Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perbankan Syariah dan Qardh Beragun Emas

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Setelah lama dinanti akhirnya Bank Indonesia (BI) menge    luarkan regulasi mengenai produk Qardh beragun emas.

Regulasi ini menurut penulis merupakan regulasi cerdas, penting dan strategis untuk mengembalikan posisi gadai emas ke jalan yang sesuai dengan ajaran syariah.

Statistik terbaru perbankan syariah yang dirilis BI akhir Januari 2012 yang lalu menunjukkan bahwa selama setahun terakhir dari Oktober 2010 telah terjadi pertumbuhan penyaluran pembiayaan dalam skema qardh sebesar 297 persen dengan nominal penyaluran qardh terakhir adalah lebih kurang Rp13 triliun.

Coba bandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah pada kurun yang sama hanya 54 persen. Ternyata pertumbuhan qardh jauh lebih tinggi dari pertumbuhan total pembiayaan itu sendiri.

Selanjutnya apabila kita lihat kontribusi al qardh ini terhadap penyaluran pembiayaan di perbankan syariah juga terjadi lonjakan hampir tiga kali lipat. Bila pada 2010 kontribusi pembiayaan dalam skema al qardh hanya 5,2 persen.

Pada tahun 2011 kontribusinya melonjak menjadi 13.5 persen. Dengan demikian jelas bahwa terdapat lonjakan yang luar biasa dari pembiayaan qardh ini selama setahun terakhir. Lonjakan terbesar akad al qardh ini bersumber dari produk gadai emas, pembiayaan talangan haji dan lain-lain.

Melihat potret ini tidak salah BI secara cepat mengantisipasi kondisi ini dengan melakukan pengaturan produk gadai emas ini.

BI telah memberikan waktu pembuatan standard operation procedure (SOP) paling lama satu bulan dan waktu penyesuaian jumlah portofolio qardh beragun emas, jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah dan Financing to value (FTV) paling lama satu tahun.

Motif Transaksi
Salah satu keunggulan gadai emas syariah adalah kemampuannya sebagai solusi transaksi dan likuiditas dana cepat sesuai kaidah syariah.

Proses yang mudah, cepat dan biaya yang murah sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana cepat untuk modal kerja, kesehatan, pendidikan, talangan dan lain-lain.

Tidak salah BI hanya hanya mengizinkan skim ini untuk keperluan jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan usaha mikro kecil (UMK). Berbeda dengan bank konvensional bank syariah memiliki izin BI untuk terjun ke bisnis gadai emas dengan akad rahn.

Bagi sebuah bank syariah selain outstanding pembiayaan yang makin meningkat keuntungan yang didapat adalah dari biaya administrasi dan sewa penitipan emas. Risiko pembiayaan ini termasuk rendah karena jaminannya berupa emas yang mudah dijual ketika nasabah gagal bayar.

Namun belakangan dari produk gadai emas ini dikhawatirkan telah beralih fungsi dari motif transaksi ke motif spekulasi.

Perpindahan fungsi ini tentu saja dapat memicu potensi bubble pada bisnis gadai emas apabila gadai emas disalah gunakan spekulan untuk mengambil keuntungan dari penurunan harga emas.

Bila terjadi penurunan harga emas tentu saja dapat menyebabkan bank syariah kehilangan pendapatan. Bila selisih penurunan harga emas ini tinggi, berkemungkinan pendapatan bank tidak akan cukup menutupi kerugian.

Untuk itu kita menyambut baik regulasi BI yang ingin memastikan bahwa motif transaksi dan memenuhi kebutuhan likuiditaslah yang harus dipenuhi bank bukan motif spekulasi dari nasabah.

Motif spekulasi disini maksudnya adalah motif nasabah untuk mendapat keuntungan dari adanya peluang dari kenaikan harga emas. Motif ini berbeda dari motif untuk transaksi.

Apabila motif spekulasi yang terjadi berarti perbankan syariah telah gagal untuk menghindarkan nasabah dari transaksi dengan unsur riba, perjudian (maisyir) dan ketidak jelasan (gharar).

Motif spekulasi dalam transaksi gadai emas biasanya akan didapat dari risiko melesetnya perhitungan nasabah yang tadinya ingin menggadai emasnya dengan harapan memperoleh untung.

Regulasi Gadai Emas
Terdapat beberapa hal pokok yang telah ditetapkan BI perlu diperhatikan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menawarkan solusi gadai emas syariah kepada nasabahnya.

Pertama adalah plafond pembiayaan maksimal Rp250 juta. Jangka waktu pembiayaan maksimum 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali.

Bila harga emas dipasar lebih kurang Rp500.000 pergram berarti pembiayaan ini setara dengan 500 gram emas atau 0.5 kilogram. Dengan penetapan limit ini maka pengusaha yang memiliki keperluan diatas limit tersebut tentu saja akan kesulitan.

Kesulitan ini terjadi karena selama ini skema al qardh tidak saja dipakai untuk pembiayaan mendesak. Pedagang di pasar-pasar juga membutuhkan solusi gadai emas untuk mendukung usaha produktif yang kadangkala membutuhkan nilai yang cukup besar dalam waktu singkat.

Oleh itu khusus untuk nasabah UMK dapat diberikan pembiayaan maksimal Rp50 juta dengan jangka waktu paling lama 1 tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang

Kedua, jumlah portfolio qardh beragun emas untuk BUS pada setiap akhir bulan paling banyak adalah jumlah terkecil antara 20 persen dari sejumlah pembiayaan yang diberikan atau 150 persen dari  modal bank. Khusus UUS maksimal 20 persen dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.

Kebijakan ini sangat tepat mengingat komposisi pembiayaan gadai emas ini harus dibatasi karena fungsi utama perbankan syariah adalah menggerakkan sector riil yang lazim menggunakan akad mudharabah dan musyarakah.

Ketiga, jumlah pembiayaan dibandingkan nilai agunan (financing to value = FTV) tidak lebih dari 80 persen dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali emas PT. Antam.

Dimisalkan emas nasabah setelah ditaksasi oleh juru taksir adalah Rp100 juta. Maka nilai uang yang dapat diterima nasabah adalah 80 persen dari Rp100 juta yaitu Rp80 juta. Pengurangan nilai gadai ini efektif untuk mengantisipasi risiko gagal bayar yang terjadi.

Keempat, nasabah harus memiliki emas yang ingin digadaikan. Pelaksanaan gadai emas yang sesuai syariah mestinya harus menyerahkan fisik emas yang ingin digadaikan. Tanpa adanya fisik gadai emas berarti gadai emas tersebut fiktif dan diragukan kesyariahannya.

Akhirnya, Dengan keluarnya regulasi ini dihrapkan dapat mengembalikan tujuan gadai emas pada tujuan transaksi dan menghindarkan nasabah dari motif spekulasi agar industri perbankan syariah senantiasa tumbuh berkembang secara sehat, berkelanjutan dan sesuai syariah. Semoga.***

Bambang Rianto Rustam, Dosen Magister Manajemen Universitas Riau. Praktisi Perbankan.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer