Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Moralitas Tak Jelas

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Moralitas para pejabat di negeri ini semakin lama semakin kabur.

Terkadang mereka melakukan sesuatu yang baik (bekerja demi kepentingan rakyat), terkadang pula melakukan sesuatu yang buruk, dari melakukan praktik suap, korupsi hingga terlibat kasus perselingkuhan yang meresahkan masyarakat banyak.

Sungguh mereka telah melampaui batasan moral.

Berbicara moralitas pada hakikatnya adalah berbincang mengenai batas-batas, garis pemisah, dan demarkarsi. Batas tersebut membedakan antara baik/jahat, benar/salah, bagus/buruk, pantas/tidak pantas dan seterusnya.

Moralitas selalu berkaitan dengan sebuah ruang, didalamnya ada daerah yang boleh dilalui dan ada daerah yang tidak boleh dilalui. Ada tindakan yang boleh dilakukan dan ada tindakan yang tidak boleh dilakukan.

Namun, moralitas para pejabat saat ini nampaknya sudah menuju sebuah ruang yang tanpa batas, tanpa garis pemisah dan tanpa demarkasi. Tidak ada pegangan, pedoman, referensi, dan tidak ada kategori-kategori moral yang jelas.

Persoalan batas antara baik dan buruk kini sudah diambangkan (tidak jelas), batas antara benar dan salah mulai direlatifkan, antara yang moral dan amoral telah dijungkirbalikkan.

Moralitas menjelma menjadi semacam ketidakpastian dan kekaburan moral. Inilah yang disebut dengan post-moralitas di mana batas-batas moral itu sendiri menjadi kabur sehingga apa pun kini tidak dapat  lagi kita lihat dari kacamata moralitas biasa.

Di dalam wacana post moralitas, hampir semua komponen pemerintah (DPR, menteri, penegak hukum dan penyelenggara negara lainnya) saat ini semakin cerdas menemukan cara, taktik dan strategi untuk menghindarkan diri dari kategori dan batasan moral tersebut.

Misalnya saling melempar tanggung jawab berkenaan dengan dana-dana-proyek DPR yang sarat korupsi tersebut.Kita ambil contoh, kalau bentuk-bentuk moralitas politik masih membedakan antara yang demokratis dan anarkis, antara bijak dan lalim.

Sebaliknya, di dalam bentuk-bentuk post moralitas politik tidak membedakan apa-apa.

Di satu sisi, para elite politik getol menyuarakan janji manis mensejahterakan rakyat pada saat kampanye, namun di sisi lain, setelah jadi pejabat,  mereka gemar menggarong uang rakyat.  

Dalam ranah hukum pun demikian, kalau bentuk-bentuk moralitas hukum masih membedakan antara yang benar dan salah, antara yang adil dan curang.

Maka dalam bentuk post moralitas hukum, para penegak hukum tidak perlu membedakan apa-apa. Misalnya di satu sisi maling ayam diadili secara ketat, di sisi lain tersangka korupsi atau pelanggar hukum berat malah bebas berkeliaran atau hanya dihukum ringan.

Masih banyak contoh-contoh serupa yang memperlihatkan betapa batasan moralitas menjadi kabur yang dilakukan para pejabat di negeri ini. Dalam kondisi seperti ini, aturan, tabu, agama, dan norma sosial sudah dilabrak.

Bahkan, batasan dan garis pemisah moralitas dipermainkan. Padahal, dengan adanya batas moralitas, para pejabat negara tersebut bisa membedakan secara jelas mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak boleh.

Sejarah mengajarkan kita bahwa apa pun yang bertumbuh ke arah ekstrim, sejatinya ia berkembang menuju titik penghancuran dirinya sendiri (self destruction).

Oleh karena itu, para pemegang kekuasaan harus tetap menjaga tapal batas moral. Kategori-kategori moral harus dibedakan secara jelas. Kekaburan batas pemisah moral perlu dihilangkan.  

Bisa dibayangkan ketika batas-batas moral itu dikendalikan oleh mesin politik, batas-batas moral itu terlindas oleh gejolak hasrat politik yang sarat kepalsuan, intrik, dan kekerasan.

Ketika batas-batas moral dikendalikan oleh mesin hukum, batas-batas moral itu akan terlindas oleh gejolak hasrat hukum yang penuh ketidakadilan, mafia hukum, dan jual beli hukum.

Namun, para petinggi di negeri ini seringkali merasa atau menganggap semua ini hal yang wajar dan biasa. Lihat misalnya para koruptor yang masih bisa tersenyum di Televisi meskipun mereka telah mencolong uang rakyat.

Mereka seakan tidak merasa telah melabrak batasan-batasan moralitas. Batasan-batasan yang membedakan baik/buruk, benar/salah, pantas/tidak pantas.

Dikarenakan kekaburan batasan moral tersebut, mereka tidak merasa melakukan suatu dosa, perbuatan tercela, dan amoral. Padahal mereka sedang melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Perbuatan yang menyakiti hati nurani rakyat.

Kalau kekaburan moral tersebut dibiarkan mengiringi setiap perilaku dan tindakan para pejabat atau elite bangsa kita sehari-hari, maka penghancuran bangsa tercinta inilah yang akan terjadi karena para pejabatlah yang menjalankan pemerintahan.

Jika moral para pemimpin rusak, maka hancurlah bangsa ini.

Oleh karena itu, agar elemen bangsa ini tidak terjebak dalam ruang moralitas tanpa batas yang mengakibatkan penghancuran diri dan bangsa secara keseluruhan, di sini batasan moral yang jelas sangat berperan penting sebagai sebuah pedoman, pegangan, dan referensi bagi para pejabat dalam menjalankan pemerintahan di mana pengendalian hasrat dan pengontrolan diri merupakan faktor yang paling utama.

Maka, mengendalikan sekaligus menegaskan batas-batas moral melalui internalisasi spiritual atau keagamaan mutlak diperlukan.

Garis pemisah moral yang jelas harus mengiringi setiap perilaku dalam kehidupan mereka.

Dan ini harus diperjuangkan di dalam sebuah bangsa yang saat ini sedang mengalami kehancuran moral para pejabat.***

Ahmad Ubaidillah, Mahasiswa pada Program Magister Studi Islam UII Yogyakarta

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer