Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harga BBM dan Kaum Miskin Urban

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng dan telur sudah merangkak naik sejak diwacanakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah. Tarik ulur strategi kenaikan harga BBM juga ikut memicu harga kebutuhan pokok bergerak liar.

Secara rasional, penaikan harga BBM tidak bisa ditawar lagi, sebab jika tidak diberlakukan penyesuaian harga akan menyebabkan  anggaran pendapatan belanja negara (APBN) kritis.

Harga minyak mentah di pasar internasional telah mencapai 115 dolar AS per barel akibat memanasnya hubungan AS-Iran, jauh di atas asumsi APBN 90 dolar AS per barel.

Harga keekonomian untuk 115 dolar AS per barel adalah di atas Rp9.600 per liter, sementara untuk 90 dolar AS per barel harga keekonomian adalah berkisar Rp7.600-Rp7.800 per litter. Dengan harga BBM Rp4.500 per liter sekarang, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp3.000 per liter.

Pada tahun 2011 subsidi BBM yang dikucurkan pemerintah Rp129,7 triliun dan pada tahun 2012 subsidi yang akan diberikan sebagaimana tertera dalam APBN-P adalah Rp137,4 triliun.

Pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen menyebabkan kebutuhan BBM bersubsidi terus meningkat. Ini juga berkorelasi positif dengan peningkatan penjualan kenderaan bermotor, terutama sepeda motor yang mencapai 7,8 juta unit tahun 2011.  

Pada 2009 dan 2010 penjualan sepeda motor di Tanah Air adalah 5,8 juta unit dan 6,9 juta unit. Secara keseluruhan di Indonesia, pada 2011 jumlah sepeda motor 65 juta unit, dimana 34,6 persen   terdapat di Pulau Jawa.

Ini berarti setiap lima orang penduduk Indonesia terdapat satu sepeda motor. Suatu jumlah yang sangat besar. Lebih besar dari dua kali jumlah penduduk Malaysia.

Tren peningkatan konsumsi BBM untuk beberapa tahun ke depan juga tidak dapat dilepaskan dengan semakin banyaknya jumlah  kelas menengah. Bank Dunia menyebutkan, jumlah kelas menengah Indonesia meningkat dari 25 persen pada 1999 menjadi 56,5 persen populasi penduduk pada 2010. Kini diperkirakan terdapat sekitar 131 juta penduduk yang masuk dalam kategori ini.

Jumlah penduduk sangat mapan, berpenghasilan Rp240 juta atau investasi Rp150 juta per tahun sekitar 4 juta orang, lebih banyak dibandingkan penduduk Singapura.

Menghindari kenaikan harga BBM sama dengan menambah subsidi.  Penaikan harga sebesar Rp1.500 per liter yang akan mulai diberlakukan 1 April, berarti menghemat subsidi Rp60 triliun per tahun, dengan memperhitungkan jatah BBM bersubsidi sejumlah Rp40 juta kilo liter.

Sebenarnya kenaikan harga BBM bersubsidi sudah harus dilakukan pada 2011 untuk keberlanjutan fiskal dan pembangunan infrastruktur, namun karena berbagai pertimbangan terutama perhitungan politik yang kurang menguntungkan menjelang 2014, kenaikan diurungkan.

Kenaikan harga BBM memang suatu keputusan yang dilematis bagi pemerintah. Sangat menyakitkan, terutama masyarakat miskin yang akan terkena dampak langsung.

Namun perlu disadari, ini adalah fenomena global yang dihadapi seluruh masyarakat dunia, bukan hanya negara Indonesia saja, kecuali segelintir negara pengeksport minyak. Ini perlu difahami secara jernih oleh masyarakat.

Mungkin untuk masa depan pemerintah perlu membuat pola kebijakan energi nasional (KEN) yang lebih sistematis untuk menghadapi gejolak fenomena global seperti kenaikan harga BBM.

Kaum Miskin Urban
Tidak dapat tidak, kenaikan harga BBM akan menampah jeritan  kelompok miskin urban terutama para buruh, sopir, tukang ojek, dan pekerja informal lainnya.

Penaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan biaya transportasi, kenaikan biaya produksi, kenaikan tarif listrik dan kenaikan barang dan jasa lainnya. Ini adalah efek berantai yang tidak bisa dihindari.

Untuk meringankan beban masyarakat miskin yang akan terkena dampak langsung kenaikan harga BBM, pemerintah akan memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp25,6 triliun rupiah untuk 17.5 juta keluarga miskin yang  menghidupi sekitar 75 juta jiwa. BLSM akan diberikan Rp150.000 perbulan per satu rumah tangga sasaran (RTS) selama sembilan bulan.

Kompensasi lain adalah subsidi angkutan umum sebesar Rp5 triliun, berupa penambahan kewajiban pelayanan umum (public service obligation), untuk angkutan umum kelas ekonomi, penumpang dan barang, serta kompensasi terhadap kenaikan biaya tidak langsung angkutan umum perkotaan.

Kebijakan ini dalam jangka pendek diyakini akan dapat melindungi masyarakat miskin dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan mengurangi beban biaya hidup akibat lonjakan harga.

Walaupun untuk jangka panjang BLSM ini tidak efektif dalam usaha untuk menyangga kehidupan masyarakat miskin.

Untuk jangka panjang, pembangunan infrastruktur khususnya  pembangunan transportasi umum berkualitas akan jauh lebih bermanfaat dan produktif. Berdasarkan fakta dan data dapat diperhatikan bahwa terjadi lonjakan yang tajam kepemilikan kenderaan bermotor yang akan memicu peningkatan konsumsi BBM.

Perbaikan kualitas trasnportasi umum akan dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan sekaligus menurunkan konsumsi BBM.

Subsidi kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin juga  akan jauh lebih produktif dan bermanfaat dibandingkan BSLM. Jadi kenaikan harga BBM tidak hanya sekedar mengurangi beban APBN tetapi juga untuk dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mampu secara signifikan.

Penciptaan lapangan pekerjaan yag seluas-luasnya juga merupakan pintu utama untuk mengatasi masalah kemiskinan kota, terutama pekerjaan padat karya, dengan skill yang tidak terlalu tinggi serta dapat menyerap tenaga kerja yang sebesar-besarnya.

Sebab, bantuan BLSM hanya bersifat sementara, sekedar untuk menghindari gejolak sosial dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Sejujurnya, kemiskinan kaum urban yang banyak mendera negeri kita adalah ketiadaan pekerjaan yang sesuai dengan keadaan penduduk yang dapat untuk memberikan kehidupan yang selayaknya. Bukan karena faktor utama kemalasan atau tidak mempuyai skill.

Selain itu, pembangunan sistem jaminan sosial yang berkualitas juga perlu segera diwujudkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga, terutama penduduk kelas bawah dengan pendapatan kecil dan tidak pasti. Jaminan sosial yang dapat memartabatkan manusia.

Berbelanja cerdas, begitu kata membujuk yang mungkin dapat dilakukan masyarakat menengah ke bawah, yang tidak berdaya menghadapi kebijakan pahit yang harus diambil pemerintah.

Membeli  barang dan jasa sesuai kebutuhan, bukan menurut keinginan yang kadang menyesatkan.

Mengurangi penggunaan kenderaan bermotor.  Mengurangi bepergian yang tidak dibutuhkan. Beralih menggunakan sepeda dan berjalan kaki untuk jarak dekat yang bisa ditempuh adalah alternatif lainnya. Atau mungkin dapat mengikut petuah ahli manajemen, mencari penghasilan tambahan. ***

Apriyan D Rakhmat, Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota,
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau Pekanbaru

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer