Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Benarkah Pilkada Pekanbaru barometer Pilkada Gubernur? Tak ada kata pasti. Segala kemungkinan masih akan terjadi.
Apalagi Pilkada Gubri masih lebih satu tahun lagi. Iya kalau pemilihan gubernur dipilih secara langsung lalu bagaimana kalau pilkada gubernur dikembalikan ke dewan sebagaimana cerita zaman ber zaman.
Sambil menunggu keputusan pemerintah, kita coba bedah kalkulasi peta politik kabupaten dan kota di Riau menjelang 2013.
Partai Golkar, Demokrat, PKS, PDIP serta PAN adalah partai yang saat ini mendominasi kekuatan politik di eksekutif. Gubernur Riau adalah kader murni Partai Golkar/salah satu ketua DPP Partai Golkar di Jakarta.
Hingga kini Partai Golkar masih menguasai sejumlah posisi bupati. Bupati Pelalawan HM Harris, Bupati Inhu Yopie Arianto, Bupati Kuantan Singingi H Sukarmis, Bupati Rohil Annas Maamun, Bupati Siak Syamsuar.
Mereka memegang posisi kunci sebagai Ketua DPD II Partai Golkar diwilayahnya masing-masing. Belum lagi posisi Ketua DPD I Partai Golkar Indra Muchlis Adnan bupati Inhil dua periode yang menjadi salah satu lumbung suara Golkar di Provinsi Riau.
Posisi kedua dikuasai oleh Partai Demokrat. Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau. Sejumlah bupati dan wali kota juga berasal dari kader Partai Demokrat meskipun tidak memimpin partai secara langsung, namun jelas mereka berdarah biru.
Pekanbaru menjadi menarik, karena apakah posisi ketua Partai Demokrat Pekanbaru akan beralih ke tangan Firdaus MT setelah dirinya resmi menjadi wali kota. Bila ini terjadi, ini tentu untuk pertama kalinya Partai Demokrat menguasai ibu kota.
Berikutnya Bupati Kampar Jefri Noer, Bupati Rokan Hulu Achmad, tentu juga ada bupati dan wali kota lain yang didukung Partai Demokrat meskipun bukan kader murni.
Sementara PKS adalah salah satu partai yang cukup banyak memiliki koleksi wakil bupati dan wakil wali kota. Selain kota Pekanbaru sendiri, PKS juga punya kader murni yang dipercaya sebagai Wakil Bupati Bengkalis berpasangan dengan Herliyan Saleh (Ketua DPW PAN Provinsi Riau).
Sedangkan Wali Kota Dumai Khairul Anwar meskipun diusung PDIP dan partai non parlemen, namun memilih tidak masuk dalam komposisi pengurus partai politik termasuk Bupati Kepulauan Meranti Irwan. Ini komposisi kekuatan politik di eksekutif bila pemilihan dilakukan secara langsung.
Namun bila pemilihan pakai perantara (kembali ke DPRD) tentu kekuatan lobi yang akan berbicara. Dari perolehan suara anggota DPRD Riau periode 2009 lalu diketahui bahwa Partai Demokrat memperoleh suara 274.880 (16,41) persen, Partai Bintang Reformasi 76.424 (4,56 persen), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 156.964 (9,37) persen, Partai Bulan Bintang 64,158 (3,83) persen, Partai Persatuan Pembangunan 127.704 (7,62) persen, Partai Golongan Karya 484.359 (28,92) persen.
Partai Kebangkitan Bangsa 78.223 (4,67) persen, Partai Amanat Nasional 138.151 (8,25) persen, Partai Keadilan Sejahtera 163.722 (9,77) persen, Partai Gerakan Indonesia Raya 70.311 (4,20 ) persen dan Partai Peduli Rakyat Nasional 40.133 (2,40) persen.
Ketua KPU Provinsi Riau T Edi Sabli tak mau ambil pusing soal sistem pemilihan gubernur. Dia mengaku tetap ada plus minusnya. Yang pasti tak ada yang sempurna. Bagi KPU helat Pilkada Gubri September 2013 itu tak ada masalah apakah diserahkan ke KPU atau DPRD.
