Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintahan Entrepreneur

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Siapa bilang spirit entrepreneurship tidak bisa masuk dalam birokrasi pemerintah? Memang cukup disadari bahwa menjadi kepala daerah yang menganut watak wirausaha bukan hal yang mudah dilakukan. Namun, cita-cita tersebut bukan hal yang mustahil untuk bisa diwujudkan.

Menjual Masalah
Untuk mewujudkan pemerintahan yang kreatif, diperlukan pemimpin yang memahami seni menata daerah dan seni menata birokrat.

Sehingga akan melahirkan pemerintahan entrepreneur yang pro pelayanan dan berbasiskan bisnis. Kita bisa melihat contoh gaya memimpin Wali Kota Solo Jokowi, yang mengawali tugasnya dengan menjual masalah kepada masyarakat.

Ia membentuk tim kecil untuk melakukan survei tentang berbagai hal yang diinginkan masyarakat dari kotanya dan dari kepemimpinannya.

Dari sekian banyak permasalahan yang dijadikan objek dalam survei, ternyata arsitek pemerintahan entrepreneuer itu memilih mengawali tugasnya dengan membangun spirit wirausaha dikalangan kelas papan bawah (usaha mikro).

Ketika di daerah lain para pedagang kaki lima sering dirazia, digusur, bahkan disita barang dagangannya; di Solo mereka justru diberi tempat yang mulia.

Begitu juga dengan pasar tradisional, jika sebelumnya dibiarkan merana, kini semuanya diurus habis-habisan. Ini merupakan suatu bukti komitmen yang kuat dari walikota untuk menata masyarakatnya menuju kemakmuran dan kesejahteraan.

Contoh lain, sebuah kota di Jawa Tengah tepatnya Kota Purbalingga yang semula tidak begitu dikenal oleh masyarakat, namun sejak dipimpin oleh Bupati yang memiliki jiwa entrepreneur mampu menyulap daerah ini sebagai daerah tujuan wisata yang sangat populer.

Ia menggagas dan menyulap daerah Bojongsari menjadi objek wisata air (Owabong). Dalam waktu satu tahun Perubahan langsung dirasakan masyarakat dan mendadak Owabong menjadi branding dan buah bibir masyarakat di Jawa.

Arsitek entrepreneur pemerintah Purbalingga mampu menciptakan semua yang diimpikan para penggemar wisata air di Owabong. Sukses Purbalingga merupakan contoh bagaimana sebuah daerah mampu mengoptimalkan potensinya.  

Untuk itu kepada Bupati/wali kota yang didaerahnya belum mampu mengelola potensi sumberdaya secara profesional, Tak usah malu studi banding ke Solo dan Purbalingga.

Biaya studi banding bisa dihemat, hasilnya bisa dirasakan. Untuk apa jauh-jauh studi banding ke Guangzhou, kalau hasilnya hanya masuk laci meja. Tak punya dampak apa-apa untuk warga yang makin tergencet dengan kenaikan harga-harga barang.

Bagaimana dengan Pekanbaru?
Meskipun Kota Pekanbaru tidak sama dengan kota Surakarta dan Purbalingga, dan karakteristik penduduknya juga tidak sama, namun gaya entrepreneur pemerintahan Surakarta dan Purbalingga perlu menjadi bahan pembelajaran untuk diterapkan di kota Pekanbaru     sebagai kota metropolitan.

Banyak potensi dan peluang usaha yang bisa dikembangkan di kota ini, jika sang pemimpinnya mau dan mampu bekerja keras dengan dilandasi jiwa entrepreneurship.

Selama ini pemerintah tampaknya kurang serius mengelola badan usaha milik daerah. Hal tersebut terbukti dari banyaknya permasalahan yang muncul setelah perusahaan plat merah bentukan pemerintah itu beroperasi.

Tugas berat dan mulia jika pak wali kota beserta seluruh jajarannya mampu membuat gebrakan spektakuler untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Gerakan membudayakan kewirausahaan bagi aparatur dan masyarakat umum harus dijadikan sebagai gerakan massal yang akan mampu mempercepat akselerasi proses pembangunan dalam semua bidang kehidupan.

Spirit wirausaha dikalangan masyarakat harus terus dikembangkan, sehingga akan membentuk pohon bisnis untuk dijadikan sebuah warisan bagi generasi berikutnya.

Pertanyaannya, sanggupkah wali kota merancang program pemberdayaan dan pembudayaan kewirausahaan bagi aparatur dan masyarakatnya? Mari sama-sama kita tunggu gagasan brilian yang akan ditawarkan wali kota.

Yang pasti gerakan menumbuhkembangkan wirausaha dikalangan birokrat merupakan obat mujarab untuk mengatasi persoalan carut marutnya negeri kita. Sayangnya para birokrat di negeri kita sulit untuk dikembangkan dan diberdayakan.

Wali Kota harus berani menertibkan para birokrat nakal yang kerjanya menjadi makelar proyek atau bahkan bermain proyek, dan mengakali uang APBD untuk keperluan pribadi dan kelompoknya.

Jika penyakit ini tidak bisa diberantas maka itu sebagai suatu pertanda telah terjadi krisis talenta kepemimpinan .

Tanda-tanda krisis talenta kepemimpinan suatu daerah adalah :  Pertama, begitu banyak rancangan ide, visi, dan target program yang telah dibuat sangat bagus, tetapi begitu sedikit yang telah benar-benar tercapai sesuai dengan rancangan awal yang dibuatnya.

Kedua, begitu banyak program bagus yang perlu dilaksanakan, tetapi begitu sedikit orang berkualitas yang tersedia untuk melaksanakannya.  

Ketiga, begitu banyak orang yang bersedia ditunjuk untuk melaksanakan program, tetapi begitu sedikit yang dapat dipercaya untuk menjalankan amanah tersebut dengan memuaskan. Keempat, begitu banyak posisi penting yang harus diisi dalam organisasi, tetapi begitu sulit mencari orang untuk mengisinya.

Kelima, organisasi terus menerus hanya mampu mempromosikan orang-orang yang ada, meskipun orang-orang tersebut sebenarnya tidak siap.

Lebih ironis lagi, jika kelima persoalan krisis talenta diatas disikapi dengan gaya kepemimpinan tim sukses, maka tamatlah riwayat negeri ini.

Dimana akan melahirkan birokrat yang kerjanya berpolitik dan berimprovisasi, senangnya melakukan perjalanan dinas keluar kota dan berfoya-foya menghabiskan uang negara.

Anda ingin bukti, silahkan lihat ke Bandara  berapa banyak pejabat dan PNS yang melakukan perjalanan dinas keluar kota setiap harinya? Mungkin perlu ada razia PNS yang akan keluar bandara?

Solusi
Menyikapi krisis talenta yang dihadapi aparatur birokrasi,  maka mengutip pendapat Betti S Alisjahbana, CEO PT QB Internasional, mengemukakan ada empat hal yang harus segera dibereskan para pemimpin pemerintahan.

Pertama, ada kecenderungan sentralistik serta kurang peka terhadap perkembangan ekonomi dan situasi masyarakat. Artinya, orientasinya sering kali ke dalam, sehingga sering melupakan masyarakat yang dilayaninya seperti apa.

Kedua, prosedur operasi yang tidak efisien. Masalah ini terjadi di hampir setiap daerah, Cuma bentuknya berbeda-beda. Kadang, pemerintah daerah menarik retribusi besar-besaran demi memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang besar.

Sementara masyarakat merasakan sebagai beban berat.

Ketiga, vertical top-down, dimana, aparat yang di bawah seperti robot, tinggal melaksanakan. Fakta tersebut perlu dievaluasi dan diperbaiki. Keterlibatan aktif pimpinan untuk memberikan keteladanan perilaku budaya birokrasi yang reformatif sangat diperlukan.

Keempat, Anggaran pemerintah sudah semestinya berpihak kepada publik, untuk itu  Pengawasan harus terus menerus dilakukan, sehingga kucuran dana yang diperuntukkan untuk menyelamatkan orang miskin diyakini akan tepat sasaran.

Kita memahami pemborosan anggaran mungkin sebagai konsekuensi dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun jika pemborosan tersebut karena tabiat birokrasi yang korup, maka sudah selayaknya harus diluruskan.

Menghadapi tipe pejabat seperti ini, wali kota tidak usah malu, ragu dan segan, ambil segera keputusan  di non job saja. Meskipun ia sebagai tim sukses. Sudah waktunya pemerintah menata birokrat yang profesional. Amin.***


Machasin, Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer