Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Beban subsidi BBM membengkak sejalan dengan naiknya harga minyak dunia yang telah mencapai harga 120 dolar AS per barel, padahal asumsi harga APBN hanya 90 dolar per barel.
Walau sudah dikunci dengan ndang-undang untuk tidak menaikkan harga minya dalam negeri, kondisi terkini menyebabkan kebijakan itu harus diubah. Pemeirntah mulai mengancang kenaikan BBM bersubsidi dari 4500 rupiah per liter menjadi 6000 rupiah per liter.
Isu kenaikan itu pun mulai di gulirkan dan berbagai tanggapan pun bermunculan. Para wakil rakyat mendapat wadah baru untuk saling berseteru antara setuju dan tak setuju.
Di lapangan para spekulan langsung pasang kuda-kuda. Bagi mereka kenaikan bisa jadi ajang menikmati rente baru. Rakyat yang kurang mampu mulai merasakan dampaknya. Harga-harga merangkak sedikit demi sedikit.
Padahal keputusan jadi atau tidak harga BBM naik masih menunggu hasil APBN Perubahan 2012. Manajemen pemerintahan kita memang menganut teori tambal sulam sehingga kualitas antisipasi strategisnya sangat rendah.
Rakyat lebih banyak terimbas dari kebobrokan manajemen itu sendiri ketimbang mekanisme pasar yang sesungguhnya dapat terjadi.
Kenaikan BBM bersubsidi sebesar 1.000 rupiah menurut para ahli akan berdampak pada inflasi sekitar 1,2 persen. Ini berarti kenaikan sebesar 1.500 rupiah seperti yang direncanakan secara teoritis akan berpengaruh pada naiknya angka inflasi sebesar 1,8 persen.
Bila sebelum kenaikan BBM bersubsidi inflasi di Pekanbaru mencapai 1,28 persen makan setelah kenaikan harga BBM diperkirakan mencapai 2,48 persen.
Dalam kenyataannya sering terjadi kenaikan harga-harga barang di pasar dapat jauh lebih tinggi dari yang dikalkulasi secara teoritis tersebut. Hal itu terjadi karena alat kendali pasar oleh pemerintah sangat tidak memadai dan ciri ekonomi kapitalistik yang sangat dominan.
Kenaikan inflasi dapat menyebabkan tekanan makin berat bagi penduduk miskin. Apalagi bagi Riau yang pada posisi Maret 2011 s/d September 2011, menurut data BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Pada bulan Maret 2011, P1 Provinsi Riau sebesar 1,21, naik menjadi 1,36 pada September 2011, sedang P2 nya pada Maret 2011 sebesar 0,29, naik menjadi 0,39 pada September 2011. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin bergerak menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin makin besar. Bila inflasi semakin tinggi maka masyarakat miskin kian tercekik.
Bagaimana seharusnya hal ini disiasati. Pemerintah pada dasarnya dihadapkan pada sebuah dilema yang sebenarnya tidaklah terlalu rumit. Selama ini subsidi BBM memang sangat tidak adil.
Selama ini orang kaya lah yang menikmati subsidi BBM. Menurut kajian Irwan Andri A dan Birny B (Gatra, No.16, 23-29 Februari 2012) mobil pribadi milik para orang-orang kaya menyedot 53 persen jatah BBM bersubsidi.
Sepeda motor menghabiskan sekitar 40 persen dan aangkutan umum hanya 7 persen. Kuota di APBN sebesar 21,2 juta kilo liter per tahun dengan asumsi harga 90 dolar AS maka orang-orang kaya pemilik mobil pribadi menikmati kebijakan subsidi ini mencapai 65,5 triliun rupiah.
Sebuah jumlah yang tidak kecil yang sebenarnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat miskin. Bila ditambah dengan subsidi yang dihisap untuk sepeda motor sebesar 49,4 triliun rupiah maka pemerintah memiliki kesempatan menggunakan anggaran sebesar 114,9 triliun rupiah.
Jumlah yang sebenarnya sangat ideal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bila dilakukan dengan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara baik.
Ada tiga aspek yang sebenarnya amat penting dilakukan pemerintah, yakni pembenahan sistem dan moda transportasi umum.
Prasarana dan sarana transportasi yang mampu mengurangi pemborosan menjadi mendesak dilakukan agar kebutuhan pemakaian BBM dalam negeri dapat dikurangi sehingga Indonesia tidak menjadi net oil importer.
Disamping itu pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang mengarah pada mutu dengan biaya murah haruslah secara tegas diimplementasikan. Hal ini akan sangat berdampak pada menurunnya beban pengeluaran rakyat.
Aspek lainnya adalah intervensi pasar terstruktur dan bertanggungjawab dalam aspek mematahkan kiat-kiat spekulan dan para pemburu rente yang bermain dalam kisruh mekanisme pasar, khususnya untuk barang-barang keperluan pokok.
Harga-harga yang tidak wajar harus mampu diantisiapasi, baik melalui penegakan hukum maupun dengan menjaga kelancaran arus lalu lintas barang.
Masyarakat sebagai orang yang terkena dampak dari kenaikan BBM bersubsidi ini tentunya harus menata ulang strategi alokasi pendapatannya. Hal-hal yang besifat konsumtif harus dikurangi dan pengeluaran yang berkait dengan aspek transportasi harus dibatasi.
Skala prioritas pengeluaran rumah tangga semakin dipertajam dan sinergi antar sesama harus kian ditumbuhkan. Dalam keadaan seperti ini solidaritas antar sesama sangat diperlukan sehingga beban yang ditanggung semakin terasa ringan.
Bagaimanapun rakyat harus tetap waspada mengawasi dan menuntut pemerintah agar dana subsidi BBM yang sekarang bakal dicabut dengan menaikan harga BBM dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.
Bukan untuk memperbaiki gedung-gedung DPR . Bukan pula untuk membiayai proyek-proyek mercu suar, apalagi untuk dikorupsi .
Bagi Riau sendiri tentunya harus lebih antisipatif. Apalagi Riau sangat sensitive kenaikan laju infalsinya dari aspek kenaikan harga barang keperluan pokok rakyat. Riau sangat tergantung pada pasokan keperluan pokok dari luar sehingga gangguan dalam aspek distribusi sangat berpengaruh pada peningkatan harga-harga.
Selain menghadapi musim hujan yang cenderung menghasilkan banjir gangguan distribusi juga dapat muncul dari kelalian menjaga kualitas prasarana transportasi yang ada selama ini.
Diberbagai wilayah kabupaten rakyat menjerit akibat buruknya konsdisi jalan dan jembatan. Keadaan ini dapat mengancam produktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas hidup mereka.
Harus ada kebijakan khusus yang ditempuh mengantisipasi persoalan ini. Tentunya harus lebih serius dari upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi penyelenggaraan PON.
Urgensi perbaikan dinamika dan lalu-lintas barang dan orang di Riau memerlukan sentuhan terstruktur dan sistematis serta berkesinambungan. Kebijakan yang dilakukan tidak bisa sepotong-sepotong tetapi harus komprehensif mengingat daya dukung prasaranan yang sangat minim sedangkan sarana transportasi dan keperluan akan sarana transportasi yang layak dan memadai meningkat dengan pesat.
Dalam jangka pendek pengendalian pasokan melalui pintu-pintu impor dan sentra-sentra produksi harus semakin kondusif bagi memudahkan masyarakat mengakses segala keperluan pokoknya. Semoga….!!!
Edyanus Herman Halim, Dosen Pascasarjana Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Walau sudah dikunci dengan ndang-undang untuk tidak menaikkan harga minya dalam negeri, kondisi terkini menyebabkan kebijakan itu harus diubah. Pemeirntah mulai mengancang kenaikan BBM bersubsidi dari 4500 rupiah per liter menjadi 6000 rupiah per liter.
Isu kenaikan itu pun mulai di gulirkan dan berbagai tanggapan pun bermunculan. Para wakil rakyat mendapat wadah baru untuk saling berseteru antara setuju dan tak setuju.
Di lapangan para spekulan langsung pasang kuda-kuda. Bagi mereka kenaikan bisa jadi ajang menikmati rente baru. Rakyat yang kurang mampu mulai merasakan dampaknya. Harga-harga merangkak sedikit demi sedikit.
Padahal keputusan jadi atau tidak harga BBM naik masih menunggu hasil APBN Perubahan 2012. Manajemen pemerintahan kita memang menganut teori tambal sulam sehingga kualitas antisipasi strategisnya sangat rendah.
Rakyat lebih banyak terimbas dari kebobrokan manajemen itu sendiri ketimbang mekanisme pasar yang sesungguhnya dapat terjadi.
Kenaikan BBM bersubsidi sebesar 1.000 rupiah menurut para ahli akan berdampak pada inflasi sekitar 1,2 persen. Ini berarti kenaikan sebesar 1.500 rupiah seperti yang direncanakan secara teoritis akan berpengaruh pada naiknya angka inflasi sebesar 1,8 persen.
Bila sebelum kenaikan BBM bersubsidi inflasi di Pekanbaru mencapai 1,28 persen makan setelah kenaikan harga BBM diperkirakan mencapai 2,48 persen.
Dalam kenyataannya sering terjadi kenaikan harga-harga barang di pasar dapat jauh lebih tinggi dari yang dikalkulasi secara teoritis tersebut. Hal itu terjadi karena alat kendali pasar oleh pemerintah sangat tidak memadai dan ciri ekonomi kapitalistik yang sangat dominan.
Kenaikan inflasi dapat menyebabkan tekanan makin berat bagi penduduk miskin. Apalagi bagi Riau yang pada posisi Maret 2011 s/d September 2011, menurut data BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Pada bulan Maret 2011, P1 Provinsi Riau sebesar 1,21, naik menjadi 1,36 pada September 2011, sedang P2 nya pada Maret 2011 sebesar 0,29, naik menjadi 0,39 pada September 2011. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin bergerak menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin makin besar. Bila inflasi semakin tinggi maka masyarakat miskin kian tercekik.
Bagaimana seharusnya hal ini disiasati. Pemerintah pada dasarnya dihadapkan pada sebuah dilema yang sebenarnya tidaklah terlalu rumit. Selama ini subsidi BBM memang sangat tidak adil.
Selama ini orang kaya lah yang menikmati subsidi BBM. Menurut kajian Irwan Andri A dan Birny B (Gatra, No.16, 23-29 Februari 2012) mobil pribadi milik para orang-orang kaya menyedot 53 persen jatah BBM bersubsidi.
Sepeda motor menghabiskan sekitar 40 persen dan aangkutan umum hanya 7 persen. Kuota di APBN sebesar 21,2 juta kilo liter per tahun dengan asumsi harga 90 dolar AS maka orang-orang kaya pemilik mobil pribadi menikmati kebijakan subsidi ini mencapai 65,5 triliun rupiah.
Sebuah jumlah yang tidak kecil yang sebenarnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat miskin. Bila ditambah dengan subsidi yang dihisap untuk sepeda motor sebesar 49,4 triliun rupiah maka pemerintah memiliki kesempatan menggunakan anggaran sebesar 114,9 triliun rupiah.
Jumlah yang sebenarnya sangat ideal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bila dilakukan dengan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara baik.
Ada tiga aspek yang sebenarnya amat penting dilakukan pemerintah, yakni pembenahan sistem dan moda transportasi umum.
Prasarana dan sarana transportasi yang mampu mengurangi pemborosan menjadi mendesak dilakukan agar kebutuhan pemakaian BBM dalam negeri dapat dikurangi sehingga Indonesia tidak menjadi net oil importer.
Disamping itu pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang mengarah pada mutu dengan biaya murah haruslah secara tegas diimplementasikan. Hal ini akan sangat berdampak pada menurunnya beban pengeluaran rakyat.
Aspek lainnya adalah intervensi pasar terstruktur dan bertanggungjawab dalam aspek mematahkan kiat-kiat spekulan dan para pemburu rente yang bermain dalam kisruh mekanisme pasar, khususnya untuk barang-barang keperluan pokok.
Harga-harga yang tidak wajar harus mampu diantisiapasi, baik melalui penegakan hukum maupun dengan menjaga kelancaran arus lalu lintas barang.
Masyarakat sebagai orang yang terkena dampak dari kenaikan BBM bersubsidi ini tentunya harus menata ulang strategi alokasi pendapatannya. Hal-hal yang besifat konsumtif harus dikurangi dan pengeluaran yang berkait dengan aspek transportasi harus dibatasi.
Skala prioritas pengeluaran rumah tangga semakin dipertajam dan sinergi antar sesama harus kian ditumbuhkan. Dalam keadaan seperti ini solidaritas antar sesama sangat diperlukan sehingga beban yang ditanggung semakin terasa ringan.
Bagaimanapun rakyat harus tetap waspada mengawasi dan menuntut pemerintah agar dana subsidi BBM yang sekarang bakal dicabut dengan menaikan harga BBM dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.
Bukan untuk memperbaiki gedung-gedung DPR . Bukan pula untuk membiayai proyek-proyek mercu suar, apalagi untuk dikorupsi .
Bagi Riau sendiri tentunya harus lebih antisipatif. Apalagi Riau sangat sensitive kenaikan laju infalsinya dari aspek kenaikan harga barang keperluan pokok rakyat. Riau sangat tergantung pada pasokan keperluan pokok dari luar sehingga gangguan dalam aspek distribusi sangat berpengaruh pada peningkatan harga-harga.
Selain menghadapi musim hujan yang cenderung menghasilkan banjir gangguan distribusi juga dapat muncul dari kelalian menjaga kualitas prasarana transportasi yang ada selama ini.
Diberbagai wilayah kabupaten rakyat menjerit akibat buruknya konsdisi jalan dan jembatan. Keadaan ini dapat mengancam produktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas hidup mereka.
Harus ada kebijakan khusus yang ditempuh mengantisipasi persoalan ini. Tentunya harus lebih serius dari upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi penyelenggaraan PON.
Urgensi perbaikan dinamika dan lalu-lintas barang dan orang di Riau memerlukan sentuhan terstruktur dan sistematis serta berkesinambungan. Kebijakan yang dilakukan tidak bisa sepotong-sepotong tetapi harus komprehensif mengingat daya dukung prasaranan yang sangat minim sedangkan sarana transportasi dan keperluan akan sarana transportasi yang layak dan memadai meningkat dengan pesat.
Dalam jangka pendek pengendalian pasokan melalui pintu-pintu impor dan sentra-sentra produksi harus semakin kondusif bagi memudahkan masyarakat mengakses segala keperluan pokoknya. Semoga….!!!
Edyanus Herman Halim, Dosen Pascasarjana Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

