Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pentingnya Pembuktian Terbalik

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Salah seorang saksi kasus korupsi wisma atlet, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng, Rabu (22/2) telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Namun, jawaban-jawaban yang diberikan Andi masih terbilang normatif bahkan terkesan ‘’menyelamatkan’’ terdakwa Nazaruddin.

Korupsi memang telah mendarah daging di negeri ini. Dia menjalar ke semua lini dengan ‘’prosedur’’ yang rapi. Karena itu, perlu kiat jitu dan mangkus untuk memberantasnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan pembuktian terbalik. Ketiadaan perangkat hukum inilah yang membuat penyelesaian kasus-kasus korupsi di Indonesia belum memberikan hasil yang kentara. Sebab, pengembalian asset kejahatan korupsi hanya melalui sarana hokum pidana dengan membuktikan lebih dulu kesalahan tersangka atau terdakwa melalui putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap. Kecuali jika meninggal dunia, baru dapat dilakukan gugatan perdata.

Penindasan terhadap kasus korupsi takkan bermakna apa-apa jika hanya setakat menghukum pelakunya. Korupsi insya Allah bisa diberangus jika ada azam mengembalikan aset negara yang telah dirampok. Sebab, para koruptor bukannya takut di penjara. Koruptor hanya takut miskin. Meski di penjara, selama harta kekayaan masih melimpah ruah, apa yang tak bisa dibeli koruptor dengan uang? Mereka bisa membeli kamar tahanan mewah seperti Ayin, bisa leluasa keluar masuk hingga pelesiran seperti Gayus atau bahkan keliling dunia seperti Nunun. Dengan banyaknya potongan masa tahanan dan remisi, keluar dari penjara mereka masih bisa berfoya-foya bahkan hidup mewah sampai dua generasi di bawahnya.

Ungkapan mengatakan ‘’uang adalah darah kejahatan’’. Pemiskinan koruptor lah yang baru akan membuat jera. Sebab harta mereka bisa dirampas sehingga benar-benar tak berdaya lagi untuk membeli semua fasilitas mewah di penjara dan menjadi dhuafa setelah keluar dari penjara. Rampasan harta koruptor ini juga bisa digunakan untuk kemaslahatan publik.

Sebab itu, pengaturan pembuktian terbalik harus segera dimuat dalam UU. Sehingga pengembalian aset kejahatan korupsi dapat digunakan melalui sarana hukum, baik perdata maupun pidana. Apalagi, sifat dan karakter korupsi sebagai kejahatan sungguh luar biasa dan sangat luas dampaknya. Karenanya, pembuktian terbalik adalah hal yang sangat krusial. Dia bahkan bisa menjadi urat nadi persidangan.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer