Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Salah satu yang menjadi penyebab hancurnya fundamental ekonomi Indonesia adalah karena selama ini hukum ekonomi yang seharusnya digunakan untuk memandu sekaligus sebagai landasan bagi pelaku-pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya, tidak pernah mendapatkan perhatian atau bahkan dilecehkan keberadaannya. Oleh sebab itulah, dewasa ini perlu dilakukan reformasi dan pembangunan hukum ekonomi.
Reformasi hukum ekonomi mestinya tidak terjebak pada perubahan UU atau pembuatan UU saja yang kadang kala digunakan sebagai alat legitimasi politik penguasa dan/ pengusaha.
Apalagi yang saya tahu bahwa pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. Pembangunan yang saya pahami adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik.
Oleh karena itu, proses transformasi harus diarahkan pada modifikasi atau bahkan bisa sampai penanggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan, dan konteks zaman. Penemuan nilai-nilai baru tersebut diperlukan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem nilai atau budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat.
Sedangkan pembaharuan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena, pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, politik hukum di Indonesia harus bisa mengarahkan pembangunan hukum untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri serta menciptakan kepastian berinvestasi, terutama penegakkan dan perlindungan hukumnya.
Pembangunan hukum tentu juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait penyalahgunaan kuasaan atau kekolusi, korupsi, nepotisme (KKN).
Ekonomi Pancasila
Berbicara tentang pembangunan hukum ekonomi, mau tidak mau kita harus memahami sistem ekonominya. Terdapat hubungan yang sangat erat dan timbal balik antara sistem hukum dengan sistem ekonomi. Berkaitan dengan hal ini sebaiknya secara nasional harus disepakati sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia, apa kita akan mengabdi pada sistem ekonomi kapitalis, yang mengkultuskan pasar bebas, atau sistem ekonomi Pancasila, yang cenderung berpihak pada ekonomi kerakyatan yang demokrasi, adil, merata dan mensejahterakan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Menurut Gregory dan Stuart, sistem ekonomi kapitalis ditandai antara lain penguasaan faktor-faktor produksi oleh swasta, sedangkan pembuatan keputusan apa yang ingin diproduksikan berada di tangan siapa yang memiliki faktor produksi tersebut. Keputusan yang dibuat, dipandu oleh mekanisme pasar yang menyediakan informasi yang diperlukan sementara insentif kebendaan (material incentives) menjadi motivator utama bagi para pelaku ekonomi.
Sistem ini sering dilawankan dengan sistem sosialisme, yang secara akademik dapat dibagi menjadi dua, yaitu sosialisme pasar dan sosialisme terencana. Dalam sistem sosialisme pasar (market socialism) ciri-cirinya adalah kepemilikan faktor produksi.
Kita tentu memahami bahwa kualitas pembangunan hukum ekonomi dipengaruhi oleh respon bidang hukum terhadap tuntutan bidang ekonomi, kemampuan mengharmonisasikan tekanan globalisasi hukum dan kepentingan rakyat, dan tekanan sistem ekonomi kapitalis yang selama ini bergejolak di Indonesia.
Oleh karena itu, pembangunan hukum ekonomi harus dilakukan secara revolusioner dengan menetapkan terlebih dahulu sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga mampu menghasilkan sistem hukum ekonomi yang tidak mengabdi pada negara maju dan perusahaan transnasional, tapi mengabdi pada kepentingan rakyat. Sistem hukum ekonomi yang tidak sekedar mengandalkan pada rule of law tapi lebih menaruh perhatian pada rule of moral atau rule of justice.
Di samping itu, perlu dilakukan pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (sustainable economic law development). Tidak ada lagi sekedar melakukan bongkar pasang pasal-pasal dalam perundang-undangan atau pembuatan undang-undang baru saja, tapi juga memperhatikan pemberdayaan aspek pendidikan tinggi hukum, melakukan reformasi substansi hukum ekonomi, menjadikan lembaga peradilan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien.
Penegakan etika bisnis menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota legislatif dan adanya komitmen presiden dan wakil presiden untuk menjadikan hukum sebagai panglima yang memandu aktifitas ekonomi dan tegas menghukum bagi pelanggar hukum yang merusak ekonomi bangsa.
Tujuan Pembangunan
Dengan adanya pendekatan baru dalam pembangunan hukum ekonomi tersebut, diharapkan reformasi dan pembangunan hukum ekonomi di Indonesia mampu menghasilkan enam tujuan, yaitu sebagai berikut; Pertama, menciptakan suatu sistem hukum ekonomi kekeluargaan atau kerakyatan, yang mempunyai daya penangkal dalam menyaring masuknya unsur asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Kedua, menciptakan kegiatan ekonomi yang mandiri, efesien dan produktif. Sudah saatnya bangsa Indonesia membuka pabrik pengolahan industri hilir sehingga mengurangi ketergantungan dengan Amerika, Jepang, dan negara maju lainnya.
Ketiga, menciptakan kepastian hukum di lingkungan aparat penegak hukum dan birokrat sehingga hukum ekonomi mempunyai daya prekdiktabilitas yang berguna bagi para pelaku bisnis. Keempat, Mendorong masyarakat agar lebih gesit menangkap dan menggunakan peluang ekonomi dan sosial yang ada agar lebih kompetitif. Kelima, memperlancar pemerataan ekonomi di daerah-daerah seluruh Indonesia dengan memberikan bantuan modal kepada rakyat miskin yang mempunyai atau ingin membuka usaha mikro, kecil dan menengah.
Keenam, menjadikan bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara maju lainnya di dunia. Baik dari segi hukum ekonomi maupun sampai pada produk-produk indsutri dan teknologinya juga harus mampu bersaing di pasar bebas dan mengikuti trend bisnis internasional.
Mudah-mudahan saja Visi Indonesia 2030 untuk menjadi kekuatan ekonomi nomor lima di dunia, bukan mustahil bisa terealisasi kalau saja Pemeritahan SBY-Boediono konsisten dalam memperjuangkan visi tersebut, dan menempatkan pembangunan hukum ekonomi menjadi salah satu skala prioritas utama kebijakan pemerintah.***
Setia Putra
Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau & Sekjen LBH PAHAM Riau
Reformasi hukum ekonomi mestinya tidak terjebak pada perubahan UU atau pembuatan UU saja yang kadang kala digunakan sebagai alat legitimasi politik penguasa dan/ pengusaha.
Apalagi yang saya tahu bahwa pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. Pembangunan yang saya pahami adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik.
Oleh karena itu, proses transformasi harus diarahkan pada modifikasi atau bahkan bisa sampai penanggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan, dan konteks zaman. Penemuan nilai-nilai baru tersebut diperlukan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem nilai atau budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat.
Sedangkan pembaharuan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena, pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, politik hukum di Indonesia harus bisa mengarahkan pembangunan hukum untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri serta menciptakan kepastian berinvestasi, terutama penegakkan dan perlindungan hukumnya.
Pembangunan hukum tentu juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait penyalahgunaan kuasaan atau kekolusi, korupsi, nepotisme (KKN).
Ekonomi Pancasila
Berbicara tentang pembangunan hukum ekonomi, mau tidak mau kita harus memahami sistem ekonominya. Terdapat hubungan yang sangat erat dan timbal balik antara sistem hukum dengan sistem ekonomi. Berkaitan dengan hal ini sebaiknya secara nasional harus disepakati sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia, apa kita akan mengabdi pada sistem ekonomi kapitalis, yang mengkultuskan pasar bebas, atau sistem ekonomi Pancasila, yang cenderung berpihak pada ekonomi kerakyatan yang demokrasi, adil, merata dan mensejahterakan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Menurut Gregory dan Stuart, sistem ekonomi kapitalis ditandai antara lain penguasaan faktor-faktor produksi oleh swasta, sedangkan pembuatan keputusan apa yang ingin diproduksikan berada di tangan siapa yang memiliki faktor produksi tersebut. Keputusan yang dibuat, dipandu oleh mekanisme pasar yang menyediakan informasi yang diperlukan sementara insentif kebendaan (material incentives) menjadi motivator utama bagi para pelaku ekonomi.
