Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menyehatkan Penyiaran Indonesia

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Di Indonesia Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) diperingati setiap tanggal 1 April. Istilah Harsiarnas masih asing bagi orang Indonesia sebab hari penyiaran ini mulai diperingati baru pada tahun 2009 di Surakarta (Solo).

Secara historis tanggal 1 April ditetapkan sebagai Harsiarnas atas dasar berdirinya radio pertama di Indonesia yang bernama Solasche Radio Vereeniging (SRV) pada tanggal 1 April 1933. SRV didirikan bertujuan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

Pada tahun 2012 Harsiarnas diperingati secara nasional di Surabaya. Peringkatan Harsiarnas merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk menyadari pentingnya mempedulikan penyiaran.

Hari penyiaran layak untuk diperingati sebab pengaruh penyiaran sangat kuat dalam kehidupan manusia. Sistem penyiaran harus terus diperbaiki agar penyiaran benar-benar memberikan manfaat bagi publik.     

Kita sangat berharap penyelenggaraan penyiaran benar-benar didasarkan pada UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab (UU Penyiaran No. 32, Bab II, Pasal 2).

Tema yang diangkat dalam peringatan Harsiarnas tahun ini adalah ‘’Menuju penyiaran yang Sehat dan Bermartabat’’. Tema ini menggugah kesadaran kita tentang kondisi penyiaran Indonesia.

Diangkatnya tema ‘’sehat’’ dan ‘’bermartabat’’ merupakan sengatan terhadap kondisi penyiaran Indonesia sedang ‘’sakit dan ‘’tidak bermarwah’’. Perhatikanlah siaran televisi yang kita konsumsi hari ini.

Kita sering menyaksikan program televisi yang cenderung merusak publik. Program komedi menghibur penonton dengan menampilkan adegan penghinaan.

Program politik menyajikan pola komunikasi bangsa Indonesia yang semakin tidak beretika dan tidak beradab. Program hiburan lebih suka menyajikan hiburan yang mengedepan unsur seksi dan eksploitasi perempuan. Film lebih sering mengangkat cerita-cerita yang membuat publik bodoh.

Kita juga ragu dengan berita yang disiarkan televisi sebab terlalu besifat provokatif dan mengabaikan kebenaran dan objektivitas. Program religi pun sudah kehilangan misi kesuciannya akibat kuatnya arus komodifikasi (komersialisasi) agama di televisi.

Iklan di televisi pun semakin mendorong publik untuk hidup konsumtif. Kita sangat prihatin dengan kondisi penyiaran Indonesia yang semakin memberikan dampak buruk bagi publik. Atas dasar itulah, dalam hari penyiaran tahun ini kita bermimpi untuk mewujudkan penyiaran Indonesia yang sehat sehingga memberikan manfaat bagi publik.  

Sakitnya penyiaran Indonesia merupakan refleksi dari sakitnya bangsa Indonesia. Apa yang kita lihat dari produk penyiaran merupakan gambar dari realitas kehidupan bangsa Indonesia yang semakin buruk. Beberapa penyakit kronis memang sedang menyerang penyiaran Indonesia.

Pertama, perubahan UU Penyiaran. Karena teramat parahnya penyangkit yuridis ini, ia tak bisa hanya direvisi tetapi perlu dilahirkan undang-undang yang baru. Proses penyusunanan Rancangan UU Penyiaran yang baru sedang dilakukan.

Pembahasannya sangat alot akibat adanya pelbagai kepentingan, pandangan, nilai, dan selera. Semangat utama yang diangkat dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 adalah keberagaman kandungan (diversity of content) dan keberagaman kepemilikan (diversity of ownership).

UU Penyiaran ini lahir akibat kuatnya proses demokratisasi di Indonesia dan telah dijalankan sepuluh tahun. Tapi dalam dua tahun terakhir undang-undang ini dipandang tidak sesuai lagi.

Kedua, pertarungan kepentingan. Paling tidak ada tiga pihak yang memiliki kepentingan utama dalam penyiaran: pemerintah, publik, dan lembaga penyiaran. Otoritas pemerintah dalam sistem penyiaran Indonesia tidak boleh mendominasi sebab bertentangan semangat demokrasi yang berkembang di Indonesia. Jangan sampai pemerintah memanfaatkan penyiaran untuk kepentingan kelompok politik tertentu.

Gejala pemanfaatan lembaga penyiran untuk kepentingan partai politik tertentu dapat kita rasakan. Ini tentu saja tidak sehat sebab akan mengacaukan kualitas siaran yang dihasilkan.

Ketiga, lamanya proses perizinan. Pemerintah dengan peran regulatornya memiliki peran strategis dalam mengeluarkan izin penyelenggaraan penyiaran. Persoalannya, proses perizinan sangat lama dan kompleks karena kata putusnya masih di Pemerintah Pusat.

Bayangkan saja, untuk mengurus izin radio komunitas untuk kalangan kampus saja harus melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang bahkan sampai ke pusat.

Kita memang harus selektif dalam memberikan izin penyelenggaraan penyiaran tetapi sistem perizinan itu harus dibuat lebih sederhana agar pihak-pihak yang mengajukan izin dapat terlayani dengan baik.

Terlalu lamanya proses perizinan menyebabkan banyak lembaga penyiaran telah menyelenggarakan penyiaran sebelum mendapat izin. Seharusnya proses perizinan tidak lagi bersifat sentralisasi tetapi harus atas dasar semangat desentralisi dalam bingkai otonomi daerah.

Keempat, rumitnya pengawasan isi siaran. Pengawasan isi siaran televisi dilakukan oleh KPI/KPID. Berbagai teguran, peringatan dan sanksi telah dikeluarkan KPI/KPID tetapi siaran yang buruk dan merusak tetap saja banyak muncul. KPI/KPID tidak punya otoritas yang kuat untuk benar-benar menjalankan peran pengawasan.

Keberadaan Lembaga Sensor Film (LSF) juga hampir tidak berguna sebab produk yang sudah dinyatakan lulus sensor juga ternyata masih terdapat banyak adegan yang tidak pantas.

Persoalan pengawasan isi siaran akan lebih rumit lagi bila berhadapan dengan televisi asing yang disiarkan di Indonesia oleh lembaga penyiaran berlangganan baik secara satelit, kabel maupun teristerial.

Siapa yang akan melakukan sensor terhadap siaran asing yang masuk ke Indonesia? Bagaimana mungkin kita menerapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) terhadap siaran asing? Lembaga penyiaran berlangganan sangat sulit untuk menjalankan sensor sebab mereka tidak ahli dalam menyesor.

Kelima, polemik migrasi dari sistem analog ke sistem digital. Migrasi ini tampaknya merupakan keharusan. Cepat atau lambat Indonesia akan beralih ke sistem digital. Persoalannya adalah kesiapan bangsa Indonesia untuk melakukan itu. Migrasi ke digital memang menjadi perdebatan hebat di Indonesia saat ini.

Ada pihak yang ingin mempercepat dan ada pula yang ingin menunda.

Keputusan untuk migrasi ke sistem digital memerlukan persiapan yang benar-benar serius sebab ini melibatkan banyak hal seperti teknologi, sistem penyelenggaraan, dan perangkat yuridis. UU Penyiaran belum memasukkan ketentuan tentang penyelenggaran televisi digital sehingga belum mungkin menerapkannya saat ini.

Keenam, rapuhnya sinergi antarlembaga. Penyelenggaran penyiaran melibatkan beberapa lembaga, yakni Pemerintah (Kementerian Kominfo) yang berkaitan dengan perizinan, Dewan Pers berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, Lembaga Sensor Film berkaitan dengan sensor isi siaran.

Idealnya lembaga-lembaga ini benar-benar melakukan kerja sama dengan baik untuk menghasilkan penyiaran yang benar-benar berkualitas. Koordinasi harus selalu dilakukan dan tidak perlu saling menyalahkan antara satu dan lainnya.

Penyiaran Indonesia mengidap penyakit. Jangan sampai penyakit itu semakin kronis dan mengakibatkan penyiaran Indonesia sekarat, lalu mati. Penyiaran Indonesia harus terus disehatkan agar penyelenggaraan penyiaran benar-benar memberikan manfaat. ***

Junaidi, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unilak dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau.     

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer