Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, jarum jam sempat berhenti. Ketakutan dan kengerian telah menjadi jelaga, kusutnya berjela-jela.
Ada ekskavator yang dibakar, pekerja yang dibunuh, dan puluhan bibir dijahit sebagai bagian aksi demonstrasi.
Negeri yang berjuntai di bibir Selat Melaka itu telah menghadirkan horor, bukan hanya bagi pekerja dan pengusaha, tapi juga bagi masyarakat yang ada di sana.
Akar masalahnya adalah SK Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 327 tahun 2009 yang memberikan konsesi kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) untuk membuka lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di sana.
Awalnya, masyarakat menerima. Belakangan, sebagian masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP) menolaknya. Mereka menuntut pemerintah mencabut izin usaha itu.
Konflik masyarakat dengan penguasa dan pengusaha memang bukan hanya terjadi di Riau. Namun konflik Pulau Padang termasuk bergaung besar.
Aksi jahit mulut para demonstran tidak hanya terjadi di Riau, tapi juga sampai ke Jakarta. Apalagi setelah Menteri Kehutanan mengeluarkan keputusan per tanggal 3 Januari 2012 tentang pemberhentian sementara operasional PT RAPP, muram Pulau Padang seperti kelam malam tanpa suluh api.
Sejatinya, pengusaha dijamin hak-haknya dalam menjalankan roda bisnis. Sejatinya, masyarakat diberi hak-haknya untuk menikmati hidup di negerinya saat ini dan yang masa mendatang.
Sejatinya, pemerintah mengerti dan bisa memfasilitasi kepentingan pengusaha dan masyarakat. Seperti menarik rambut dalam tepung; rambut tak putus, tepung tak tumpah.
Tapi, ya, sejatinya itu yang tak ada. Saat ini, PT RAPP tidak bisa berbuat apa-apa. Investasinya sudah terbenam, usahanya tidak jalan, dan kepastian hukum masih bagian dari kekelaman rimba.
Sedangkan masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak keberadaan RAPP, juga terbenam dalam benang kusut yang susah dicarikan penyelesaiannya.
Nah, pemerintah belum mampu menyelesaikan konflik ini. Padahal, bila tak kunjung diselesaikan, sengkarut di Pulau Padang akan menjadi horor paling menakutkan di bumi Melayu ini.
Di tengah sengkarut yang belum berujung ini, ternyata ada juga yang menari di atas luka. Siapa lagi kalau bukan pembalak liar. Lihat saja, hampir di setiap sudut hijau Pulau Padang, akan ditemukan banyak illegal logging.
Tak jauh dari bibir Selat Melaka, juga ditemukan sawmill illegal membelah kayu Pulau Padang.
Yang jelas, merekalah kini yang beruntung. Siapakah mereka? Perusahaan yang sudah berizin seperti RAPP-kah, atau masyarakat Pulau Padang-kah? Ternyata, mayoritas tidak.
Mereka adalah segelintir cukong kayu; yang tak membayar pajak ke pemerintah, dan tidak mendatangkan manfaat ke masyarakat.
Itulah Pulau Padang, pulau yang kini dirundung malang.***
Ada ekskavator yang dibakar, pekerja yang dibunuh, dan puluhan bibir dijahit sebagai bagian aksi demonstrasi.
Negeri yang berjuntai di bibir Selat Melaka itu telah menghadirkan horor, bukan hanya bagi pekerja dan pengusaha, tapi juga bagi masyarakat yang ada di sana.
Akar masalahnya adalah SK Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 327 tahun 2009 yang memberikan konsesi kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) untuk membuka lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di sana.
Awalnya, masyarakat menerima. Belakangan, sebagian masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP) menolaknya. Mereka menuntut pemerintah mencabut izin usaha itu.
Konflik masyarakat dengan penguasa dan pengusaha memang bukan hanya terjadi di Riau. Namun konflik Pulau Padang termasuk bergaung besar.
Aksi jahit mulut para demonstran tidak hanya terjadi di Riau, tapi juga sampai ke Jakarta. Apalagi setelah Menteri Kehutanan mengeluarkan keputusan per tanggal 3 Januari 2012 tentang pemberhentian sementara operasional PT RAPP, muram Pulau Padang seperti kelam malam tanpa suluh api.
Sejatinya, pengusaha dijamin hak-haknya dalam menjalankan roda bisnis. Sejatinya, masyarakat diberi hak-haknya untuk menikmati hidup di negerinya saat ini dan yang masa mendatang.
Sejatinya, pemerintah mengerti dan bisa memfasilitasi kepentingan pengusaha dan masyarakat. Seperti menarik rambut dalam tepung; rambut tak putus, tepung tak tumpah.
Tapi, ya, sejatinya itu yang tak ada. Saat ini, PT RAPP tidak bisa berbuat apa-apa. Investasinya sudah terbenam, usahanya tidak jalan, dan kepastian hukum masih bagian dari kekelaman rimba.
Sedangkan masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak keberadaan RAPP, juga terbenam dalam benang kusut yang susah dicarikan penyelesaiannya.
Nah, pemerintah belum mampu menyelesaikan konflik ini. Padahal, bila tak kunjung diselesaikan, sengkarut di Pulau Padang akan menjadi horor paling menakutkan di bumi Melayu ini.
Di tengah sengkarut yang belum berujung ini, ternyata ada juga yang menari di atas luka. Siapa lagi kalau bukan pembalak liar. Lihat saja, hampir di setiap sudut hijau Pulau Padang, akan ditemukan banyak illegal logging.
Tak jauh dari bibir Selat Melaka, juga ditemukan sawmill illegal membelah kayu Pulau Padang.
Yang jelas, merekalah kini yang beruntung. Siapakah mereka? Perusahaan yang sudah berizin seperti RAPP-kah, atau masyarakat Pulau Padang-kah? Ternyata, mayoritas tidak.
Mereka adalah segelintir cukong kayu; yang tak membayar pajak ke pemerintah, dan tidak mendatangkan manfaat ke masyarakat.
Itulah Pulau Padang, pulau yang kini dirundung malang.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

