Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Beberapa media lokal memberitakan bahwa Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT terpilih sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru.
Pada saat kisruh pemilihan Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru yang lalu penulis sempat berbincang dengan seorang teman, kelak jikalau pak Fir (baca; Firdaus) terpilih sebagai Wali Kota Pekanbaru semoga saja pak Fir tidak memiliki hasrat untuk menjadi ketua salah satu partai politik.
Adapun yang menjadi alas pikir penulis ketika itu dengan status non partisan pak Fir sebagai Walikota dapat berada di atas semua kepentingan dan kasus pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti yang terjadi di DKI Jakarta (Fauzi Bowo & Prijanto), Pemprov Riau ( Rusli Zainal & Mambang Mit) tidak terjadi di Pemko Pekanbaru, agaknya apa yang menjadi alas pikir penulis tersebut terkesan apriori.
Sikap pak Fir yang memutuskan untuk menjadi ketua DPC partai Demokrat Kota Pekanbaru tentunya bukanlah sesuatu pilihan yang haram karena memang hak berserikat dan berkumpul termasuk didalamnya untuk menentukan pilihan politik merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, dan ketentuan yang melarang kepala daerah untuk mundur sebagai ketua partai politik jika terpilih sebagai kepala daerah telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (Mahkamah Konstitusi).
Namun, realitas politik berbicara lain. Meskipun perbedaan partai politik bukanlah faktor tunggal penyebab terjadinya pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun setidak-tidaknya dengan status kepala daerah dan wakil kepala daerah sama-sama dari kalangan politisi dan memiliki perahu politik yang berbeda merupakan pintu masuk bagi terjadinya conflict of interest.
Fakta ini setidak-tidaknya ditunjukkan dengan terjadinya disharmonisasi dalam masa 1 (satu) atau 2 (dua) tahun menjelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal ini dikarenakan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sama-sama memiliki syahwat politik untuk maju pada periode berikutnya, atau kepala daerah memiliki kader lain yang dijagokan. Dan tentunya kita berharap hal ini tidak terjadi dengan Firdaus- Ayat.
Tentunya secara akademis jabatan kepala daerah yang merangkap sebagai ketua Partai politik dapat saja diperdebatkan. Orang bisa saja membangun basis argumentasi bahwa dengan sekaligus sebagai ketua partai setidak-tidaknya seorang kepala daerah mendapatkan political support yang memadai dari parlemen.
Kalau lah hal tersebut yang dijadikan basis argumentasi bagi pak Fir untuk menjatuhkan pilihan sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru, pertanyaannya, bukankah sebagai seorang Wali Kota pak Fir mendapat mandat secara langsung dari masyarakat Kota Pekanbaru? Dan memberikan pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat kota ini?
Bukankah UU pemerintahan daerah yang ada sekarang mengandung semangat sistem pemerintahan Presidensial? Dimana seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bisa diberhentikan sebelum habis masa jabatan dengan alasan-alasan yang bersifat politis.
Bukankah pada saat pencalonan yang lalu pak Fir didukung oleh partai koalisi yang secara langsung juga bertanggung jawab atas janji-janji politik pada saat kampanye?.
Sisi Lain
Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa pilihan pak Fir untuk menjadi ketua DPC Partai demokrat Kota Pekanbaru merupakan sesuatu yang konstitusional, namun penulis ingin melihat sisi lain dari terpilihnya pak Fir sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekenbaru.
Dalam realitas politik mayoritas (boleh jadi 100 persen) kepala daerah berasal dari Partai Politik, tentunya secara teori politik fenomena ini akan dengan sederhana dapat dijelaskan karena satu-satunya (selain perseorangan) wadah untuk mendapatkan jabatan kepala daerah, yakni melalui partai politik dan partai politik merupakan wadah untuk itu.
Namun, ada yang agak menyentak dipikiran penulis dan tidak dapat diterima akal sehat dalam beberapa kasus di Provinsi Riau bahkan secara nasional ada gejala pragmatisme dikalangan elit partai ditingkat lokal bahwa seolah-olah dan muncul kesan yang harus menjadi ketua Partai adalah seorang kepala daerah.
Beberapa kasus misalnya, dulu ketika Gubernur Saleh Djasit dikalahkan oleh Rusi Zainal maka selang dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama Ramlan Zas pun lengser sebagai ketua DPD Partai Golkar Riau.
Begitu juga dalam kasus Thamsir Rachman (Mantan Bupati INHU) dan Zulkifli As (Mantan Wali Kota Dumai), begitu Thamsir dan Zulkifli As kalah dalam pemilukada, maka selang tak terlalu lama jabatan ketua DPD Demokrat Riau pun melayang.
Atau yang terjadi sebaliknya, ketika seorang terpilih menjadi kepala daerah, maka dengan sangat mudah jabatan sebagai ketua partai politik akan diraih. Contoh kasus misalnya ketika Herlian Saleh dan Firdaus MT terpilih sebagai Bupati Bengkalis dan Walikota Pekanbaru, maka seketika itu jabatan sebagai Ketua DPD PAN Riau dan Ketua DPC Partai Demokrat Pekanbaru dengan mudah mereka mendapatkannya.
Pertanyaannya mungkinkah Herlian Saleh dan Firdaus MT dipilih sebagai Ketua DPD PAN dan DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru dengan tidak berstatus sebagai kepala daerah?. Apakah Herlian Saleh dan Firdaus MT mendapatkan jabatan ketua Partai melalui proses kaderisasi?.
Oleh karena itu melalui rubrik ini penulis meminta pada kalangan analis politik dan praktisi politik untuk menjelaskan tentang basis argumentasi yang dapat dijadikan dasar untuk membenarkan fenomena tersebut?.
Penutup
Meskipun penulis bukanlah analis politik namun penulis berasumsi bahwa keadaan tersebut terjadi sebagai akibat; pertama, Partai politik tidak memiliki proses kaderisasi yang baik dan tidak memiliki kriteria yang jelas dalam menentukan syarat-syarat ketua Partai.
Kedua, publik patut bersatwasangka bahwa dengan fenomena tersebut di atas mengindikasikan bahwa dana operasional partai politik memang bersumber dari APBD maupun APBN. ***
Mexsasai Indra Nuri Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau
Pada saat kisruh pemilihan Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru yang lalu penulis sempat berbincang dengan seorang teman, kelak jikalau pak Fir (baca; Firdaus) terpilih sebagai Wali Kota Pekanbaru semoga saja pak Fir tidak memiliki hasrat untuk menjadi ketua salah satu partai politik.
Adapun yang menjadi alas pikir penulis ketika itu dengan status non partisan pak Fir sebagai Walikota dapat berada di atas semua kepentingan dan kasus pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti yang terjadi di DKI Jakarta (Fauzi Bowo & Prijanto), Pemprov Riau ( Rusli Zainal & Mambang Mit) tidak terjadi di Pemko Pekanbaru, agaknya apa yang menjadi alas pikir penulis tersebut terkesan apriori.
Sikap pak Fir yang memutuskan untuk menjadi ketua DPC partai Demokrat Kota Pekanbaru tentunya bukanlah sesuatu pilihan yang haram karena memang hak berserikat dan berkumpul termasuk didalamnya untuk menentukan pilihan politik merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, dan ketentuan yang melarang kepala daerah untuk mundur sebagai ketua partai politik jika terpilih sebagai kepala daerah telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (Mahkamah Konstitusi).
Namun, realitas politik berbicara lain. Meskipun perbedaan partai politik bukanlah faktor tunggal penyebab terjadinya pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun setidak-tidaknya dengan status kepala daerah dan wakil kepala daerah sama-sama dari kalangan politisi dan memiliki perahu politik yang berbeda merupakan pintu masuk bagi terjadinya conflict of interest.
Fakta ini setidak-tidaknya ditunjukkan dengan terjadinya disharmonisasi dalam masa 1 (satu) atau 2 (dua) tahun menjelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal ini dikarenakan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sama-sama memiliki syahwat politik untuk maju pada periode berikutnya, atau kepala daerah memiliki kader lain yang dijagokan. Dan tentunya kita berharap hal ini tidak terjadi dengan Firdaus- Ayat.
