Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Matinya Demokrasi di DPR

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang di hayati oleh para anggota suatu sistem politik (Rusadi Kantaprawira, 1988).

Dengan demikian, tinggi rendahnya kualitas demokrasi di tentukan oleh faktor tinggi rendahnya budaya politik yang di terapkan.

Tidak sedikit ilmuwan politik yang meyakini pandangan ini. Salah satunya Gabriel A Almond dan Sidney Verba dalam bukunya The Civic Culture Revisited (1980), meyakini bahwa budaya politik yang demokratik akan bersangkutan dengan suatu sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi rakyat dalam demokrasi semacam itu akan bergantung juga pada sejauhmana elite politik yang ada memiliki komitmen terhadap terpeliharanya demokrasi.

Jika di mata rakyat kalangan elite politik dinilai gagal dalam membawa suara rakyat, maka pada tahap ini pula demokrasi berada di ambang kehancuran.

Kondisi semacam ini dalam proses demokrasi di terima atau tidak menjadi pemicu bagi lahirnya ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga wakil rakyat yang katanya terhormat itu.

Parahnya lagi ketidakpercayaan demi ketidakpercayaan yang terbangun bukan tidak mungkin berkecenderungan melahirkan tuntutan pembubaran institusi wakil rakyat itu menjadi alternatif pilihan rakyat sebagai bentuk akumulasi kekecewaan yang teramat sangat-sangat mendalam.

Fakta ini, selalu saja tersiar kabar tak sedap di dengar dari gedung yang DPR di Senayan Jakarta. Betapa tidak, sekedar mengingatkan kita pernah di suguhi perseteruan yang terjadi antara mereka yang menamakan diri koalisi kebangsaan dengan koalisi kerakyatan yang ujung-ujungnya hanyalah menyangkut persoalan kekuasaan dan kursi semata.

Bahkan kericuhan, adu otot sesama para wakil rakyat pernah pula menjadi tontonan memalukan saat pengambilan keputusan akhir menyangkut kenaikan BBM. Perjalanan dinas para wakil rakyat yang kerap di sorot karena memakan biaya tidak sedikit.

Kekecewaan rakyatpun semakin lengkap ketika memandang problematika korupsi yang tidak ada habis-habisnya juga berlangsung di gedung wakil rakyat itu.

Bahkan baru-baru ini, Marzuki Ali melapor ke KPK mengenai dugaan korupsi sejumlah proyek di DPR. Proyek-proyek kontroversial di DPR itu menyangkut biaya perawatan gedung DPR sebesar Rp500 miliar.

Renovasi ruang rapat banggar sebesar Rp20 miliar, papan selamat datang DPR sebesar Rp4,8 miliar, renovasi tempat parker motor sebesar Rp 3 miliar, renovasi toilet Rp2 miliar dan kalender 2012 sebesar Rp 1,3 miliar serta makanan rusa di DPR sebesar Rp598 juta.

Sungguh ironis, sementara anak-anak sekolah dasar di Banten malah terpaksa pergi kesekolah meniti jembatan kayu keropos yang memotong sungai besar.

Bahkan berita televisi BBC, 21 Januari 2012 menyebut anak-anak sekolah dasar di Banten yang meniti jembatan kayu keropos itu lebih berbahaya dari pada adegan film Indiana Jones.

Bukankah kesejahteraan masyarakat Indonesia yang diukur dari indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi, posisinya jauh tertinggal di bawah Singapura, Malaysia, Brunei bahkan Thailand (Otto Subandrio, 2005)?  

Pertanyaannya adalah, pantaskah dan tak malukah para anggota DPR menghambur-hamburkan uang negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya? Kemanakah perginya rasa sensitifitas para wakil rakyat? Sejauh manakah para wakil rakyat bisa berempati untuk rakyatnya?

Sikap mental para wakil rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi itu tampaknya menjadi titik penting yang telah mengaburkan pemikiran tentang political representation.         

Karena perwakilan yang bersifat political representation paling tidak dapat di telusuri melalui dua sudut pemahaman.

Pertama, mikro-kosmis adalah wakil rakyat di pandang sebagai miniatur dari elemen masyarakat secara keseluruhan, baik menyangkut perasaan, pemikiran, penalaran maupun distribusi geografis.

Kedua, principal agent adalah, wakil rakyat di pandang sebagai wakil dari keseluruhan masyarakat, karenanya dapat bertindak dan berbuat atas nama pihak lain yang pada kenyataannya malah bertindak dan berbuat lebih mengutamakan kepentingan pribadi yang sempit.

Padahal mentransformasikan kehendak dan aspirasi rakyat sebagai nilai-nilai tertinggi dan atas dasar prinsip itulah maka dalam praktik kehidupan berdemokrasi, badan legislatif di pandang sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki posisi sentral dan tercermin dalam doktrin tentang kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, perubahan ekstrem yang di alami lembaga wakil rakyat untuk tampil menjadi lembaga yang kuat dan mampu mengimbangi kekuatan eksekutif pasca bergulirnya gegap gempita reformasi, sejauh ini tidak serta-merta di ikuti oleh kedewasaan berpolitik dan pencerahan keteladanan perilaku bagi rakyat.  

Reformasi hanya melahirkan badut politik yang mempertahankan dan memperdengarkan kedunguan naluri kekuasaan yang amat telanjang.

Dalam konteks ini tak berlebihan bila di katakan bahwa kondisi yang terjadi di lembaga DPR tampaknya merupakan cermin nyata dari sebuah kultur politik yang di pertontonkan oleh para anggotanya hingga dimungkinkan menjadi sebab-musabab jatuhnya citra lembaga demokrasi perwakilan rakyat itu ke titik paling nadir.***

Agusyanto Bakar, PNS Kabupaten Pelalawan

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer