Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Selang satu hari setelah sidak yang dilakukan oleh Wamenkumham ke Lapas Kelas II Pekanbaru terkait dengan pengendalian dan peredaran Narkoba dari dalam Lapas dan dugaan money loundring, publik bumi Melayu digemparkan lagi dengan pemberitaan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau.
Konon kabarnya penangkapan terhadap sejumlah anggota DPRD tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi pembahasan anggaran pembangunan venue cabang olahraga menembak untuk persiapan PON ke XVIII di Riau. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat tersangka.
Penangkapan para wakil rakyat ini menambah daftar panjang potret buram wajah parlemen di Republik ini.
Rangkaian panjang peristiwa yang terjadi sebelumnya, seolah-olah tidak memberikan prevensi umum kepada para wakil rakyat untuk berhati-hati dalam menjalankan amanah rakyat.
Situasi ini tentunya membuat publik patut miris, karena bagaimana, para wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat dan mendapat gelar sebagai anggota dewan yang terhormat malah membuat dirinya menjadi tidak terhormat.
Padahal musisi kenamaan Iwan Fals telah mengingatkan bahwa wakil rakyat kumpulan orang hebat. Bukan kumpulan teman sejawat apalagi sanak famili. Kamu dipilih bukan dilotre.
Di hati dan lidah mu kami berharap. Suara kami dengar lalu sampaikan. Kutipan bait lagu Iwan Fals tersebut dimaksudkan memberikan kritikan pada lembaga legislatif pada era Orde baru yang hanya mengamini kebijakan eksekutif.
Gebrakan yang dilakukan oleh KPK patut kita apresiasi, karena telah mampu membuka tabir gelap perselingkuhan antara Legislatif dan Eksekutif, untuk menguras APBD demi kepentingan pribadi.
Terlepas dari inisiatif pemberian uang datang dari siapa, yang pasti perselingkuhan terjadi karena adanya kesamaan kepentingan. Seperti dalam nukilan lagu ST 12 yang digawangi Charli Kujadi selingkuh karena kau selingkuh. Kita sama-sama selingkuh.
Oleh karena itu, KPK tidak boleh hanya berhenti sampai pada titik penetapan empat tersangka. Penetapan empat tersangka harus dijadikan pintu masuk untuk membuka perkara ini secara terang benderang.
Sebagai sebuah Negara hukum kita menghormati asas persumption of inocence (praduga tidaak bersalah). Namun, penahanan dan penangkapan terhadap para wakil rakyat yang menyandang sebutan anggota dewan yang terhormat, sungguh mengecewakan.
Kalau, kita lacak lebih jauh kebelakang, penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap para wakil rakyat bukanlah merupakan ‘’barang baru’’.
Sebut saja misalnya sejumlah nama para legislator yang terperangkap dalam dekapan mesra KPK seperti, Al Amin Nasution, Sarjan Tahir, Bulyan Royan, Wa Ode Ida, dan kasus Cek Pelawat pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, dan terakhir kasus Wisma Atlet.
Meski ada keterkejutan. Bagi sebagian kalangan penangkapan dan penahanan itu hanya mengonfirmasikan persepsi publik tentang DPR. Sebagaimana terekam dalam pemberitaan media, transaksi uang untuk berbagai kepentingan terjadi di lembaga legislatif.
Survey Transparansi Internasional yang diketuai Todung Mulya Lubis sempat menempatkan DPR sebagai lembaga yang korup dibantah dengan cara pandang yang sinis dan legalistik oleh sejumlah politisi.
Kita memahami penolakan itu sebagai mekanisme pembelaan diri. Namun, penolakan yang berlebihan, tanpa mau melakukan introspeksi diri, tidak menolong bangsa ini untuk terbebas dari praktik korupsi.
Pemberantasan korupsi telah menyentuh hampir seluruh lini kehidupan. Ada hakim, ada jaksa, ada polisi, ada advokat, ada politisi, ada menteri dan mantan menteri, ada bupati dan mantan bupati atau gubernur dan mantan gubernur ada aktvis LSM ataupun Akademisi.
Semuanya tak terbebas dari virus korupsi. Fenomena ini akhirnya memunculkan pertanyaan: Apakah korupsi memang telah menjadi bagian dari praksis kehidupan kita sehari-hari?
Publik patut bertanya, mengapa rangkaian penangkapan terhadap beberapa tersangka korupsi tidak menimbulkan efek jera. Efek publisitas yang luas, yang kadang berdimensi mempermalukan secara sosial.
Ternyata tidak punya dampak. Sistem nilai ternyata sudah bergeser. Terpidana korupsi yang selesai menjalani hukuman disamabut hangat oleh komunitasnya.
Mereka kembali tampil sebagai figur publik. Tanpa beban, mereka yang tertangkap mempersepsikan diri sebagai yang lagi apes yang sedang sial karena ketahuan karena sebenarnya, menurut persepsi mereka, praktik serupa juga dilakukan orang lain.
Rekayasa sosial politik diperlukan untuk menimbulkan efek jera. Kepemimpinan dan kemauan yang kuat jadi prasyarat untuk itu. Aspek pembuktian terbalik, serta penegakan hukum secara lugas, merupakan terobosan yang perlu dipikirkan.
Kalau tidak, kita khawatir bangsa ini terus hidup bergelimang dalam kubangan korupsi.
Penangkapan sejumlah anggota DPRD Riau ini menyentak kesadaran kita, bagaimanapun juga sebagai wakil rakyat terhormat yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dengan sejumlah ‘’senjata’’ yang diamanatkan oleh UU seperti pemberian fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi anggaran plus sejumlah hak (interpelasi dan angket) yang sejatinya digunakan sebagai pedang perjuangan bagi para wakil rakyat untuk melawan kebijakan eksekutif yang mengkhianti rakyat, ternyata dalam praktiknya telah dijadikan sarana oleh para wakil rakyat untuk melakukan ‘’perselingkuhan’’ dengan kekuasaan eksekutif.
Para wakil rakyat kitapun hanya bersuara lantang dan kritis ketika belum mendapat bagian dari kue keuangan negara. Namun, ketika ‘’perselingkuhan’’ terjadi merekapun diam seribu bahasa. Sungguh sebuah Ironi keadaan ini.***
Mexsasai Indra Nuri Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau
Konon kabarnya penangkapan terhadap sejumlah anggota DPRD tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi pembahasan anggaran pembangunan venue cabang olahraga menembak untuk persiapan PON ke XVIII di Riau. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat tersangka.
Penangkapan para wakil rakyat ini menambah daftar panjang potret buram wajah parlemen di Republik ini.
Rangkaian panjang peristiwa yang terjadi sebelumnya, seolah-olah tidak memberikan prevensi umum kepada para wakil rakyat untuk berhati-hati dalam menjalankan amanah rakyat.
Situasi ini tentunya membuat publik patut miris, karena bagaimana, para wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat dan mendapat gelar sebagai anggota dewan yang terhormat malah membuat dirinya menjadi tidak terhormat.
Padahal musisi kenamaan Iwan Fals telah mengingatkan bahwa wakil rakyat kumpulan orang hebat. Bukan kumpulan teman sejawat apalagi sanak famili. Kamu dipilih bukan dilotre.
Di hati dan lidah mu kami berharap. Suara kami dengar lalu sampaikan. Kutipan bait lagu Iwan Fals tersebut dimaksudkan memberikan kritikan pada lembaga legislatif pada era Orde baru yang hanya mengamini kebijakan eksekutif.
Gebrakan yang dilakukan oleh KPK patut kita apresiasi, karena telah mampu membuka tabir gelap perselingkuhan antara Legislatif dan Eksekutif, untuk menguras APBD demi kepentingan pribadi.
Terlepas dari inisiatif pemberian uang datang dari siapa, yang pasti perselingkuhan terjadi karena adanya kesamaan kepentingan. Seperti dalam nukilan lagu ST 12 yang digawangi Charli Kujadi selingkuh karena kau selingkuh. Kita sama-sama selingkuh.
Oleh karena itu, KPK tidak boleh hanya berhenti sampai pada titik penetapan empat tersangka. Penetapan empat tersangka harus dijadikan pintu masuk untuk membuka perkara ini secara terang benderang.
Sebagai sebuah Negara hukum kita menghormati asas persumption of inocence (praduga tidaak bersalah). Namun, penahanan dan penangkapan terhadap para wakil rakyat yang menyandang sebutan anggota dewan yang terhormat, sungguh mengecewakan.
Kalau, kita lacak lebih jauh kebelakang, penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap para wakil rakyat bukanlah merupakan ‘’barang baru’’.
Sebut saja misalnya sejumlah nama para legislator yang terperangkap dalam dekapan mesra KPK seperti, Al Amin Nasution, Sarjan Tahir, Bulyan Royan, Wa Ode Ida, dan kasus Cek Pelawat pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, dan terakhir kasus Wisma Atlet.
Meski ada keterkejutan. Bagi sebagian kalangan penangkapan dan penahanan itu hanya mengonfirmasikan persepsi publik tentang DPR. Sebagaimana terekam dalam pemberitaan media, transaksi uang untuk berbagai kepentingan terjadi di lembaga legislatif.
Survey Transparansi Internasional yang diketuai Todung Mulya Lubis sempat menempatkan DPR sebagai lembaga yang korup dibantah dengan cara pandang yang sinis dan legalistik oleh sejumlah politisi.
Kita memahami penolakan itu sebagai mekanisme pembelaan diri. Namun, penolakan yang berlebihan, tanpa mau melakukan introspeksi diri, tidak menolong bangsa ini untuk terbebas dari praktik korupsi.
Pemberantasan korupsi telah menyentuh hampir seluruh lini kehidupan. Ada hakim, ada jaksa, ada polisi, ada advokat, ada politisi, ada menteri dan mantan menteri, ada bupati dan mantan bupati atau gubernur dan mantan gubernur ada aktvis LSM ataupun Akademisi.
Semuanya tak terbebas dari virus korupsi. Fenomena ini akhirnya memunculkan pertanyaan: Apakah korupsi memang telah menjadi bagian dari praksis kehidupan kita sehari-hari?
Publik patut bertanya, mengapa rangkaian penangkapan terhadap beberapa tersangka korupsi tidak menimbulkan efek jera. Efek publisitas yang luas, yang kadang berdimensi mempermalukan secara sosial.
Ternyata tidak punya dampak. Sistem nilai ternyata sudah bergeser. Terpidana korupsi yang selesai menjalani hukuman disamabut hangat oleh komunitasnya.
Mereka kembali tampil sebagai figur publik. Tanpa beban, mereka yang tertangkap mempersepsikan diri sebagai yang lagi apes yang sedang sial karena ketahuan karena sebenarnya, menurut persepsi mereka, praktik serupa juga dilakukan orang lain.
Rekayasa sosial politik diperlukan untuk menimbulkan efek jera. Kepemimpinan dan kemauan yang kuat jadi prasyarat untuk itu. Aspek pembuktian terbalik, serta penegakan hukum secara lugas, merupakan terobosan yang perlu dipikirkan.
Kalau tidak, kita khawatir bangsa ini terus hidup bergelimang dalam kubangan korupsi.
Penangkapan sejumlah anggota DPRD Riau ini menyentak kesadaran kita, bagaimanapun juga sebagai wakil rakyat terhormat yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dengan sejumlah ‘’senjata’’ yang diamanatkan oleh UU seperti pemberian fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi anggaran plus sejumlah hak (interpelasi dan angket) yang sejatinya digunakan sebagai pedang perjuangan bagi para wakil rakyat untuk melawan kebijakan eksekutif yang mengkhianti rakyat, ternyata dalam praktiknya telah dijadikan sarana oleh para wakil rakyat untuk melakukan ‘’perselingkuhan’’ dengan kekuasaan eksekutif.
Para wakil rakyat kitapun hanya bersuara lantang dan kritis ketika belum mendapat bagian dari kue keuangan negara. Namun, ketika ‘’perselingkuhan’’ terjadi merekapun diam seribu bahasa. Sungguh sebuah Ironi keadaan ini.***
Mexsasai Indra Nuri Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

