Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lagi-lagi Soal PNS

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Sepertinya negeri ini tidak akan pernah lepas dari topik seputar Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ada berita PNS yang menggelapkan uang pajak, namanya Gayus Tambunan. Kasusnya masih terus disidangkan dan belum diketahui apa vonisnya nanti di tangan majelis hakim. Ada lagi PNS muda yang punya rekening gendut. Baru golongan IIIA kekayaannya sudah miliaran rupiah. Ya, begitulah, PNS memang selalu jadi topik hangat di media masa.

Masalah yang melilit PNS ini, tentu tidak lepas dari proses perekrutannya. Selalu saja perekrutan CPNS di negeri ini menjadi sorotan masyarakat luas. Ada isu suap misalnya, walau jarang yang bisa dibuktikan dan pelakunya diproses secara hukum tapi isu ini sudah menjadi rahasia umum. Istilah yang sering dipakai untuk suap ini, hehehhe ibarat kentut, baunya tercium tapi wujudnya  tidak kelihatan.

Selalu saja setiap ada perekrutan CPNS, isu suap mulai menyeruak. Walau pemerintah makin tegas membuat aturan, melontarkan pernyataan bernada  mengancam setiap pelaku suap, tetapi tetap saja persoalan-persoalan  ini muncul.

Selain suap, isu lain yang akrab dengan proses  perekrutan CPNS adalah titipan. Untuk lulus dan diterima sebagai CPNS sering juga ada yang mengatasnamakan si-A dan si-B. Ini titipannya yang itu, dan itu titipannya yang ini. Ya, begitulah. Berbagai cara dilakukan agar bisa lulus, padahal kemampuan CPNS yang bersangkutan baik secara akademik maupun moral belum teruji. Pantaslah ketika sudah menjadi PNS yang muncul justru penyimpangan-penyimpangan.   

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuat kebijakan moratorium perekrutan CPNS sebenarnya pantas didukung. Bila perlu kebijakannya dipertegas, selama kinerja aparatur dan rasio PNS per-jumlah penduduk belum jelas jangan dulu dilakukan proses perekrutan CPNS. Apalagi banyak daerah yang menghabiskan anggaran belanjanya untuk biaya aparatur (biaya langsung), bahkan malah ada yang mengaku 60 persen APBD-nya dihabiskan untuk membiayai PNS-nya.

Tahun 2012 ini pemerintah kembali akan melakukan CPNS. Aturan ketat sudah dibuat. Termasuk ketegasan dari Meneg PAN-RB Azwar Abubakar, setiap daerah jangan coba main-main untuk proses perekrutan CPNS kali ini. Kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) diminta untuk turun langsung memantau proses ini, dan jangan hanya menyerahkannya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Secara teori, aturan dan proses yang disiapkan untuk perekrutan CPNS kali ini sudah tidak diragukan lagi. Persoalnnya, siapa yang bisa menjamin proses tersebut berjalan ideal? Jawaban dari pertanyaan ini, ya silahkan saja dijawab oleh pihak-pihak terkait.

Harapan masyarakat tentu saja yang ideal. Mulai dari proses perekrutan, sampai kepada prilaku PNS setelah mereka bertugas tidak lagi ada yang menyimpang dari aturan dan ketentuan yang berlaku di negeri bernama Indonesia ini. ***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer