Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dampak rencana kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah mulia
dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia.
Bila melihat kondisi pada saat ini, beragam permasalahan mulai timbul seiring dengan musibah terhadap kenaikan harga BBM yang akan diputuskan oleh pemerintah SBY.
Kebijakan pemerintah SBY-Boediono yang akan menaikkan harga BBM pada tanggal 1 April medatang merupakan keputusan yang salah besar.
Perumusan kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menaikkan harga BBM tentu akan semakin menambah tangis jeritan bagi masyarakat seluruh Indonesia.
Betapa tidak, menaikkan harga BBM tentu akan diikuti dengan berbagai dampak ekonomi, sosial, dan politik. Dampak ekonomi misalnya, tentunya akan berakibat pada tingkat inflasi yang tidak stabil.
Selain itu kenaikan harga sembako dan kenaikan dalam sektor transportasi umum juga tidak bisa dielakkan. Dampak sosial dalam menaikkan tarif BBM akan berpengaruh pada angka kemiskinan yang semakin meningkat.
Sedangkan dampak politik saya perkirakan malahan akan berpengaruh terhadap legitimasi pemerintahan SBY itu sendiri.
Subsidi BBM yang sejatinya untuk kesejahteraan rakyat tapi nyatanya malahan akan dihapuskan oleh pemerintah. Ini jelas merupakan sistem jeratan kapitalisme yang melanda di negeri kita. Pemerintah tampak lebih cendrung tidak mendengar keluhan rakyatnya.
Hasil survey, Sumber LSI menyebutkan bahwa, 86,6 persen masyarakat Indonesia tidak menyetujui terhadap rencana pemerintah SBY-Boediono untuk menaikkan harga BBM yang berkisar 1.500 atau harga BBM menjadi Rp6.000 dari harga semula yaitu Rp4.500.
Kesimpulan saya dalam melihat langkah kebijakan pemerintah SBY yang akan menaikkan harga BBM, yang pertama adalah kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, justru akan menyengsarakan rakyat. Yang kedua Kebijakan SBY mencabut subsidi BBM untuk rakyat merupakan salah satu proporsi sistem kebijakan kapitalisme Barat.
Yopi Pranoto Dirjen Kebijakan Publik Dan Jaringan Kemensospol BEM Unri
Bila melihat kondisi pada saat ini, beragam permasalahan mulai timbul seiring dengan musibah terhadap kenaikan harga BBM yang akan diputuskan oleh pemerintah SBY.
Kebijakan pemerintah SBY-Boediono yang akan menaikkan harga BBM pada tanggal 1 April medatang merupakan keputusan yang salah besar.
Perumusan kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menaikkan harga BBM tentu akan semakin menambah tangis jeritan bagi masyarakat seluruh Indonesia.
Betapa tidak, menaikkan harga BBM tentu akan diikuti dengan berbagai dampak ekonomi, sosial, dan politik. Dampak ekonomi misalnya, tentunya akan berakibat pada tingkat inflasi yang tidak stabil.
Selain itu kenaikan harga sembako dan kenaikan dalam sektor transportasi umum juga tidak bisa dielakkan. Dampak sosial dalam menaikkan tarif BBM akan berpengaruh pada angka kemiskinan yang semakin meningkat.
Sedangkan dampak politik saya perkirakan malahan akan berpengaruh terhadap legitimasi pemerintahan SBY itu sendiri.
Subsidi BBM yang sejatinya untuk kesejahteraan rakyat tapi nyatanya malahan akan dihapuskan oleh pemerintah. Ini jelas merupakan sistem jeratan kapitalisme yang melanda di negeri kita. Pemerintah tampak lebih cendrung tidak mendengar keluhan rakyatnya.
Hasil survey, Sumber LSI menyebutkan bahwa, 86,6 persen masyarakat Indonesia tidak menyetujui terhadap rencana pemerintah SBY-Boediono untuk menaikkan harga BBM yang berkisar 1.500 atau harga BBM menjadi Rp6.000 dari harga semula yaitu Rp4.500.
Kesimpulan saya dalam melihat langkah kebijakan pemerintah SBY yang akan menaikkan harga BBM, yang pertama adalah kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, justru akan menyengsarakan rakyat. Yang kedua Kebijakan SBY mencabut subsidi BBM untuk rakyat merupakan salah satu proporsi sistem kebijakan kapitalisme Barat.
Yopi Pranoto Dirjen Kebijakan Publik Dan Jaringan Kemensospol BEM Unri
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

