Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Gerakan massa menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hampir serentak terjadi di Indonesia.
Demonstrasi besar-besaran yang terjadi dalam beberapa hari ini, menimbulkan kericuhan dan kecemasan serta terganggunya aktivitas sebagian masyarakat.
Masyarakat resah karena harga BBM (akan) naik, masyarakat semakin menjerit, hidup semakin susah kecuali golongan masyarakat tertentu tidak menjadi soal bagi mereka harga BBM naik.
Peristiwa ini merupakan suatu hal yang menjadi pikiran bagi siapa yang melihat dan mengalaminya. Demonstrasi dan gerakan massa lainnya, menjadi agenda rutin negara ini setiap pemerintah akan menaikkan harga BBM.
Walaupun demonstrasi merupakan salah satu cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dalam tataran demokrasi, akan tetapi apakah selalu harus dengan demonstrasi, pengerahan massa dan kekacauan menjelang kenaikan harga BBM?
Apakah tidak ada cara yang lebih humanis atau persuasif dialogis? jika memang pemerintah memberi ruang dalam menyikapi perbedaan tersebut. Apakah pemerintah dan masyarakat tidak mau belajar dari setiap peristiwa yang sudah berlalu?
Korban berjatuhan, penjarahan terjadi, jalan diblokir, infrastruktur dirusak, suasana mencekam dan harga-harga kebutuhan pokok sudah terlanjur naik.
Memang kenaikan harga BBM merupakan suatu solusi yang paling tepat dan cepat versi pemerintah untuk mengurangi beratnya beban negara terutama hutang yang semakin tinggi, walaupun menurut sebagian ahli masih ada cara lain menyelamatkan APBN selain menaikkan harga BBM.
Pemerintah menyikapi bahwa subsidi BBM hanya ditujukan bagi kalangan yang tidak mampu, bukan dinikmati oleh kalangan menengah atas.
Akan tetapi pemerintah belum siap membuat regulasi, bagaimana BBM bersubsidi ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan bawah atau masyarakat yang tidak mampu saja, sehingga dengan berat hati pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM.
Pemikiran masyarakat sederhana saja, apapun usaha yang dilakukan pemerintah, mau buat aturan distribusi BBM, konversi ke gas, menaikkan pajak dan lain sebagainya, tidak menjadi masalah asalkan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak karena ini adalah urat nadi dari segala aktivitas masyarakat.
Jika kita amati bagaimana dampak dari demonstrasi, gerakan massa, yang dilaksanakan ratusan bahkan ribuan orang yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, aktivis partai politik dan simpatisan masyarakat lainnya, yang ujung-ujungnya membuat masyarakat semakin menderita.
Banyak aktivitas masyarakat yang terganggu, pedagang dan toko-toko yang dilintasi para pendemo banyak yang tutup, malah ada yang dirusak, pabrik-pabrik banyak tidak beroperasi karena para buruh tidak bekerja karena keterpaksaan solidaritas antar buruh, transportasi yang terganggu dan aksi yang menjurus kepada anarkis.
Peristiwa-peristiwa seperti ini hendaknya menjadi renungan bagi pemerintah dan wakil rakyat untuk mencari solusi yang paling baik dan resistensi yang terendah.
Alangkah bijaknya, konsekuensi kenaikan harga BBM, pemerintah tidak hanya memberi kompensasi yang sifatnya sesaat dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara kepada masyarakat (BLS), ini tidaklah obat yang bisa menyembuhkan kondisi kronis ekonomi masyarakat, tetapi hanya obat penenang sesaat.
Pemerintah sering mengatakan bahwa masyarakat harus bisa memahami keadaan ini tetapi, akankah pemerintah juga bisa memahami kondisi masyarakat yang semakin susah ini?
Sehingga masyarakat membuat statement balik tolong pemerintah juga bisa memahami keadaan kami bahwa masih banyak diantara kami yang bertanya, apa yang akan dimakan untuk hari ini?
Terlepas dari sikap pro dan kontra kenaikan harga BBM, Penulis melihat beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, baik demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, demo masyarakat kepada pemimpinnya dan sebagainya.
Perspektif komunikasi melihat selama ini belum dibangun perasaan sama (common sense) antara pemerintah dengan rakyatnya, tidak ada visi bersama, tidak mempunyai harapan bersama dan terjadi communication gap akibat cognitive dissonance yang dilakukan pemerintah, sehingga semua berjalan menurut versi mereka sendiri.
Pemerintah berjalan dengan kebijakannya sendiri dan masyarakat pun berusaha berkreasi dengan pemahaman mereka sendiri, sehingga kedua elemen yang harusnya menyatu ini dan saling mensupport akhirnya berjalan sendiri-sendiri dan saling tidak memahami.
Menurut teori Coordinated Management of Meaning (CMM), bahwa manusia selalu berkomunikasi dan hidup dalam realitas sosial yang berbeda, sering terjadi kesalahpahaman antara manusia dalam memahami makna komunikasi karena tidak memamahi perbedaan dan terjadi pemaksaan.
Secara umum teori ini merujuk bagaimana individu-individu menetapkan aturan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna, dan bagaimana aturan-aturan tersebut terjalin dalam sebuah dialog dimana makna senantiasa dikoordinasikan.
Dalam teori CMM, constitutive pada dasarnya merupakan aturan-aturan makna (rules of meaning), yang digunakan para partisipan komunikasi untuk mengartikan atau memahami suatu peristiwa.
Aturan (regulative) sesungguhnya merupakan aturan-aturan tindakan (rules of action) yang digunakan untuk menentukan bagaimana memberi respon atau berperilaku. Aturan-aturan makna dan tindakan selalu dipilih dalam suatu konteks.
Konteks ini merupakan kerangka acuan dimana suatu tindakan memiliki makna, dan respons seseorang akan berbeda dari suatu konteks ke konteks yang lain.
Menurut Pearce dan Cronen, mendeskripsikan konteks dengan istilah ‘’Teater tanpa Sutradara’’ dunia adalah panggung bagi para pemain tanpa sutradara.
Jadi pemerintah dan rakyat sekarang sedang melakukan aksi teartikal dengan ritme mereka sendiri-sendiri. Pemerintah bisa saja membuat aturan, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dengan kondisi masyarakatnya dan masyarakat pun melakukan feedback dengan cara mereka sendiri.
Terjadi akumulasi kekecewaan, masyarakat protes, demonstrasi, terjadi gerakan sosial, teror dan lain sebagainya. Tentu hal ini akan menganggu stabilitas negara, masyarakat menjadi terancam dan resah.
Teori ini mendasari penulis untuk melihat suatu peristiwa berdasarkan konteksnya. Konteks kenaikan harga BBM, sejatinya pemerintah memberikan Pemahaman yang diperlukan masyarakat dalam situasi bernegara dan Pemahaman kondisi perekonomian masyarakat yang beragam.
Pemahaman ini terimplikasi dalam hubungan yang saling merasakan dan saling mengerti. Walaupun pemerintah mempunyai otoritas untuk menetapkan suatu kebijakan tetapi kebijakan tersebut tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Semoga kedepan pemerintah bisa merasakan dan mendalami kondisi masyarakatnya dengan pemahaman yang sebenarnya.***
Muhammad Firdaus, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau
Demonstrasi besar-besaran yang terjadi dalam beberapa hari ini, menimbulkan kericuhan dan kecemasan serta terganggunya aktivitas sebagian masyarakat.
Masyarakat resah karena harga BBM (akan) naik, masyarakat semakin menjerit, hidup semakin susah kecuali golongan masyarakat tertentu tidak menjadi soal bagi mereka harga BBM naik.
Peristiwa ini merupakan suatu hal yang menjadi pikiran bagi siapa yang melihat dan mengalaminya. Demonstrasi dan gerakan massa lainnya, menjadi agenda rutin negara ini setiap pemerintah akan menaikkan harga BBM.
Walaupun demonstrasi merupakan salah satu cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dalam tataran demokrasi, akan tetapi apakah selalu harus dengan demonstrasi, pengerahan massa dan kekacauan menjelang kenaikan harga BBM?
Apakah tidak ada cara yang lebih humanis atau persuasif dialogis? jika memang pemerintah memberi ruang dalam menyikapi perbedaan tersebut. Apakah pemerintah dan masyarakat tidak mau belajar dari setiap peristiwa yang sudah berlalu?
Korban berjatuhan, penjarahan terjadi, jalan diblokir, infrastruktur dirusak, suasana mencekam dan harga-harga kebutuhan pokok sudah terlanjur naik.
Memang kenaikan harga BBM merupakan suatu solusi yang paling tepat dan cepat versi pemerintah untuk mengurangi beratnya beban negara terutama hutang yang semakin tinggi, walaupun menurut sebagian ahli masih ada cara lain menyelamatkan APBN selain menaikkan harga BBM.
Pemerintah menyikapi bahwa subsidi BBM hanya ditujukan bagi kalangan yang tidak mampu, bukan dinikmati oleh kalangan menengah atas.
Akan tetapi pemerintah belum siap membuat regulasi, bagaimana BBM bersubsidi ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan bawah atau masyarakat yang tidak mampu saja, sehingga dengan berat hati pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM.
Pemikiran masyarakat sederhana saja, apapun usaha yang dilakukan pemerintah, mau buat aturan distribusi BBM, konversi ke gas, menaikkan pajak dan lain sebagainya, tidak menjadi masalah asalkan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak karena ini adalah urat nadi dari segala aktivitas masyarakat.
