Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Di saat banyak mata berfokus terhadap Perda Minuman Keras (Miras), tiba-tiba datang musibah ‘’Xenia Maut’’ di Tugu Tani.
Entah ini sebagai cara Allah SWT menunjukkan kepada kita dampak dan bahaya Narkoba dan Miras, wallahu alam.
Penyebab tragedi itu akhirnya terungkap. Apriyani Susanti, sang sopir mobil Xenia (yang tiba-tiba menggunakan kerudung usai menabrak) ternyata positif menggunakan narkoba dan miras.
Tes urine yang melibatkan tim dokter RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur membuktikan tersangka adalah pemakai narkoba.
Pelajaran berharga
Belum lama ini, perhatian kita terfokus pada kebijakan Kemendagri yang memerintahkan pemda untuk menghapuskan perda miras di sembilan kota.
Diantaranya, Perda Kota Tangerang Nomor 7/2005 tentang Pelarangan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; Perda Kota Bandung Nomor 11/2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol; dan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 15/2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Surat Mendagri bernomor: 188.34/4561/SJ, pertanggal 16 November 2011, intinya berisi surat perintah dari Kemendagri kepada Pemda setempat untuk menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah (terkait perda anti miras).
Keputusan itu memicu protes dan penolakan dari banyak pihak. Keputusan pencabutan itu dianggap kontra produktif terhadap upaya mengatasi kerusakan moralitas dan maraknya kejahatan di tengah masyarakat.
Protes keras juga datang dari sejumlah Pemda yang telah mengeluarkan Perda miras. Kemendagri beralasan pencabutan Perda-perda miras itu karena menyalahi aturan yang lebih tinggi, yaitu Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Sejak Perda dinyatakan batal maka dalam waktu paling lama 15 hari harus dicabut dan tak diberlakukan.
Seperti diberitakan pikiran-rakyat.com (31/11/11), melalui surat nomor: 188.34/4561/SJ tertanggal 16 November 2011, Mendagri meminta perda miras kabupaten Indramayu segera dicabut dalam waktu 15 hari sejak 16 November 2011.
Alasan bertentangan dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 itu terkesan dipaksakan. Keppres itu dikeluarkan pada era Orde Baru yang sarat masalah. Mestinya Keppres bermasalah itu yang harus dicabut.
Sebab Keppres itulah yang justru menjadi biang kerok maraknya peredaran miras di tengah masyarakat. Apalagi adanya Keppres ini berarti menghalalkan perkara yang jelas-jelas diharamkan Allah SWT.
Aroma kuatnya pengaruh bisnis miras pun menyeruak. Sudah lama para pengusaha miras mengeluhkan kesulitan memasarkan produk mereka karena adanya perda pelarangan miras dan menambah jumlah produksi miras akibat pembatasan produksi.
Padahal Indonesia dianggap pangsa pasar miras potensial. Menurut catatan Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) orang Indonesia mengkonsumsi 100 juta liter bir pertahun.
Jumlah konsumen minuman keras domestik terus meningkat 3-4 persen pertahun, belum lagi dengan bertambahnya kunjungan wisatawan asing. Maka pengusaha miras ingin agar pembatasan miras dilonggarkan dan kuota produksinya ditambah.
Keputusan kontroversial Kemendagri ini menjadi jalan bagi mulusnya bisnis miras itu. Selama ini yang pertama-tama menentang perda larangan miras adalah pengusaha miras. Perda miras kabupaten Indramayu misalnya, sempat digugat oleh kalangan pengusaha minuman beralkohol dan miras.
Namun gugatan tersebut ditolak oleh MA.
Miras Sumber Kejahatan
Pencabutan perda miras ini menambah keberpihakan pihak-pihak tertentu pada bisnis haram ini. Dua tahun silam pemerintah sudah menetapkan miras terbebas dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
Hal ini menunjukkan lagi-lagi penguasa lebih memikirkan kepentingan segelintir pengusaha bejat yang hanya memikirkan uang, dibanding keselamatan dan moralitas masyarakat.
Padahal semuanya sudah tahu dan terbukti, miras pangkal berbagai macam kejahatan. Musibah di Tugu Tani hanya salah satu contohnya.
Kejahatan seperti ini sering terjadi. Miras juga menjadi pemicu beberapa tawuran massal seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah dan hingga menyebabkan sejumlah korban tewas. Begitu juga tak sedikit orang yang tewas setelah menenggak miras.
Maka sungguh aneh bila pemerintah justru mencabut perda miras yang sebenarnya masih terlalu longgar itu. Padahal fakta yang ada sejak perda miras diberlakukan terjadi penurunan angka kriminalitas, bahkan sampai 80 persen seperti di Bulukumba.
Di Indramayu dan Tangerang penerapan Perda miras berhasil mengurangi angka kriminalitas secara nyata. Apalagi, Perda-perda itu sebelumnya sudah dikonsultasikan ke tingkat provinsi dan bahkan ke Kemendagri dan dinilai tidak masalah. Perda anti miras itu didukung dan diterima oleh masyarakat.
Perda itu juga dihasilkan melalui proses demokratis dan disetujui oleh DPRD setempat.
Sekali lagi, pencabutan Perda miras ini makin menunjukkan keanehan demokrasi. Kalau benar-benar memperhatikan suara rakyat seharusnya perda miras yang dihasilkan secara demokratis itu diterima. Kenapa malah ditolak dan dianggap tidak demokratis?
Aroma anti syariah Islam pun muncul dibalik ini. Mengingat selama ini, perda-perda seperti ini kerap digugat kelompok sekuler liberal karena dianggap kental dengan syariah Islam. Mereka menuding syariah Islam mengancam negara. Tudingan yang tidak masuk akal.
Bagaimana mungkin syariah Islam yang bersumber dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang disebut membahayakan masyarakat?
Bagaimana mungkin aturan Allah SWT yang melarang miras yang menjadi salah satu sumber kejahatan dianggap membahayakan masyarakat?
Syariah Islam
Islam dengan tegas mengharamkan khamr. Allah SWT berfirman: ‘’Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan’’. (QS. al-Maidah [5]: 90).
Syaikh Ali ash-Shabuniy di dalam Tafsir ayat al-ahkam (I/562) menyatakan bahwa ayat berikutnya menyebutkan berbagai keburukan untuk mengisyaratkan bahaya yang besar dan kejahatan materi dari kriminalitas perjudian dan meminum khamr.
Allah berfirman (yang artinya): ‘’Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu’’.(TQS al-Maidah [5]:91). Rasulullah SAW, juga sudah memperingatkan: ‘’Jauhilah khamr, karena sesungguhnya ia adalah kunci semua keburukan (HR. al-Hakim dan al-Baihaqi).
Islam memandang, meminum khamr merupakan kemaksiatan besar dan pelakunya harus dijatuhi sanksi had. Had meminum khamr adalah dijilid empat puluh kali dan bisa ditambah. Ali bin Abi Thalib mengatakan: ‘’Nabi SAW menjilid (orang yang meminum khamr) 40 kali, Abu Bakar menjilidnya 40 kali dan Umar menjilidnya 80 kali, dan semua adalah sunnah’’ (HR Muslim).
Islam juga mengharamkan semua hal yang terkait dengan khamr (miras), termasuk produksi, penjualan, kedai dan hasil darinya, dsb. Rasul saw bersabda: ‘’Allah melaknat khamr dan melaknat orang yang meminumnya, yang menuangkannya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang membelinya, yang menjualnya, yang membawakannya, yang minta dibawakan, yang makan harganya’’ (HR. Ahmad).
Karena itu sistem Islam akan melarang produksi khamr (miras), penjualannya, tempat-tempat yang menjualnya, peredarannya dsb. Orang yang melanggarnya berarti melakukan tindakan kriminal dan dia harus dikenai sanksi tazir.
Dengan semua itu, syariah Islam menghilangkan pasar miras (dan narkoba), membabat produksi miras, penjualan, peredarannya dan tempat penjualannya di tengah masyarakat.
Dengan itu Islam menutup salah satu pintu semua keburukan. Islam menyelamatkan masyarakat dari semua bahaya yang mungkin timbul karena khamr. Semoga musibah di Tugu Tani yang telah menewaskan 9 orang ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya Menteri Dalam Negeri.***
Muhammadun Ketua Hizbut Tahrir Provinsi Riau
Entah ini sebagai cara Allah SWT menunjukkan kepada kita dampak dan bahaya Narkoba dan Miras, wallahu alam.
Penyebab tragedi itu akhirnya terungkap. Apriyani Susanti, sang sopir mobil Xenia (yang tiba-tiba menggunakan kerudung usai menabrak) ternyata positif menggunakan narkoba dan miras.
Tes urine yang melibatkan tim dokter RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur membuktikan tersangka adalah pemakai narkoba.
Pelajaran berharga
Belum lama ini, perhatian kita terfokus pada kebijakan Kemendagri yang memerintahkan pemda untuk menghapuskan perda miras di sembilan kota.
Diantaranya, Perda Kota Tangerang Nomor 7/2005 tentang Pelarangan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; Perda Kota Bandung Nomor 11/2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol; dan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 15/2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Surat Mendagri bernomor: 188.34/4561/SJ, pertanggal 16 November 2011, intinya berisi surat perintah dari Kemendagri kepada Pemda setempat untuk menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah (terkait perda anti miras).
Keputusan itu memicu protes dan penolakan dari banyak pihak. Keputusan pencabutan itu dianggap kontra produktif terhadap upaya mengatasi kerusakan moralitas dan maraknya kejahatan di tengah masyarakat.
Protes keras juga datang dari sejumlah Pemda yang telah mengeluarkan Perda miras. Kemendagri beralasan pencabutan Perda-perda miras itu karena menyalahi aturan yang lebih tinggi, yaitu Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Sejak Perda dinyatakan batal maka dalam waktu paling lama 15 hari harus dicabut dan tak diberlakukan.
Seperti diberitakan pikiran-rakyat.com (31/11/11), melalui surat nomor: 188.34/4561/SJ tertanggal 16 November 2011, Mendagri meminta perda miras kabupaten Indramayu segera dicabut dalam waktu 15 hari sejak 16 November 2011.
Alasan bertentangan dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 itu terkesan dipaksakan. Keppres itu dikeluarkan pada era Orde Baru yang sarat masalah. Mestinya Keppres bermasalah itu yang harus dicabut.
Sebab Keppres itulah yang justru menjadi biang kerok maraknya peredaran miras di tengah masyarakat. Apalagi adanya Keppres ini berarti menghalalkan perkara yang jelas-jelas diharamkan Allah SWT.
Aroma kuatnya pengaruh bisnis miras pun menyeruak. Sudah lama para pengusaha miras mengeluhkan kesulitan memasarkan produk mereka karena adanya perda pelarangan miras dan menambah jumlah produksi miras akibat pembatasan produksi.
Padahal Indonesia dianggap pangsa pasar miras potensial. Menurut catatan Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) orang Indonesia mengkonsumsi 100 juta liter bir pertahun.
Jumlah konsumen minuman keras domestik terus meningkat 3-4 persen pertahun, belum lagi dengan bertambahnya kunjungan wisatawan asing. Maka pengusaha miras ingin agar pembatasan miras dilonggarkan dan kuota produksinya ditambah.
Keputusan kontroversial Kemendagri ini menjadi jalan bagi mulusnya bisnis miras itu. Selama ini yang pertama-tama menentang perda larangan miras adalah pengusaha miras. Perda miras kabupaten Indramayu misalnya, sempat digugat oleh kalangan pengusaha minuman beralkohol dan miras.
Namun gugatan tersebut ditolak oleh MA.
Miras Sumber Kejahatan
Pencabutan perda miras ini menambah keberpihakan pihak-pihak tertentu pada bisnis haram ini. Dua tahun silam pemerintah sudah menetapkan miras terbebas dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
Hal ini menunjukkan lagi-lagi penguasa lebih memikirkan kepentingan segelintir pengusaha bejat yang hanya memikirkan uang, dibanding keselamatan dan moralitas masyarakat.
Padahal semuanya sudah tahu dan terbukti, miras pangkal berbagai macam kejahatan. Musibah di Tugu Tani hanya salah satu contohnya.
