Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Genderang KPK ”Goyang’’ Daerah

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan dan upaya hukum dalam pengungkapan dugaan gratifikasi salah satu venue PON XVIII di Riau.

Langkah hukum yang dilakukan lembaga superbodi ini otomatis menjadi perhatian seluruh masyarakat di seantera negeri ini dari Sabang sampai Papua. Ini, karena 9 September depan merupakan pesta olahraga multi iven ter-akbar di Indonesia.

Sentuhan hukum KPK yang menetapkan empat tersangka, dua orang anggota DPRD Riau, satu orang pejabat di Dispora dan satu orang lagi adalah karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP), merupakan bukti konkrit bahwa hukum sudah berjalan.

Dengan adanya sentuhan hukum menjelang multi iven terakbar ini, apakah langkah ini akan mempercepat persiapan PON atau malah menyurutkan semangat para pihak yang sejak awal sudah melakukan langkah kerja untuk suksesnya ajang olahraga bergengsi di tanah air ini.

Jika tindakan hukum KPK memberikan vitamin segar, sehingga para pihak dapat bekerja lebih cepat dengan kekuatan ekstra dan terbebas dari korupsi, maka tindakan hukum itu, benar-benar harus dilakukan kepada siapa saja yang terbukti menikmati uang negara.

Sebaliknya, apabila tindakan hukum KPK menyurutkan nyali para pihak untuk menggesa persiapan PON XVIII, maka sangat perlu dipertanyakan, apakah pihak terkait dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya atau tetap menunda-nunda pekerjaan yang harusnya sudah difinalkan.

Yang  jelas, genderang KPK ‘’goyang’’ daerah khusunya di Provinsi Riau sudah memasuki babak permulaan. Sikap dan tindakan hukum KPK ini, diyakini mendapat dukungan dari komunitas masyarakat Indonesia yang sepakat untuk memberantas korupsi.

Agar dukungan masyarakat dan kepercayaan kepada lembaga superbodi itu tetap terjaga, maka para pejabat di KPK harus dapat membuktikan kinerjanya dan dibuktikan dengan fakta hukum.

Persoalannya, benarkan KPK bakal mengungkap tindakan salah yang dilakukan para pihak, terutama pihak-pihak yang coba mengambil keuntungan dari pelaksanaan PON XVIII di Riau.

Untuk sementara yang mengetahui secara pasti adalah KPK, karena merekalah yang memiliki target hukum, mau dibawa kemana penanganaan perkara ini. Sedangkan masyarakat yang bertindak sebagai penonton, baru akan mengetahui setelah KPK menuntaskan perkara ini sampai dibuktikan di meja pengadilan.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer