Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sudah diterapkan
selama ini di seluruh Indonesia dipandang penting ditinjau kembali.
Sebab, kampanye yang digelar secara terbuka oleh seluruh kandidat, baik untuk pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif, cenderung menghabiskan jumlah uang yang tidak sedikit.
Bagi calon incumbent seperti gubernur, bupati dan wali kota yang berkeinginan maju untuk kedua kalinya, otomatis masih memiliki pengaruh yang luar biasa di pemerintahan yang dia pimpinan.
Kondisi ini memiliki titik rawan terhadap penyalahgunaan keuangan negara yang bersumber dari APBD.
Akibatnya, tidak sedikit para kepala daerah harus berurusan dengan hukum yang ahirnya masuk bui.
Sedangkan kandidat non incumbent, kampanye di lapangan terbuka yang identik menghadirkan jumlah orang yang tidak sedikit, juga merasa kesulitan, karena biayanya terlalu besar.
Kondisi ini mengharuskan calon ataupun kandidat, mencari bapak angkat atau pinjaman kepada siapa saja yang bersedia memberi.
Jika menang, otomatis hutang harus dibayar dan pembayarannya, sangat rawan menggunakan APBD yang dapat menjeratnya. Sedangkan yang kalah Pilkada, cenderung menjadi miskin bahkan ada yang tidak waras alias gila karena dikejar hutang.
Melihat banyaknya masalah yang timbul, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri sedang menggodok sistem berkampenye. Salah satunya bahwa kampanye di lapangan bakal ditiadakan dan kampanye cukup dilakukan melalui media.
Mendagri Gamawan Fauzi menyebutkan, ongkos termahal yang harus dikeluarkan kandidat adalah pada tahapan kampanye. Dia mendorong agar pelaksanaan kampanye lebih efisien untuk menghemat pengeluaran, maka para kandidat memanfaatkan media massa.
Dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, Kemendagri akan mengatur mengenai pelaksanaan kampanye Pemilukada, sebagai salah satu cara untuk menekan pengeluaran bagi setiap kandidat.
Dalam revisi UU itu juga akan dipecah menjadi UU Pemilukada, diatur mengenai model kampanye. Kampanye di tempat-tempat terbuka akan dikurangi secara signifikan.
Apabila kampanye lewat media dapat diwujudkan, otomatis ongkos Pilkada bagi setiap kandidat berkurang secara drastis. Dengan begitu, maka ancaman terhadap penyalahgunaan APBD semakin kecil.
Sebab, kampanye yang digelar secara terbuka oleh seluruh kandidat, baik untuk pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif, cenderung menghabiskan jumlah uang yang tidak sedikit.
Bagi calon incumbent seperti gubernur, bupati dan wali kota yang berkeinginan maju untuk kedua kalinya, otomatis masih memiliki pengaruh yang luar biasa di pemerintahan yang dia pimpinan.
Kondisi ini memiliki titik rawan terhadap penyalahgunaan keuangan negara yang bersumber dari APBD.
Akibatnya, tidak sedikit para kepala daerah harus berurusan dengan hukum yang ahirnya masuk bui.
Sedangkan kandidat non incumbent, kampanye di lapangan terbuka yang identik menghadirkan jumlah orang yang tidak sedikit, juga merasa kesulitan, karena biayanya terlalu besar.
Kondisi ini mengharuskan calon ataupun kandidat, mencari bapak angkat atau pinjaman kepada siapa saja yang bersedia memberi.
Jika menang, otomatis hutang harus dibayar dan pembayarannya, sangat rawan menggunakan APBD yang dapat menjeratnya. Sedangkan yang kalah Pilkada, cenderung menjadi miskin bahkan ada yang tidak waras alias gila karena dikejar hutang.
Melihat banyaknya masalah yang timbul, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri sedang menggodok sistem berkampenye. Salah satunya bahwa kampanye di lapangan bakal ditiadakan dan kampanye cukup dilakukan melalui media.
Mendagri Gamawan Fauzi menyebutkan, ongkos termahal yang harus dikeluarkan kandidat adalah pada tahapan kampanye. Dia mendorong agar pelaksanaan kampanye lebih efisien untuk menghemat pengeluaran, maka para kandidat memanfaatkan media massa.
Dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, Kemendagri akan mengatur mengenai pelaksanaan kampanye Pemilukada, sebagai salah satu cara untuk menekan pengeluaran bagi setiap kandidat.
Dalam revisi UU itu juga akan dipecah menjadi UU Pemilukada, diatur mengenai model kampanye. Kampanye di tempat-tempat terbuka akan dikurangi secara signifikan.
Apabila kampanye lewat media dapat diwujudkan, otomatis ongkos Pilkada bagi setiap kandidat berkurang secara drastis. Dengan begitu, maka ancaman terhadap penyalahgunaan APBD semakin kecil.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

