Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pengadaan barang dan jasa adalah proyek besar yang dilakukan setiap intansi pemerintah. Dana APBN dan APBD memberikan banyak sekali porsi untuk proyek pengadaan.
Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia melalui program pembangunan nasional.
Tetapi pada kenyataannya banyak juga yang memanfaatkan pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan kelompok atau diri sendiri.
Celakanya kegiatan pengadaan barang dan jasa justru menjadi bumerang bagi abdi negara, baik itu kesalahan yang tidak disengaja maupun akibat memanfaatkan kelemahan sistem pengadaan yang disengaja.
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien.
Maraknya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dari 65 kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2011, di mana lebih dari 50 persen merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa di pemerintahan.
Temuan juga diperkuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di mana terdapat 181 kasus (72 persen) persaingan tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dari 250 kasus yang pernah ditangani dari tahun 2000-2011.
Modus Persekongkolan
Adapun tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan korupsi dapat diklasifikasikan dalam beberapa modus.
Pertama, tender yang bersifat tertutup dan tidak transparan, yang tidak diumumkan secara luas dan bersifat diskriminatif sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya.
Kedua, jangka waktu pengumuman tender dibuat singkat sehingga hanya pelaku usaha tertentu yang sudah dipersiapkanlah yang punya peluang besar. Ketiga, tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.
Selain itu, yang namanya persekongkolan bisa terjadi antara pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha (penyedia barang dan jasa pesaing) yaitu dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender.
Ini lebih dikenal dengan tender arisan dimana pemenangnya sudah ditentukan terlebih dahulu.
Selain itu, persekongkolan juga dapat terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha dengan panitia tender atau panitia lelang misalnya rencana pengadaan yang diarahkan untuk pelaku usaha tertentu dengan menentukan persyaratan kualifikasi dan spesifikasi teknis yang mengarah pada sutu merk sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut tender.
Akibatnya kompetisi untuk memperoleh penawaran harga yang paling menguntungkan tidak terjadi. Pemaketan pengadaan yang seharusnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas, namun pada prakteknya banyak yang direkayasa untuk kepentingan KKN.
Biasanya panitia pengadaan bekerja secara tertutup dan tidak memberikan perlakuan yang sama diantara para peserta tender. Tender dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Hal ini terjadi karena calon pemenang biasanya sudah ditunjuk terlebih dahulu pada saat tender berlangsung yaitu karena adanya unsur suap kepada panitia atau pejabat yang mempunyai pengaruh. Di samping itu penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau owner’s estimate (OE) biasanya sudah direkayasa untuk mempunyai margin tertentu yang bisa disisihkan untuk dibagi-bagi (rente ekonomi atau laba abnormal).
Dalam Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, telah ditetapkan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa yang baik.
Di mana harus dilakukan dengan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Kemudian dalam Pasal 6 dijelaskan tentang etika yang harus diikuti oleh para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Preventif Penyelewengan
Memahami banyaknya modus operandi KKN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka penting untuk dapat mengantisipasi dan membasminya. KPK dengan tugas monitor berwenang melakukan pengkajian dan langkah pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Begitu juga dengan hadirnya KPPU dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat di negeri kaya ini.
Banyaknya lelang yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas ke masyarakat membuat kita sulit mengontrol.
Bermacam-macam cara digunakan untuk membatasi informasi lelang, diantaranya memasang iklan palsu di koran atau tender arisan dimana peserta lelang sudah diatur terlebih dahulu pemenangnya baik oleh panitia pengadaan maupun di tingkat asosiasi.
Penyimpangan inilah yang merangsang terjadinya mark-up dan korupsi. Oleh karena itulah, penerapan e-Announcement sebagai tahap awal dari e-Procurement sudah sangat tepat sekali. Yaitu dengan mengumumkan rencana pengadaan dan pelaksanaan lelang di website pengadaan nasional yang dapat diakses secara online melalui internet.
Sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time di instansi pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, BHMN dan Badan Layanan Umum.
Perpres Nomor 54 tahun 2010 memang mensyaratkan adanya pengumuman kepada masyarakat luas baik di awal pengadaan maupun hasilnya. Prosesnya harus transparan dan transparansi di sini mencakup kecukupan informasi mengenai syarat-syarat pengadaan, aturan-aturan dan kriteria pemenang.
Keterbukaan mencakup pengumuman rencana pengadaan, pengumuman lelang, peserta lelang dan pengumuman pemenang lelang pada papan pengumuman instansi atau melalui website pengadaan nasional.
Untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih baik lagi sebaiknya di suatu daerah juga mengeluarkan Perda atau surat edaran kepala daerah perihal petunjuk umum pengelolaan kegiatan sumber dana APBD/APBN di lingkungan pemda.
Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah masih belum mengatur secara jelas dan pasti tentang bagaimana mekanisme akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kemudian, sebaiknya Pemda dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja. Penerapan indikator kinerja diharapkan dapat mendongkrak akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kemudian untuk menghindari penggelembungan (mark-up) biaya dalam tahap penganggaran dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah mesti menerbitkan surat edaran gubernur/bupati tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah.
Apabila masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat, sebaiknya dapat mengadukan hal tersebut kepada KPPU, polisi, atau langsung kepada KPK. ***
Setia Putra, SH, MH, Dosen STIH Hukum Bisnis Persada Bunda & Sekjen PAHAM Riau
Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia melalui program pembangunan nasional.
Tetapi pada kenyataannya banyak juga yang memanfaatkan pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan kelompok atau diri sendiri.
Celakanya kegiatan pengadaan barang dan jasa justru menjadi bumerang bagi abdi negara, baik itu kesalahan yang tidak disengaja maupun akibat memanfaatkan kelemahan sistem pengadaan yang disengaja.
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien.
Maraknya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dari 65 kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2011, di mana lebih dari 50 persen merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa di pemerintahan.
Temuan juga diperkuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di mana terdapat 181 kasus (72 persen) persaingan tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dari 250 kasus yang pernah ditangani dari tahun 2000-2011.
Modus Persekongkolan
Adapun tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan korupsi dapat diklasifikasikan dalam beberapa modus.
Pertama, tender yang bersifat tertutup dan tidak transparan, yang tidak diumumkan secara luas dan bersifat diskriminatif sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya.
Kedua, jangka waktu pengumuman tender dibuat singkat sehingga hanya pelaku usaha tertentu yang sudah dipersiapkanlah yang punya peluang besar. Ketiga, tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.
Selain itu, yang namanya persekongkolan bisa terjadi antara pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha (penyedia barang dan jasa pesaing) yaitu dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender.
Ini lebih dikenal dengan tender arisan dimana pemenangnya sudah ditentukan terlebih dahulu.
Selain itu, persekongkolan juga dapat terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha dengan panitia tender atau panitia lelang misalnya rencana pengadaan yang diarahkan untuk pelaku usaha tertentu dengan menentukan persyaratan kualifikasi dan spesifikasi teknis yang mengarah pada sutu merk sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut tender.
Akibatnya kompetisi untuk memperoleh penawaran harga yang paling menguntungkan tidak terjadi. Pemaketan pengadaan yang seharusnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas, namun pada prakteknya banyak yang direkayasa untuk kepentingan KKN.
Biasanya panitia pengadaan bekerja secara tertutup dan tidak memberikan perlakuan yang sama diantara para peserta tender. Tender dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Hal ini terjadi karena calon pemenang biasanya sudah ditunjuk terlebih dahulu pada saat tender berlangsung yaitu karena adanya unsur suap kepada panitia atau pejabat yang mempunyai pengaruh. Di samping itu penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau owner’s estimate (OE) biasanya sudah direkayasa untuk mempunyai margin tertentu yang bisa disisihkan untuk dibagi-bagi (rente ekonomi atau laba abnormal).
Dalam Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, telah ditetapkan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa yang baik.
Di mana harus dilakukan dengan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Kemudian dalam Pasal 6 dijelaskan tentang etika yang harus diikuti oleh para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Preventif Penyelewengan
Memahami banyaknya modus operandi KKN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka penting untuk dapat mengantisipasi dan membasminya. KPK dengan tugas monitor berwenang melakukan pengkajian dan langkah pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Begitu juga dengan hadirnya KPPU dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat di negeri kaya ini.
Banyaknya lelang yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas ke masyarakat membuat kita sulit mengontrol.
Bermacam-macam cara digunakan untuk membatasi informasi lelang, diantaranya memasang iklan palsu di koran atau tender arisan dimana peserta lelang sudah diatur terlebih dahulu pemenangnya baik oleh panitia pengadaan maupun di tingkat asosiasi.
Penyimpangan inilah yang merangsang terjadinya mark-up dan korupsi. Oleh karena itulah, penerapan e-Announcement sebagai tahap awal dari e-Procurement sudah sangat tepat sekali. Yaitu dengan mengumumkan rencana pengadaan dan pelaksanaan lelang di website pengadaan nasional yang dapat diakses secara online melalui internet.
Sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time di instansi pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, BHMN dan Badan Layanan Umum.
Perpres Nomor 54 tahun 2010 memang mensyaratkan adanya pengumuman kepada masyarakat luas baik di awal pengadaan maupun hasilnya. Prosesnya harus transparan dan transparansi di sini mencakup kecukupan informasi mengenai syarat-syarat pengadaan, aturan-aturan dan kriteria pemenang.
Keterbukaan mencakup pengumuman rencana pengadaan, pengumuman lelang, peserta lelang dan pengumuman pemenang lelang pada papan pengumuman instansi atau melalui website pengadaan nasional.
Untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih baik lagi sebaiknya di suatu daerah juga mengeluarkan Perda atau surat edaran kepala daerah perihal petunjuk umum pengelolaan kegiatan sumber dana APBD/APBN di lingkungan pemda.
Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah masih belum mengatur secara jelas dan pasti tentang bagaimana mekanisme akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kemudian, sebaiknya Pemda dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja. Penerapan indikator kinerja diharapkan dapat mendongkrak akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kemudian untuk menghindari penggelembungan (mark-up) biaya dalam tahap penganggaran dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah mesti menerbitkan surat edaran gubernur/bupati tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah.
Apabila masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat, sebaiknya dapat mengadukan hal tersebut kepada KPPU, polisi, atau langsung kepada KPK. ***
Setia Putra, SH, MH, Dosen STIH Hukum Bisnis Persada Bunda & Sekjen PAHAM Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