Kejahatan seperti ini sering terjadi. Miras juga menjadi pemicu beberapa tawuran massal seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah dan hingga menyebabkan sejumlah korban tewas. Begitu juga tak sedikit orang yang tewas setelah menenggak miras.
Maka sungguh aneh bila pemerintah justru mencabut perda miras yang sebenarnya masih terlalu longgar itu. Padahal fakta yang ada sejak perda miras diberlakukan terjadi penurunan angka kriminalitas, bahkan sampai 80 persen seperti di Bulukumba.
Di Indramayu dan Tangerang penerapan Perda miras berhasil mengurangi angka kriminalitas secara nyata. Apalagi, Perda-perda itu sebelumnya sudah dikonsultasikan ke tingkat provinsi dan bahkan ke Kemendagri dan dinilai tidak masalah. Perda anti miras itu didukung dan diterima oleh masyarakat.
Perda itu juga dihasilkan melalui proses demokratis dan disetujui oleh DPRD setempat.
Sekali lagi, pencabutan Perda miras ini makin menunjukkan keanehan demokrasi. Kalau benar-benar memperhatikan suara rakyat seharusnya perda miras yang dihasilkan secara demokratis itu diterima. Kenapa malah ditolak dan dianggap tidak demokratis?
Aroma anti syariah Islam pun muncul dibalik ini. Mengingat selama ini, perda-perda seperti ini kerap digugat kelompok sekuler liberal karena dianggap kental dengan syariah Islam. Mereka menuding syariah Islam mengancam negara. Tudingan yang tidak masuk akal.
Bagaimana mungkin syariah Islam yang bersumber dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang disebut membahayakan masyarakat?
Bagaimana mungkin aturan Allah SWT yang melarang miras yang menjadi salah satu sumber kejahatan dianggap membahayakan masyarakat?
Syariah Islam
Islam dengan tegas mengharamkan khamr. Allah SWT berfirman: ‘’Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan’’. (QS. al-Maidah [5]: 90).
Syaikh Ali ash-Shabuniy di dalam Tafsir ayat al-ahkam (I/562) menyatakan bahwa ayat berikutnya menyebutkan berbagai keburukan untuk mengisyaratkan bahaya yang besar dan kejahatan materi dari kriminalitas perjudian dan meminum khamr.
Allah berfirman (yang artinya): ‘’Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu’’.(TQS al-Maidah [5]:91). Rasulullah SAW, juga sudah memperingatkan: ‘’Jauhilah khamr, karena sesungguhnya ia adalah kunci semua keburukan (HR. al-Hakim dan al-Baihaqi).
Islam memandang, meminum khamr merupakan kemaksiatan besar dan pelakunya harus dijatuhi sanksi had. Had meminum khamr adalah dijilid empat puluh kali dan bisa ditambah. Ali bin Abi Thalib mengatakan: ‘’Nabi SAW menjilid (orang yang meminum khamr) 40 kali, Abu Bakar menjilidnya 40 kali dan Umar menjilidnya 80 kali, dan semua adalah sunnah’’ (HR Muslim).
Islam juga mengharamkan semua hal yang terkait dengan khamr (miras), termasuk produksi, penjualan, kedai dan hasil darinya, dsb. Rasul saw bersabda: ‘’Allah melaknat khamr dan melaknat orang yang meminumnya, yang menuangkannya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang membelinya, yang menjualnya, yang membawakannya, yang minta dibawakan, yang makan harganya’’ (HR. Ahmad).
Karena itu sistem Islam akan melarang produksi khamr (miras), penjualannya, tempat-tempat yang menjualnya, peredarannya dsb. Orang yang melanggarnya berarti melakukan tindakan kriminal dan dia harus dikenai sanksi tazir.
Dengan semua itu, syariah Islam menghilangkan pasar miras (dan narkoba), membabat produksi miras, penjualan, peredarannya dan tempat penjualannya di tengah masyarakat.
Dengan itu Islam menutup salah satu pintu semua keburukan. Islam menyelamatkan masyarakat dari semua bahaya yang mungkin timbul karena khamr. Semoga musibah di Tugu Tani yang telah menewaskan 9 orang ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya Menteri Dalam Negeri.***
Muhammadun Ketua Hizbut Tahrir Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