Sistem ini sering dilawankan dengan sistem sosialisme, yang secara akademik dapat dibagi menjadi dua, yaitu sosialisme pasar dan sosialisme terencana. Dalam sistem sosialisme pasar (market socialism) ciri-cirinya adalah kepemilikan faktor produksi.
Kita tentu memahami bahwa kualitas pembangunan hukum ekonomi dipengaruhi oleh respon bidang hukum terhadap tuntutan bidang ekonomi, kemampuan mengharmonisasikan tekanan globalisasi hukum dan kepentingan rakyat, dan tekanan sistem ekonomi kapitalis yang selama ini bergejolak di Indonesia.
Oleh karena itu, pembangunan hukum ekonomi harus dilakukan secara revolusioner dengan menetapkan terlebih dahulu sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga mampu menghasilkan sistem hukum ekonomi yang tidak mengabdi pada negara maju dan perusahaan transnasional, tapi mengabdi pada kepentingan rakyat. Sistem hukum ekonomi yang tidak sekedar mengandalkan pada rule of law tapi lebih menaruh perhatian pada rule of moral atau rule of justice.
Di samping itu, perlu dilakukan pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (sustainable economic law development). Tidak ada lagi sekedar melakukan bongkar pasang pasal-pasal dalam perundang-undangan atau pembuatan undang-undang baru saja, tapi juga memperhatikan pemberdayaan aspek pendidikan tinggi hukum, melakukan reformasi substansi hukum ekonomi, menjadikan lembaga peradilan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien.
Penegakan etika bisnis menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota legislatif dan adanya komitmen presiden dan wakil presiden untuk menjadikan hukum sebagai panglima yang memandu aktifitas ekonomi dan tegas menghukum bagi pelanggar hukum yang merusak ekonomi bangsa.
Tujuan Pembangunan
Dengan adanya pendekatan baru dalam pembangunan hukum ekonomi tersebut, diharapkan reformasi dan pembangunan hukum ekonomi di Indonesia mampu menghasilkan enam tujuan, yaitu sebagai berikut; Pertama, menciptakan suatu sistem hukum ekonomi kekeluargaan atau kerakyatan, yang mempunyai daya penangkal dalam menyaring masuknya unsur asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Kedua, menciptakan kegiatan ekonomi yang mandiri, efesien dan produktif. Sudah saatnya bangsa Indonesia membuka pabrik pengolahan industri hilir sehingga mengurangi ketergantungan dengan Amerika, Jepang, dan negara maju lainnya.
Ketiga, menciptakan kepastian hukum di lingkungan aparat penegak hukum dan birokrat sehingga hukum ekonomi mempunyai daya prekdiktabilitas yang berguna bagi para pelaku bisnis. Keempat, Mendorong masyarakat agar lebih gesit menangkap dan menggunakan peluang ekonomi dan sosial yang ada agar lebih kompetitif. Kelima, memperlancar pemerataan ekonomi di daerah-daerah seluruh Indonesia dengan memberikan bantuan modal kepada rakyat miskin yang mempunyai atau ingin membuka usaha mikro, kecil dan menengah.
Keenam, menjadikan bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara maju lainnya di dunia. Baik dari segi hukum ekonomi maupun sampai pada produk-produk indsutri dan teknologinya juga harus mampu bersaing di pasar bebas dan mengikuti trend bisnis internasional.
Mudah-mudahan saja Visi Indonesia 2030 untuk menjadi kekuatan ekonomi nomor lima di dunia, bukan mustahil bisa terealisasi kalau saja Pemeritahan SBY-Boediono konsisten dalam memperjuangkan visi tersebut, dan menempatkan pembangunan hukum ekonomi menjadi salah satu skala prioritas utama kebijakan pemerintah.***
Setia Putra
Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau & Sekjen LBH PAHAM Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