Tentunya secara akademis jabatan kepala daerah yang merangkap sebagai ketua Partai politik dapat saja diperdebatkan. Orang bisa saja membangun basis argumentasi bahwa dengan sekaligus sebagai ketua partai setidak-tidaknya seorang kepala daerah mendapatkan political support yang memadai dari parlemen.
Kalau lah hal tersebut yang dijadikan basis argumentasi bagi pak Fir untuk menjatuhkan pilihan sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru, pertanyaannya, bukankah sebagai seorang Wali Kota pak Fir mendapat mandat secara langsung dari masyarakat Kota Pekanbaru? Dan memberikan pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat kota ini?
Bukankah UU pemerintahan daerah yang ada sekarang mengandung semangat sistem pemerintahan Presidensial? Dimana seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bisa diberhentikan sebelum habis masa jabatan dengan alasan-alasan yang bersifat politis.
Bukankah pada saat pencalonan yang lalu pak Fir didukung oleh partai koalisi yang secara langsung juga bertanggung jawab atas janji-janji politik pada saat kampanye?.
Sisi Lain
Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa pilihan pak Fir untuk menjadi ketua DPC Partai demokrat Kota Pekanbaru merupakan sesuatu yang konstitusional, namun penulis ingin melihat sisi lain dari terpilihnya pak Fir sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekenbaru.
Dalam realitas politik mayoritas (boleh jadi 100 persen) kepala daerah berasal dari Partai Politik, tentunya secara teori politik fenomena ini akan dengan sederhana dapat dijelaskan karena satu-satunya (selain perseorangan) wadah untuk mendapatkan jabatan kepala daerah, yakni melalui partai politik dan partai politik merupakan wadah untuk itu.
Namun, ada yang agak menyentak dipikiran penulis dan tidak dapat diterima akal sehat dalam beberapa kasus di Provinsi Riau bahkan secara nasional ada gejala pragmatisme dikalangan elit partai ditingkat lokal bahwa seolah-olah dan muncul kesan yang harus menjadi ketua Partai adalah seorang kepala daerah.
Beberapa kasus misalnya, dulu ketika Gubernur Saleh Djasit dikalahkan oleh Rusi Zainal maka selang dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama Ramlan Zas pun lengser sebagai ketua DPD Partai Golkar Riau.
Begitu juga dalam kasus Thamsir Rachman (Mantan Bupati INHU) dan Zulkifli As (Mantan Wali Kota Dumai), begitu Thamsir dan Zulkifli As kalah dalam pemilukada, maka selang tak terlalu lama jabatan ketua DPD Demokrat Riau pun melayang.
Atau yang terjadi sebaliknya, ketika seorang terpilih menjadi kepala daerah, maka dengan sangat mudah jabatan sebagai ketua partai politik akan diraih. Contoh kasus misalnya ketika Herlian Saleh dan Firdaus MT terpilih sebagai Bupati Bengkalis dan Walikota Pekanbaru, maka seketika itu jabatan sebagai Ketua DPD PAN Riau dan Ketua DPC Partai Demokrat Pekanbaru dengan mudah mereka mendapatkannya.
Pertanyaannya mungkinkah Herlian Saleh dan Firdaus MT dipilih sebagai Ketua DPD PAN dan DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru dengan tidak berstatus sebagai kepala daerah?. Apakah Herlian Saleh dan Firdaus MT mendapatkan jabatan ketua Partai melalui proses kaderisasi?.
Oleh karena itu melalui rubrik ini penulis meminta pada kalangan analis politik dan praktisi politik untuk menjelaskan tentang basis argumentasi yang dapat dijadikan dasar untuk membenarkan fenomena tersebut?.
Penutup
Meskipun penulis bukanlah analis politik namun penulis berasumsi bahwa keadaan tersebut terjadi sebagai akibat; pertama, Partai politik tidak memiliki proses kaderisasi yang baik dan tidak memiliki kriteria yang jelas dalam menentukan syarat-syarat ketua Partai.
Kedua, publik patut bersatwasangka bahwa dengan fenomena tersebut di atas mengindikasikan bahwa dana operasional partai politik memang bersumber dari APBD maupun APBN. ***
Mexsasai Indra Nuri Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

