bagi masyarakat Tionghoa Indonesia Imlek bukan sekedar hari raya yang patut diperingati karena merupakan tradisi. Tetapi Imlek memiliki makna lebih dalam. Imlek menjadi sebuah makna identitas dan kebangsaan.
Penghargaan perayaan Imlek menjadi hari besar nasional merupakan penghormatan kepada Agama Kong Ho Cu dan telah menjadi budaya bangsaTionghoa di samping hari raya Agama lain seperti Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha.
Imlek menjadi bukti pengakuan bahwa tradisi kaum Tionghoa yang diperingati diseluruh dunia telah lebur menjadi tradisi Indonesia .
Jalan panjang pengakuan Hari Raya Imlek sebagai hari libur Nasional tidak terlepas dari perjuangan masyarakat Tionghoa sebagai sebuah etnis bangsa Indonesia. Setelah mengalami masa diskriminasi yang cukup lama pada masa Orde Baru.
Pada penghujung kekuasaan Soeharto mulai menyadari kesalahan kebijakan diskriminasi yang selama ini Ia terapakan dengan pencabutan persyaratan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) melalui Keppres Nomor 56 tahun 1996.
Diikuti dengan langkah Presiden BJ Habibie melalui keppres Nomor 26 tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintaan yang selama ini menjadi stigma dalam kebijakan pemerintah.
Reformasi kependudukan dan kebangsaan warga Tionghoa terus berlanjut pada era Presiden Abdurahman Wahid, dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Intruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat istiada Cina.
Nah, di era Gusdur ini masyarakat Tionghoa mulai menikmati kebebasan dalam mengekpresikan kebudayaan Tionghoa. Tarian Barongsai dan Liong yang selama ini hanya dipertunjukan di dalam kelenteng mulai hadir di muka publik Indonesia.
Dan perayaan Imlek walaupun belum diputuskan sebagai hari raya Nasional, selalu meriah dilaksanakan. Kemeriahan Imlek mulai dirasakan hampir disemua tempat yang memiliki komunitas Tionghoa bahkan di Mal dan pusat perbelanjaan.
Puncaknyaada era Presiden Megawati Soekarno Putri melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2002 maka secara resmi Hari Raya Imlek diperingati secara nasional sebagai hari libur nasional.
Ini merupakan penghargaan tertinggi dari perjuangan masyarakat Tionghoa untuk pengakuan sebagai sebuah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Pengakuan masyarakat Tionghoa sebagai elemen bangsa Indonesia terus berlanjut hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana menjelaskan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
Sehingga saat ini warga Tionghoa adalah juga merupakan orang Indonesia asli dan menghilangkan keraguan akan keaslian yang selama ini banyak dipertanyakan yang pada akhirnya banyak merugikan warga Tionghoa.
Selain itu melalui Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, saat ini hak dan kewajiban warga Tionghoa telah sama dengan warga Indonesia lainnya.
Dimana dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hal sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tanpa membedakan ras dan etnis.
Maka sempurnalah pengakuan negara terhadap keberadaan warga Tionghoa.
Tidak ada lagi hambatan tersamar yang merintangi langkah warga Tionghoa dalam setiap aktifitas kebangsaan dan kemasyarakatan Indonesia .
Kiprah etnis Tionghoa di pemerintahanpun semakin siginifikan dengan terus naiknya tokoh Tionghoa dari semua tingkatan mulai dari bupati hingga menteri sebut saja Mari Elka Pagestu yang telah menjadi menteri pada dua periode dari tahun 2004 hingga sekarang. Lalu tokoh nasional Kwik Kian Gie yang pernah menjabat menteri pada periode Presiden Megawati.
Untuk bupati dan wali kota tercatat dua periode (2005-2015) Bupati Belitung Timur yakni Basuri Tjahaja Purnama dan Basuki Tjahaja purnama.
Hasan Karman Wali Kota Singkawang 2007-2012, Saptono Mustaqim Wakil Bupati Lingga, Christiandy Sanjaya Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2008-2013 adalah warga Tionghoa.
Saat ini sudah saatnya warga Tionghoa menunjukkan semangat kebangsaan yang dapat diaktualisasi dalam bentuk kesetiakawanan sosial dan keterlibatan dalam setiap sendi kehidupan bangsa, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
Intinya, Tionghoa Indonesia dapat memaknai Imlek sebagai momentum untuk mengingatkan diri tentang semangat bela rasa sebagai bangsa.
Jika semangat ini tertanam dengan kuat, paling tidak akan dapat membangun komunitas masyarakat yang berkarakter demokratis. Stereotif negatif yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia harus dapat dikikis.
Sudah saatnya suku Tionghoa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan Indonesia. Selamat Hari Raya Imlek, Gong Xi Fat Chai.***
Dosen STIE Riau Pekanbaru, Direktur Eksekutif Institute Management and Islamic Economic Development (IMIED)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

