Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ternyata, siapa bilang polisi adalah superhuman? Polisi juga bisa ‘kalah’. Dua personel Polri yang dikeroyok para terduga perampok di Bekasi adalah buktinya.
Dua petugas polisi dari Polres Bekasi, Brigadir Hery Sasongko (29) dan Brigadir Jaka Setiawan (29), dianiaya enam kawanan perampok yang akan melakukan aksinya di kawasan Bekasi pada Minggu (25/3) dini hari lalu.
Kendati manusiawi, namun kejadian memilukan ini bisa ditangkap secara keliru oleh masyarakat, bahwa Polri ‘rupanya’ tidak semandraguna yang diduga. Kalau polisi yang notabene penegak hukum saja bisa ‘takluk’, apalagi masyarakat. Kepada siapa lagi mencari perlindungan?
Saya berempati dengan memberikan penegasan betapa tingginya resiko maut yang dihadapi polisi dalam kerja sehari-hari. Ketika manusia secara instinktif akan menjauh dari sumber bahaya, polisi justru dituntut untuk melawan dorongan naluriah itu.
Bukan berarti polisi tidak bisa takut dan khawatir akan keselamatan diri mereka. Tapi sebagai tanggungjawab profesi, polisi justeru harus mengedepankan rasionalitas guna menjinakkan sumber ancaman tersebut.
Tewas atau cacatnya personel polisi, jika dikalkulasi dari sisi keuangan, bisa dipastikan menghasilkan angka keluaran yang besar. Katakanlah, bagi setiap personel dengan masa kerja lima tahun, negara berinvestasi lima ratus juta rupiah.
Nominal persisnya tentu lebih dari itu. Dengan asumsi per tahunnya ada dua puluh personel yang tewas, maka kehilangan finansial yang terjadi bernilai sangat fantastis.
Peristiwa maut yang dialami oleh personel polisi juga dapat berimbas ke para sejawat sekorps, yakni anggota-anggota polisi lainnya. Ini yang disebut vicarious stress, yakni kondisi tertekan yang muncul setelah menyaksikan orang lain mengalami kejadian yang mengguncang.
Stres akibat insiden kritis ini merupakan reaksi normal terhadap situasi yang sangat tidak normal (Mitchell, 2005). Vicarious traumatization ini, pada gilirannya, dapat memengaruhi kerja, apabila tidak dikelola secara memadai.
Salah satu gejalanya adalah kecemasan yang mengganggu kesehatan fisik personel. Polisi yang tidak dapat bekerja karena sakit juga menimbulkan konsekuensi biaya susulan.
Gejala lain adalah kewaspadaan yang berlebihan yang bisa memicu polisi untuk gampang menerapkan cara-cara kekerasan saat bertugas.
Dalam kondisi sedemikian rupa, prosedur pengendalian situasi yang semestinya diikuti tahap demi tahap akan dipotong kompas akibat terlalu mudahnya polisi menilai keadaan sudah sedemikian membahayakan, termasuk bagi diri sendiri.
Ketika personel polisi berbenturan dengan masyarakat, sehingga mengganggu kepercayaan publik, resiko ini tidak dapat dirupiahkan saking besarnya. Begitulah alasan—paling tidak dari sisi keuangan—di balik perlunya perhatian serius dari Polri pada insiden-insiden yang menelan korban personelnya.
Sebagai pertanyaan selipan, apakah kecemasan eksesif itu pula yang melanda para personel Polri yang tergabung dalam Densus 88? Secara spekulatif, bisa jadi demikian, berangkat dari fakta bahwa tidak seorang pun dari lima terduga teroris di Bali yang ditangkap hidup-hidup oleh Densus 88.
Padahal, kelima orang itu baru sebatas terduga, bersenjata seadanya, dan dikepung oleh pasukan Densus 88 dalam jumlah besar dengan persenjataan lengkap.
Kesan gampangnya Densus 88 menembak mati orang-orang yang baru sebatas diduga bagian dari organisasi teror, barangkali juga diakibatkan oleh proses tempaan bahwa seluruh jajaran Densus 88 harus bersiaga tinggi menghadapi pelaku-pelaku kejahatan nomor wahid dengan kebahayaan kelas satu.
Kembali ke masalah penyerangan sekawanan perampok terhadap polisi di Bekasi, bagi saya, peristiwa tersebut dan kejadian-kejadian serupa lainnya tidak sepatutnya berimplikasi pada area penegakan hukum semata, yakni diikuti dengan tindakan sebatas memburu gerombolan kriminal yang telah menyerang secara membabi buta polisi-polisi tersebut.
Dalam skala lebih luas, insiden tewas maupun cedera parahnya personel polisi saat sedang melancarkan operasi polisional juga perlu ditindaklanjuti oleh unit semacam unit profesi dan pengamanan (propam) dan forensik serta, selanjutnya, unit sumber daya manusia (SDM) dan lembaga pendidikan dan pelatihan (lemdiklat) Polri.
Asumsi dasarnya adalah, pertama, keterlibatan unit-unit tersebut—khususnya propam—bukan karena personel telah mengambil tindakan salah yang merugikan pihak lain, melainkan karena ada kemungkinan kecelakaan yang mereka alami berawal dari kesalahan pola kerja mereka sendiri.
Dalam insiden di Bekasi, misalnya, propam bekerja dengan melakukan investigasi terkait tahapan-tahapan kerja kedua polisi tersebut. Adakah pola yang kacau, sehingga menciptakan celah rawan yang membahayakan keselamatan personel sendiri. Bagaimana pula kondisi fisik,psikis, dan perlengkapan mereka saat diterjunkan ke lapangan; cukup istirahat, di bawah pengaruh medikasi, peralatan memadai, dan lainnya.
Dari telaah itu, asumsi kedua berlaku. Yakni, evaluasi dalam skala luas diperlukan guna menutup celah-celah rawan yang berhasil ditelisik, sehingga kemungkinan terulangnya kejadian serupa dapat dicegah.
Hasil investigasi atas insiden Bekasi diolah dengan data-data insiden lainnya. Pola data yang ada kemudian dimanfaatkan oleh lemdiklat dengan mengevaluasi kurikulum pada program pendidikan dan pelatihan personel.
Sasarannya adalah agar kesenjangan keterampilan kerja polisional sebelumnya, yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa personel polisi, dapat ditutupi oleh pembekalan dengan materi diklat yang benar-benar terbarui berdasarkan temuan di lapangan.
Juga unit SDM (psikologi dan kedokteran, khususnya) perlu turun tangan untuk menyikapi kondisi kognitif, emosional, dan fisik personel yang akan maupun baru saja berhadapan dengan insiden kritis (critical incident).
Jaminan
Menyadari pertaruhan besar antara hidup dan mati yang dialami kebanyakan personel polisi, beberapa negara maju telah memberlakukan asuransi jiwa bagi para personel organisasi kepolisiannya.
Bagaimana dengan Polri? Ketika personel tewas ataupun cacat permanen dalam tugas, anggota keluarga mereka bisa ikut merana karena—antara lain—kehilangan pencari nafkah. Atas dasar itu, patut dipertimbangkan untuk juga merealisasikan gagasan mengenai asuransi bagi para anggota Tribrata.
Prioritas diberikan kepada personel yang tugasnya sangat dekat dengan potensi maut. Allahu alam.***
Reza Indragiri Amriel, Dosen Psikologi Forensik, Universitas Bina Nusantara
Dua petugas polisi dari Polres Bekasi, Brigadir Hery Sasongko (29) dan Brigadir Jaka Setiawan (29), dianiaya enam kawanan perampok yang akan melakukan aksinya di kawasan Bekasi pada Minggu (25/3) dini hari lalu.
Kendati manusiawi, namun kejadian memilukan ini bisa ditangkap secara keliru oleh masyarakat, bahwa Polri ‘rupanya’ tidak semandraguna yang diduga. Kalau polisi yang notabene penegak hukum saja bisa ‘takluk’, apalagi masyarakat. Kepada siapa lagi mencari perlindungan?
Saya berempati dengan memberikan penegasan betapa tingginya resiko maut yang dihadapi polisi dalam kerja sehari-hari. Ketika manusia secara instinktif akan menjauh dari sumber bahaya, polisi justru dituntut untuk melawan dorongan naluriah itu.
Bukan berarti polisi tidak bisa takut dan khawatir akan keselamatan diri mereka. Tapi sebagai tanggungjawab profesi, polisi justeru harus mengedepankan rasionalitas guna menjinakkan sumber ancaman tersebut.
Tewas atau cacatnya personel polisi, jika dikalkulasi dari sisi keuangan, bisa dipastikan menghasilkan angka keluaran yang besar. Katakanlah, bagi setiap personel dengan masa kerja lima tahun, negara berinvestasi lima ratus juta rupiah.
Nominal persisnya tentu lebih dari itu. Dengan asumsi per tahunnya ada dua puluh personel yang tewas, maka kehilangan finansial yang terjadi bernilai sangat fantastis.
Peristiwa maut yang dialami oleh personel polisi juga dapat berimbas ke para sejawat sekorps, yakni anggota-anggota polisi lainnya. Ini yang disebut vicarious stress, yakni kondisi tertekan yang muncul setelah menyaksikan orang lain mengalami kejadian yang mengguncang.
Stres akibat insiden kritis ini merupakan reaksi normal terhadap situasi yang sangat tidak normal (Mitchell, 2005). Vicarious traumatization ini, pada gilirannya, dapat memengaruhi kerja, apabila tidak dikelola secara memadai.
Salah satu gejalanya adalah kecemasan yang mengganggu kesehatan fisik personel. Polisi yang tidak dapat bekerja karena sakit juga menimbulkan konsekuensi biaya susulan.
Gejala lain adalah kewaspadaan yang berlebihan yang bisa memicu polisi untuk gampang menerapkan cara-cara kekerasan saat bertugas.
Dalam kondisi sedemikian rupa, prosedur pengendalian situasi yang semestinya diikuti tahap demi tahap akan dipotong kompas akibat terlalu mudahnya polisi menilai keadaan sudah sedemikian membahayakan, termasuk bagi diri sendiri.
Ketika personel polisi berbenturan dengan masyarakat, sehingga mengganggu kepercayaan publik, resiko ini tidak dapat dirupiahkan saking besarnya. Begitulah alasan—paling tidak dari sisi keuangan—di balik perlunya perhatian serius dari Polri pada insiden-insiden yang menelan korban personelnya.
Sebagai pertanyaan selipan, apakah kecemasan eksesif itu pula yang melanda para personel Polri yang tergabung dalam Densus 88? Secara spekulatif, bisa jadi demikian, berangkat dari fakta bahwa tidak seorang pun dari lima terduga teroris di Bali yang ditangkap hidup-hidup oleh Densus 88.
Padahal, kelima orang itu baru sebatas terduga, bersenjata seadanya, dan dikepung oleh pasukan Densus 88 dalam jumlah besar dengan persenjataan lengkap.
Kesan gampangnya Densus 88 menembak mati orang-orang yang baru sebatas diduga bagian dari organisasi teror, barangkali juga diakibatkan oleh proses tempaan bahwa seluruh jajaran Densus 88 harus bersiaga tinggi menghadapi pelaku-pelaku kejahatan nomor wahid dengan kebahayaan kelas satu.
Kembali ke masalah penyerangan sekawanan perampok terhadap polisi di Bekasi, bagi saya, peristiwa tersebut dan kejadian-kejadian serupa lainnya tidak sepatutnya berimplikasi pada area penegakan hukum semata, yakni diikuti dengan tindakan sebatas memburu gerombolan kriminal yang telah menyerang secara membabi buta polisi-polisi tersebut.
Dalam skala lebih luas, insiden tewas maupun cedera parahnya personel polisi saat sedang melancarkan operasi polisional juga perlu ditindaklanjuti oleh unit semacam unit profesi dan pengamanan (propam) dan forensik serta, selanjutnya, unit sumber daya manusia (SDM) dan lembaga pendidikan dan pelatihan (lemdiklat) Polri.
Asumsi dasarnya adalah, pertama, keterlibatan unit-unit tersebut—khususnya propam—bukan karena personel telah mengambil tindakan salah yang merugikan pihak lain, melainkan karena ada kemungkinan kecelakaan yang mereka alami berawal dari kesalahan pola kerja mereka sendiri.
Dalam insiden di Bekasi, misalnya, propam bekerja dengan melakukan investigasi terkait tahapan-tahapan kerja kedua polisi tersebut. Adakah pola yang kacau, sehingga menciptakan celah rawan yang membahayakan keselamatan personel sendiri. Bagaimana pula kondisi fisik,psikis, dan perlengkapan mereka saat diterjunkan ke lapangan; cukup istirahat, di bawah pengaruh medikasi, peralatan memadai, dan lainnya.
Dari telaah itu, asumsi kedua berlaku. Yakni, evaluasi dalam skala luas diperlukan guna menutup celah-celah rawan yang berhasil ditelisik, sehingga kemungkinan terulangnya kejadian serupa dapat dicegah.
Hasil investigasi atas insiden Bekasi diolah dengan data-data insiden lainnya. Pola data yang ada kemudian dimanfaatkan oleh lemdiklat dengan mengevaluasi kurikulum pada program pendidikan dan pelatihan personel.
Sasarannya adalah agar kesenjangan keterampilan kerja polisional sebelumnya, yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa personel polisi, dapat ditutupi oleh pembekalan dengan materi diklat yang benar-benar terbarui berdasarkan temuan di lapangan.
Juga unit SDM (psikologi dan kedokteran, khususnya) perlu turun tangan untuk menyikapi kondisi kognitif, emosional, dan fisik personel yang akan maupun baru saja berhadapan dengan insiden kritis (critical incident).
Jaminan
Menyadari pertaruhan besar antara hidup dan mati yang dialami kebanyakan personel polisi, beberapa negara maju telah memberlakukan asuransi jiwa bagi para personel organisasi kepolisiannya.
Bagaimana dengan Polri? Ketika personel tewas ataupun cacat permanen dalam tugas, anggota keluarga mereka bisa ikut merana karena—antara lain—kehilangan pencari nafkah. Atas dasar itu, patut dipertimbangkan untuk juga merealisasikan gagasan mengenai asuransi bagi para anggota Tribrata.
Prioritas diberikan kepada personel yang tugasnya sangat dekat dengan potensi maut. Allahu alam.***
Reza Indragiri Amriel, Dosen Psikologi Forensik, Universitas Bina Nusantara
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