Bila mengacu pada acuan lama maka parpol yang berhak mengusung calon adalah mereka yang berhasil menguasai 15 persen dari jumlah kursi DPRD Riau atau berdasarkan jumlah suara sah.
Di kursi empuk DPRD Riau kini Partai Golkar menguasai 14 kursi, Demokrat 9 kursi, PDIP 7 kursi, PAN dan PPP 6 kursi, PKS 5 kursi, PKB 3 kursi, PBR 2 kursi, Gerindra 1 kursi, PPRN 1 kursi dan PBB 1 kursi.
Turun Gunung atau Naik Tingkat
Dari peta yang ada tentu akan terbuka peluang bagi masing-masing calon baik yang sudah muncul di permukaan atau yang masih sembunyi di pertapaan. Di antara yang terang-terangan menyatakan deklarasi itu adalah mantan Menteri PPDT Ir Lukman Edy yang disebut-sebut berpasangan dengan Suryadi Khusaini.
Sementara itu hasil Rakor DPD Partai Demokrat Riau 11 Desember lalu dengan jelas menetapkan HR Mambang Mit sebagai calon Gubernur dari Partai berlambang Mercy ini.
PPP juga tak mau kalah. Sejak dipegang oleh Aziz Zainal, Ketua DPW yang berlatar belakang seorang pengusaha ini, PPP kian gencar melakukan sosialisasi melalui baliho.
Hal yang sama juga dilakukan Herliyan Saleh Ketua DPW PAN Riau yang mendominasi sejumlah baleho perayaan Gong Xi Fa Cai baru-baru ini.
Begitu juga dengan Partai Golkar, partai yang sangat banyak memiliki stok calon gubernur. Namun di atas kertas secara legalitas Ketua DPD I Partai Golkar Riau Indra Muchlis Adnan tentu punya peluang besar untuk dicalonkan.
Apalagi pengaruh Ketua DPP Partai Golkar sungguh sangat besar dalam meraup suara. Apalagi doa restu.
Namun bisa saja tidak tertutup kemungkinan munculnya sejumlah nama lain seperti Herman Abdullah dan lain-lain. Silakan mulai bicara Riau mau dibawa ke mana? ***
Abdul Kadir Bey Pemred Pekanbaru MX
Apalagi Pilkada Gubri masih lebih satu tahun lagi. Iya kalau pemilihan gubernur dipilih secara langsung lalu bagaimana kalau pilkada gubernur dikembalikan ke dewan sebagaimana cerita zaman ber zaman.
Sambil menunggu keputusan pemerintah, kita coba bedah kalkulasi peta politik kabupaten dan kota di Riau menjelang 2013.
Partai Golkar, Demokrat, PKS, PDIP serta PAN adalah partai yang saat ini mendominasi kekuatan politik di eksekutif. Gubernur Riau adalah kader murni Partai Golkar/salah satu ketua DPP Partai Golkar di Jakarta.
Hingga kini Partai Golkar masih menguasai sejumlah posisi bupati. Bupati Pelalawan HM Harris, Bupati Inhu Yopie Arianto, Bupati Kuantan Singingi H Sukarmis, Bupati Rohil Annas Maamun, Bupati Siak Syamsuar.
Mereka memegang posisi kunci sebagai Ketua DPD II Partai Golkar diwilayahnya masing-masing. Belum lagi posisi Ketua DPD I Partai Golkar Indra Muchlis Adnan bupati Inhil dua periode yang menjadi salah satu lumbung suara Golkar di Provinsi Riau.
Posisi kedua dikuasai oleh Partai Demokrat. Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau. Sejumlah bupati dan wali kota juga berasal dari kader Partai Demokrat meskipun tidak memimpin partai secara langsung, namun jelas mereka berdarah biru.
Pekanbaru menjadi menarik, karena apakah posisi ketua Partai Demokrat Pekanbaru akan beralih ke tangan Firdaus MT setelah dirinya resmi menjadi wali kota. Bila ini terjadi, ini tentu untuk pertama kalinya Partai Demokrat menguasai ibu kota.
Berikutnya Bupati Kampar Jefri Noer, Bupati Rokan Hulu Achmad, tentu juga ada bupati dan wali kota lain yang didukung Partai Demokrat meskipun bukan kader murni.
Sementara PKS adalah salah satu partai yang cukup banyak memiliki koleksi wakil bupati dan wakil wali kota. Selain kota Pekanbaru sendiri, PKS juga punya kader murni yang dipercaya sebagai Wakil Bupati Bengkalis berpasangan dengan Herliyan Saleh (Ketua DPW PAN Provinsi Riau).
Sedangkan Wali Kota Dumai Khairul Anwar meskipun diusung PDIP dan partai non parlemen, namun memilih tidak masuk dalam komposisi pengurus partai politik termasuk Bupati Kepulauan Meranti Irwan. Ini komposisi kekuatan politik di eksekutif bila pemilihan dilakukan secara langsung.
Namun bila pemilihan pakai perantara (kembali ke DPRD) tentu kekuatan lobi yang akan berbicara. Dari perolehan suara anggota DPRD Riau periode 2009 lalu diketahui bahwa Partai Demokrat memperoleh suara 274.880 (16,41) persen, Partai Bintang Reformasi 76.424 (4,56 persen), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 156.964 (9,37) persen, Partai Bulan Bintang 64,158 (3,83) persen, Partai Persatuan Pembangunan 127.704 (7,62) persen, Partai Golongan Karya 484.359 (28,92) persen.
Partai Kebangkitan Bangsa 78.223 (4,67) persen, Partai Amanat Nasional 138.151 (8,25) persen, Partai Keadilan Sejahtera 163.722 (9,77) persen, Partai Gerakan Indonesia Raya 70.311 (4,20 ) persen dan Partai Peduli Rakyat Nasional 40.133 (2,40) persen.
Ketua KPU Provinsi Riau T Edi Sabli tak mau ambil pusing soal sistem pemilihan gubernur. Dia mengaku tetap ada plus minusnya. Yang pasti tak ada yang sempurna. Bagi KPU helat Pilkada Gubri September 2013 itu tak ada masalah apakah diserahkan ke KPU atau DPRD.
Bila mengacu pada acuan lama maka parpol yang berhak mengusung calon adalah mereka yang berhasil menguasai 15 persen dari jumlah kursi DPRD Riau atau berdasarkan jumlah suara sah.
Di kursi empuk DPRD Riau kini Partai Golkar menguasai 14 kursi, Demokrat 9 kursi, PDIP 7 kursi, PAN dan PPP 6 kursi, PKS 5 kursi, PKB 3 kursi, PBR 2 kursi, Gerindra 1 kursi, PPRN 1 kursi dan PBB 1 kursi.
Turun Gunung atau Naik Tingkat
Dari peta yang ada tentu akan terbuka peluang bagi masing-masing calon baik yang sudah muncul di permukaan atau yang masih sembunyi di pertapaan. Di antara yang terang-terangan menyatakan deklarasi itu adalah mantan Menteri PPDT Ir Lukman Edy yang disebut-sebut berpasangan dengan Suryadi Khusaini.
Sementara itu hasil Rakor DPD Partai Demokrat Riau 11 Desember lalu dengan jelas menetapkan HR Mambang Mit sebagai calon Gubernur dari Partai berlambang Mercy ini.
PPP juga tak mau kalah. Sejak dipegang oleh Aziz Zainal, Ketua DPW yang berlatar belakang seorang pengusaha ini, PPP kian gencar melakukan sosialisasi melalui baliho.
Hal yang sama juga dilakukan Herliyan Saleh Ketua DPW PAN Riau yang mendominasi sejumlah baleho perayaan Gong Xi Fa Cai baru-baru ini.
Begitu juga dengan Partai Golkar, partai yang sangat banyak memiliki stok calon gubernur. Namun di atas kertas secara legalitas Ketua DPD I Partai Golkar Riau Indra Muchlis Adnan tentu punya peluang besar untuk dicalonkan.
Apalagi pengaruh Ketua DPP Partai Golkar sungguh sangat besar dalam meraup suara. Apalagi doa restu.
Namun bisa saja tidak tertutup kemungkinan munculnya sejumlah nama lain seperti Herman Abdullah dan lain-lain. Silakan mulai bicara Riau mau dibawa ke mana? ***
Abdul Kadir Bey Pemred Pekanbaru MX
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