Jika kita amati bagaimana dampak dari demonstrasi, gerakan massa, yang dilaksanakan ratusan bahkan ribuan orang yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, aktivis partai politik dan simpatisan masyarakat lainnya, yang ujung-ujungnya membuat masyarakat semakin menderita.
Banyak aktivitas masyarakat yang terganggu, pedagang dan toko-toko yang dilintasi para pendemo banyak yang tutup, malah ada yang dirusak, pabrik-pabrik banyak tidak beroperasi karena para buruh tidak bekerja karena keterpaksaan solidaritas antar buruh, transportasi yang terganggu dan aksi yang menjurus kepada anarkis.
Peristiwa-peristiwa seperti ini hendaknya menjadi renungan bagi pemerintah dan wakil rakyat untuk mencari solusi yang paling baik dan resistensi yang terendah.
Alangkah bijaknya, konsekuensi kenaikan harga BBM, pemerintah tidak hanya memberi kompensasi yang sifatnya sesaat dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara kepada masyarakat (BLS), ini tidaklah obat yang bisa menyembuhkan kondisi kronis ekonomi masyarakat, tetapi hanya obat penenang sesaat.
Pemerintah sering mengatakan bahwa masyarakat harus bisa memahami keadaan ini tetapi, akankah pemerintah juga bisa memahami kondisi masyarakat yang semakin susah ini?
Sehingga masyarakat membuat statement balik tolong pemerintah juga bisa memahami keadaan kami bahwa masih banyak diantara kami yang bertanya, apa yang akan dimakan untuk hari ini?
Terlepas dari sikap pro dan kontra kenaikan harga BBM, Penulis melihat beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, baik demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, demo masyarakat kepada pemimpinnya dan sebagainya.
Perspektif komunikasi melihat selama ini belum dibangun perasaan sama (common sense) antara pemerintah dengan rakyatnya, tidak ada visi bersama, tidak mempunyai harapan bersama dan terjadi communication gap akibat cognitive dissonance yang dilakukan pemerintah, sehingga semua berjalan menurut versi mereka sendiri.
Pemerintah berjalan dengan kebijakannya sendiri dan masyarakat pun berusaha berkreasi dengan pemahaman mereka sendiri, sehingga kedua elemen yang harusnya menyatu ini dan saling mensupport akhirnya berjalan sendiri-sendiri dan saling tidak memahami.
Menurut teori Coordinated Management of Meaning (CMM), bahwa manusia selalu berkomunikasi dan hidup dalam realitas sosial yang berbeda, sering terjadi kesalahpahaman antara manusia dalam memahami makna komunikasi karena tidak memamahi perbedaan dan terjadi pemaksaan.
Secara umum teori ini merujuk bagaimana individu-individu menetapkan aturan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna, dan bagaimana aturan-aturan tersebut terjalin dalam sebuah dialog dimana makna senantiasa dikoordinasikan.
Dalam teori CMM, constitutive pada dasarnya merupakan aturan-aturan makna (rules of meaning), yang digunakan para partisipan komunikasi untuk mengartikan atau memahami suatu peristiwa.
Aturan (regulative) sesungguhnya merupakan aturan-aturan tindakan (rules of action) yang digunakan untuk menentukan bagaimana memberi respon atau berperilaku. Aturan-aturan makna dan tindakan selalu dipilih dalam suatu konteks.
Konteks ini merupakan kerangka acuan dimana suatu tindakan memiliki makna, dan respons seseorang akan berbeda dari suatu konteks ke konteks yang lain.
Menurut Pearce dan Cronen, mendeskripsikan konteks dengan istilah ‘’Teater tanpa Sutradara’’ dunia adalah panggung bagi para pemain tanpa sutradara.
Jadi pemerintah dan rakyat sekarang sedang melakukan aksi teartikal dengan ritme mereka sendiri-sendiri. Pemerintah bisa saja membuat aturan, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dengan kondisi masyarakatnya dan masyarakat pun melakukan feedback dengan cara mereka sendiri.
Terjadi akumulasi kekecewaan, masyarakat protes, demonstrasi, terjadi gerakan sosial, teror dan lain sebagainya. Tentu hal ini akan menganggu stabilitas negara, masyarakat menjadi terancam dan resah.
Teori ini mendasari penulis untuk melihat suatu peristiwa berdasarkan konteksnya. Konteks kenaikan harga BBM, sejatinya pemerintah memberikan Pemahaman yang diperlukan masyarakat dalam situasi bernegara dan Pemahaman kondisi perekonomian masyarakat yang beragam.
Pemahaman ini terimplikasi dalam hubungan yang saling merasakan dan saling mengerti. Walaupun pemerintah mempunyai otoritas untuk menetapkan suatu kebijakan tetapi kebijakan tersebut tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Semoga kedepan pemerintah bisa merasakan dan mendalami kondisi masyarakatnya dengan pemahaman yang sebenarnya.***
Muhammad Firdaus, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

