Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Masyarakat Pekanbaru banyak mengeluhkan pola pembayaran biaya listrik yang dikenakan oleh PLN ke masyarakat.
Seperti kasus yang sudah sering di alami oleh masyarakat adalah ketika pembayaran dalam beberapa bulan masyarakat dikenakan dengan biaya yang sangat rendah.
Bahkan ada yang bayar cuma Rp20.000 padahal mereka pakai AC dan alat elektronik lainnya, sehingga masyarakat yang tidak banyak mengetahui masalah bayar membayar ini hanya bisa langsung membayar saja.
Pembayaran murah seperti ini tidak berlaku hanya satu bulan saja, namun bisa sampai 2-3 bulan.
Ada sebahagian masyarakat yang mencoba mentelusuri mengapa mereka hanya bayar murah, pihak PLN mengatakan bahwa pada waktu itu masyarakat hanya bayar bebannya saja, hal ini terjadi karena karyawan PLN yang bertugas mencatat meteran tidak sampai datang ke rumah untuk mencatat meteran beberapa warga.
Inti pokok permasalahannya sekarang bukanlah karena bayaran murahnya, karena dengan biaya murah berarti akan meringankan masyarakat, terkhusus masyarakat yang pendapatannya pas-pasan.
Namun yang menjadi permasalahan adalah setelah 3 atau sampai 5 kali dikenakan biaya murah, justru setelah itu masyarakat di kejutkan dengan biaya yang melonjak tinggi.
Bayaran listrik bahkan ada yang sampai 2 Juta rupiah dalam 1 bulan, bahkan banyak kasus yang terjadi rata-rata setelah biaya murah itu masyarakat dikenakan minimal 500 ribu rupiah.
Hal seperti ini sudah pasti akan memberatkan dan menzalimi masyarakat. Karena ketika tidak dibayar maka PLN langsung mencancam akan di putuskan jaringannya.
Saya melihat kasus seperti ini merupakan kelemahan dan kecerobohan manajerial dari PLN sendiri. Seharusnya PLN sudah menetapkan dan menugaskan para pencatat meteran ke seluruh wilayah di pekanbaru atau di Riau ini, sehingga tidak ada lagi biaya listrik masyarakat yang di rapel.
Kasus seperti ini tidak terjadi pada waktu dekat ini saja, namun sudah berlangsung lama. Sudah banyak masyarakat yag menjadi korban dari ketidak teraturan pencatatan meteran dari PLN ini.
Melalui surat Pembaca ini saya mengimbau kepada Pihak PLN Cabang Pekanbaru khususnya dan Riau Kepri umumnya agar segera mengevaluasi dan merubah pola seperti yang terjadi di atas.
IDRAL, S.IP Ketua KAMMI PW Sumbar-Riau-Kepri
Seperti kasus yang sudah sering di alami oleh masyarakat adalah ketika pembayaran dalam beberapa bulan masyarakat dikenakan dengan biaya yang sangat rendah.
Bahkan ada yang bayar cuma Rp20.000 padahal mereka pakai AC dan alat elektronik lainnya, sehingga masyarakat yang tidak banyak mengetahui masalah bayar membayar ini hanya bisa langsung membayar saja.
Pembayaran murah seperti ini tidak berlaku hanya satu bulan saja, namun bisa sampai 2-3 bulan.
Ada sebahagian masyarakat yang mencoba mentelusuri mengapa mereka hanya bayar murah, pihak PLN mengatakan bahwa pada waktu itu masyarakat hanya bayar bebannya saja, hal ini terjadi karena karyawan PLN yang bertugas mencatat meteran tidak sampai datang ke rumah untuk mencatat meteran beberapa warga.
Inti pokok permasalahannya sekarang bukanlah karena bayaran murahnya, karena dengan biaya murah berarti akan meringankan masyarakat, terkhusus masyarakat yang pendapatannya pas-pasan.
Namun yang menjadi permasalahan adalah setelah 3 atau sampai 5 kali dikenakan biaya murah, justru setelah itu masyarakat di kejutkan dengan biaya yang melonjak tinggi.
Bayaran listrik bahkan ada yang sampai 2 Juta rupiah dalam 1 bulan, bahkan banyak kasus yang terjadi rata-rata setelah biaya murah itu masyarakat dikenakan minimal 500 ribu rupiah.
Hal seperti ini sudah pasti akan memberatkan dan menzalimi masyarakat. Karena ketika tidak dibayar maka PLN langsung mencancam akan di putuskan jaringannya.
Saya melihat kasus seperti ini merupakan kelemahan dan kecerobohan manajerial dari PLN sendiri. Seharusnya PLN sudah menetapkan dan menugaskan para pencatat meteran ke seluruh wilayah di pekanbaru atau di Riau ini, sehingga tidak ada lagi biaya listrik masyarakat yang di rapel.
Kasus seperti ini tidak terjadi pada waktu dekat ini saja, namun sudah berlangsung lama. Sudah banyak masyarakat yag menjadi korban dari ketidak teraturan pencatatan meteran dari PLN ini.
Melalui surat Pembaca ini saya mengimbau kepada Pihak PLN Cabang Pekanbaru khususnya dan Riau Kepri umumnya agar segera mengevaluasi dan merubah pola seperti yang terjadi di atas.
IDRAL, S.IP Ketua KAMMI PW Sumbar-Riau-Kepri
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

