Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tarik Ulur Kenaikan BBM

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Minyak bumi masih sangat dominan dalam mendukung pembangunan Indonesia, baik sebagai penyumbang devisa bagi negara maupun sebagai pemasok utama energi untuk pertumbuhan ekonomi.

Fluktuasi harga minyak dunia akan berdampak pada pendapatan pemerintah Indonesia. Setiap kenaikan 1 dolar AS akan meningkatkan pendapatan negara Rp3,7 triliun-4 triliun.

Namun di sisi anggaran akan menimbulkan defisit karena sepertiga dari produksi diimpor dalam bentuk BBM yang dengan menggunakan harga internasional.

Akibat impor inilah menimbulkan adanya subsidi untuk mengurangi beban masyarakat dan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM yang dapat menurunkan angka pengangguran.

Panasnya hubungan Iran dengan Negara Barat akhir-akhir menyebabkan panasnya harga minyak dunia. Selain panasnya Berita Iran terahadap barat suhu ekstrim juga turut makin mendidihnya harga minyak di pasaran internasional seperti Brent (125,44 dolar AS per barel ), WTI (109.64 dolar AS per barel), Nymex (107,05 dolar AS perbarel).  

Namun dalam harga yang suasananya panas juga turut berimbas ke Indonesia yang sebahagian besar masih menggunakan minyak bumi untuk menggerakkan segala sektor ekonominya.

Naiknya harga dipasaran dunia juga meningkatnya harga Indonesia Crude Price (ICP) per Februari menjadi US$ 121,05 Per Barel. Artinya ada kenaikan ICP dibanding bulan Januari US$ 115,91 Per barel.

Dengan kenaikan ICP ini mengakibatkan kenaikan subsidi BBM. Akibat kenaikan subsidi ini tentu mengganggu anggaran belanja pemerintah karena uang hanya dibakar oleh BBM dalam jumlah yang sangat besar.

Pada tahun 2012 pemerintah menargetkan menurunkan subsidi awalnya dengan pembatasan penggunaan BBM. Target penjualan BBM subsidi 2012 itu terdiri dari premium 24,38 juta kiloliter, minyak tanah 1,7 juta kiloliter, dan solar 13,79 juta kiloliter.

Sementara, realisasi BBM subsidi 2011 terdiri dari premium 25,5 juta kiloliter, minyak tanah 1,7 juta kiloliter, dan solar 14,5 juta kiloliter. Khusus untuk premium pemerintah menargetkan adanya penurunan sebesar 1,12 juta kiloliter.

Penurunan jumlah ini sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 menyebutkan, pengendalian anggaran subsidi BBM tahun 2012 dilakukan melalui pengalokasian lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsinya tanpa opsi menaikkan harga. Namun akibat meroketnya harga maka pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga minyak subsidi.

Harga minyak subsidi saat ini sangat besar, jika dihitung berdasarkan Berdasarkan Perpres Nomor 55/2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri dengan patokan berdasarkan MOPS sebagai harga patokan dengan rumusan MOPS + Alpha + Pajak. Berdasarkan harga ICP saat ini maka harga BBM premium jika tidak disubsidi menjadi Rp9.300 per liter.

Artinya pemerintah mensubsidi per liter nya untuk premium Rp4.800 per liter. Dengan demikian jika pemerintah tetap mensubsidi harga sebesar Rp112, 3 triliun hanya untuk premium. Belum lagi untuk jenis BBM Subsidi lain yang harga MOPS-nya beda dengan Premium.

Dengan pertimbangan inilah ide awalnya 1 April 2012 hanya ada pembatasan, maka dengan terpaksa pemerintah melanggar UU APBN 2012 yakni dengan menaikkan harga BBM menjadi Rp6.000 per liter.

Kenaikan ini menghemat anggaran subsidi sebesar Rp36,6 triliun. Jumlah ini belum lagi ditambah dengan penghematan BBM lainnya. Meski ada penghematan Negara dalam menurunkan subsidi ini, namun tetap berdampak pada masyarakat kecil yang merupakan mayoritas penghuni Negara ini.

Sektor UMKM-lah yang akan terpukul karena menghitung kembali keuntungannya. Dengan demikian pemerintah seolah-olah menjilat ludah sendiri karena pada awal tahun berjanji tidak kenaikan harga BBM yang ada hanyalah konversi ke BBG.

Keputusan Politis?
Entah kebetulan entah tidak terlepas dari ketegangan Iran dan Barat plus Israel kenaikan BBM di Indonesia di Era Pemerintahan Presiden SBY berjalan seperti Pemilu.

Pekan lalu tanggal 22 dan 23 Februari 2012 menegaskan perlu ada kenaikan harga BBM karena keadaan geopolitik di Timur Tengah. Apakah ini murni karena hitungan ekonomi?

Karena dalam pemerintahan sebelumnya ada turun naik harga BBM dan dijadikan sebagai kampanye politiknya. Dan seolah-olah program pembatasan BBM ke BBG sudah tidak manis lagi.

Sekadar mengingatkan—dan juga diakui Presiden SBY sendiri pada periode pertama menjabat presiden, sudah tiga kali SBY menaikkan harga. Tapi jangan lupa SBY juga tiga kali menurunkan harga.

Yang menjadi istimewa, kenaikan harga Premium diputuskannya pada awal pemerintahannya dan diturunkan kembali kala akhir pemerintahan alias mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).Sejarah mencatat kenaikan harga BBM era pemerintahan SBY periode pertama terjadi 1 Maret 2005.

Kala itu alasannya adalah kenaikan harga minyak dunia mencapai 120 dolar ASPer barrel. Walhasil, harga Premium dari Rp 1.810 menjadi Rp2.400. Sayangnya meski April 2005 harga minyak kembali stabil di bawah 100 dollar tak ada niatan pemerintah untuk menurunkan harga premium (Surabaya Post).

Namun kala harga minyak dunia melonjak lagi di Oktober 2005, per 1 Oktober harga kembali berubah  dari Rp2.400/l menjadi Rp 4.500/l. Kenaikan kembali dilakukan pemerintah SBY di 24 Mei 2008. Harga Premium dari Rp4.500/l menjadi Rp6.000/l.

Namun, jelang Pipres  2009 yaitu mulai  1 Desember 2008 harga BBM terus diturunkan. Pada periode ini harga Premium dari  Rp 6000 Per liter menjadi Rp5.500 per liter.

Dalam hitungan setengah bulan alias 15 hari, 15 Desember 2008 harga kembali turun dari  Rp5.500 per liter menjadi Rp5.000 Per liter.

Bahkan lima bulan sebelum Pilpres 2009 yang ditetapkan bulan Juli, pada 15 Januari 2009 harga Premium kembali melorot dari  Rp5.000 Per liter menjadi Rp4.500 Per liter Seperti yang kita alami saat ini.Jika kebijakan merupakan kebijakan jangka panjang karena makin menipisnya cadangan Migas kita, maka akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Hal ini karena Negara kita bukan merupakan Negara pengekspor minyak lagi meski berada di urutan 22 Dunia dalam menghasilkan minyak. Eksportir minyak bumi merupakan sejarah masalalu bagi Negara kita.

Jika kebijakan ini merupakan kebijakan ada udang di sebalik batu maka masyarakat miskin menjadi korban. Dan tidak bisa berbuat banyak akibat ulah pemimpin lupa yang dupilihnya.

Dan ditakutkan dari akibat kenaikan ini adalah makin merajalela oplosan minyak, pembelian illegal dan berdampak pada kejahatan secara massif dan massal. ***


Afrizal, Anggota PII wilayah Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer