Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antara Gaji dan Kemuliaan Hakim

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Di Sambas Kalimantan Barat,  seorang hakim (Abd Rahman) terpaksa harus berjualan baju dan jilbab untuk memenuhi keperluan hidup diri dan keluarganya karena hanya menerima gaji Rp2.200.000 sebulan.

Gaji sebanyak itu sudah termasuk sewa rumah ditempatnya bertugas karena jauh dari anak dan istri. Sewa rumah sebesar Rp450.000 ditambah lagi dengan keperluan untuk mengirimkan uang kepada anak dan istri tentu saja sangat jauh dari hidup layak.

Di sisi lain, beban tugas yang berat harus dihadapi setiap hari untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sangat kompleks dan beragam, ditambah lagi target waktu untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan adil.

Seorang hakim terpaksa harus berhadapan langsung dengan masyarakat pencari keadilan.  

Masyarakat yang sedang menghadapi perkara yang memerlukan putusan hakim adalah orang-orang yang bermasalah yang tentu saja dibenak mereka penuh pengharapan agar bisa memenangkan perkara.  

Di dalam persidangan sebuah perkara, selalu ada dua pihak yang saling tuduh, saling tuding, saling menjatuhkan yang menyatakan dirinyalah yang paling benar.

Tidak jarang amarah dan emosi meletup seperti bom waktu tertumpah ruah di ruang persidangan. Hakim sebagai manusia biasa terkadang juga terpancing dalam amarah dan sumpah serapah orang-orang yang sedang berperkara yang sedang disidangkanya.

Begitulah singkatnya cerita tentang beratnya tugas-tugas keseharian hakim dalam menghadapi masyarakat pencari keadilan.  Harus selalu arif dan bijaksana serta yang tidak kalah pentingnya adil dalam memutuskan sengketa. Pertanyaan, apakah sebanding dengan keadilan yang diberikan Negara kepada sang hakim?

Di sisi lain Presiden sebagai kepala Negara bahkan belum berbuat apa-apa terhadap nasib para hakim terutama tentang ketidakpastian kenaikan gaji mereka.

Hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap kenaikan gaji PNS. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menyampaikan Nota Keuangan APBN 2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Agustus tahun lalu menaikan gaji PNS rata-rata 10 persen.

Sikap diam para hakim selama ini untuk tidak meminta kenaikan gaji ternyata tidak membuka mata hati pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan hidup mereka.  

Eksekutif larut untuk memperhatikan kenaikan gaji PNS yang tentu saja juga penting untuk diperhatikan. Sementara itu, gaji, tunjangan, uang saku, uang entah apalagi namanya para anggota DPR selalu mengalami kenaikan melalui Undang-undang yang diciptakanya sendiri.

Setiap pejabat Negara memiliki alasan untuk meminta kenaikan gaji, akan tetapi, jauh lebih penting untuk memperhatikan dan menaikan taraf hidup hakim sebagai garda terdepan dalam mengawal Indonesia sebagai Negara hukum.

Gaji PNS selalu mengalami kenaikan, sedangkan gaji hakim segitu-segitu saja dari dulu. Saat ini kalau dihitung-hitung gaji PNS lebih besar dari pada gaji Hakim.

Memang, kita tidak bisa menutup mata ada segelintir hakim yang melakukan perbuatan tercela memperjualbelikan keadilan demi uang. Akan tetapi mengingat jumlah hakim diseluruh Indonesia yang mencapai 7.390 orang, tentu saja masih banyak hakim-hakim yang masih memegang teguh profesionalitas dan menjunjung tinggi martabatnya sebagai wakil tuhan di atas dunia.

Bahkan ada yang berpendapat Kedaulatan Indonesia sebagai negara hukum terancam jika kesejahteran hakim pengadilan sebagai salah satu sendi penjaganya tidak terjamin.

Bagaimana kita mau mengharapkan terjadinya penguatan hukum kalau para hakim sebagai front liner keadilan tidak bisa bekerja dengan dukungan kesejahteraan yang tak memadai.

Menjadi seorang hakim dalam padangan Islam hukumnya fadhu kifayah untuk orang-orang yang pantas dan mampu untuk menjadi hakim. Jabatan hakim adalah jabatan yang penuh tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat.

Tanggung jawab di dunia, hakim harus memberikan putusan yang adil dan dapat diterima semua pihak. Sedangkan, di akhirat seorang hakim akan dimintai pertanggungjawabanya kelak dalam setiap perkara yang pernah diputuskanya.

Sabda Rasulullah mengatakan, Hakim itu ada tiga macam di dalam surga tempatnya, dan dua macam di dalam neraka. Hakim yang pertama adalah hakim yang mengerti akan kebenaran dan memutuskan perkara dengan benar, hakim yang seperti ini akan dijanjikan surga di akhirat.

Hakim yang kedua adalah hakim yang mengerti akan kebenaran akan tetapi menyimpang dari kebenaran oleh karena sesuatu sebab, misalnya menerima suap, maka hakim seperti ini akan masuk neraka.

Hakim yang ketiga adalah hakim yang menghukum manusia karena ketidaktahuanya tentang masalah yang disengketakan. Misalnya hakim yang tidak pernah belajar hukum ekonomi, akan tetapi memutuskan tentang perkara ekonomi, jika dia salah dalam memutuskan karena katidak tahuanya, maka hakim yang seperti ini tetap masuk neraka tanpa alasan ketidaktahuan.

Oleh karena besarnya tanggung jawab hakim, selanjutnya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang dijadikan hakim di antara manusia maka Sungguh ia telah disembelih dengan tidak memakai pisau. Itu jugalah sebabnya banyak ulama-ulama besar banyak yang menolak untuk menjadi hakim.

Dalam sejarah peradilan Islam, Ibnu Umar takut menjadi hakim ketika diminta oleh Usman bin Affan, imam Abu Hanifah tidak mau menjadi hakim ketika diminta oleh khalifah Al Mansyur, hingga ia dipenjarakan oleh khalifah Al-Makmun.   

Itukah sebabnya mengapa gaji hakim harus dan tidak bisa tidak harus dinaikan. Tanggung jawab yang luar biasa besar yang harus dipertanggungjawabkanya di hadapan tuhan yang maha kuasa tidak sebanding dengan gaji Abdul Rahman Hakim di Kalimantan Barat sebesar Rp2.200.000 sebulan.

Aksi mogok sidang yang dilakukan Hakim jika diukur dari kacamata kemuliaan dan kehormatanya memang tidak pantas dilakukan oleh seorang hakim.  

Akan tetapi, perlakuan tidak adil dari Negara kepada Para ‘’Yang Mulia’’ ini dalam menghadapi beban hidup juga tidak bisa diabaikan begitu saja.

Mereka merelakan dirinya untuk di hisap di hadapan Tuhan Yang Maha Esa demi mengabdi untuk menagakan hukum dan keadilan. Masyarakat diharapkan membuka hati dan mata mereka untuk ikut memperjuangkan dan manaikan taraf hidup hakim demi untuk mendapatkan keadilan di palu para hakim.

Semoga dengan kenaikan gaji hakim nantinya masyarakat pencari keadilan tidak perlu lagi menambah uang saku para hakim melalui putusan-putusan yang diberikanya. ***


Abdul Heris Rusli, Advokat pada Law firm AHR & Partners di Pekanbaru

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer