Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Banyak cara untuk meneruskan atau memperpanjang umur suatu institusi atau organisasi. Dalam hal sumber daya manusia, pengkaderan adalah cara yang umum ditempuh.
Menurut asal kata, istilah kader yang diperkenalkan Lenin pada masa pembentukan Partai Komunis Sovyet berarti orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, yang berfungsi sebagai ‘’pemihak’’ dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut.
Sebenarnya, tentu tak ada yang salah dengan istilah kader selama ia digunakan untuk hal-hal yang baik. Yang jadi masalah tentu jika kader ‘’ditempa’’ untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti korupsi berjamaah.
Apalagi jika itu dilakukan oleh lembaga yang namanya saja sudah bukan main agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para anggotanya saja disapa dengan anggota Dewan yang terhormat.
Tapi, inilah sebenarnya potret hasil pengkaderan dari sekian banyak partai politik kita. Apapun visi misinya, apapun asas berpijaknya, para anggota DPR adalah cerminan pengkaderan partai politiknya.
Apa jadinya negeri ini jika ternyata yang dikader ini adalah para perampok? Mereka memang bukan merampok partainya. Tapi lebih kejam lagi, mereka merampok rakyatnya sendiri —yang dengan suara rakyatlah mereka bisa duduk di parlemen. Kerja mereka tak lebih dari mengkhianati konstituennya sendiri.
Mulanya, mereka merampok dalam jalur UU atau Perda. Maka dibuatlah berbagai peraturan untuk memuluskan dan melegalkan perampokan itu. Seperti peraturan untuk bisa mendapatkan segunung tunjangan dengan harga super mahal, fasilitas serba wah, dana rapat ini itu yang besarnya bukan main dan banyak lagi keistimewaan yang lain.
Pengesahan peraturan jenis ini takkan pernah mendapat perdebatan yang sengit atau bahkan rapat hingga berhari-hari. Dengan berbagai peraturan ini, menjadi anggota DPR adalah jaminan hidup mewah.
Tapi, pernahkah mereka bertanya pada rakyat: relakah rakyat melihat para pemimpin mereka hidup bergelimang kemewahan seperti itu?
Kini, modus perampokan itu malah menemukan kiat yang lebih mangkus. Berbagai revisi Perda adalah jalannya. Padahal, untuk membuat satu Perda saja, sudah jutaan uang rakyat yang tersedot untuk berbagai macam rapat, studi banding dan lain sebagainya.
Caranya pun gampang. Tinggal beroperasi bersama eksekutif yang culas dan pihak swasta yang rakus. Kerja sama tiga pihak inilah yang akan melestarikan korupsi di negeri ini.
Jadi, hanya dapat apa rakyat dari hasil pengkaderan partai politik selama ini? Rakyat tak lebih hanya dapat lintah, tikus berdasi, perampok kerah putih yang mengkorupsi uang rakyat siang dan malam.***
Menurut asal kata, istilah kader yang diperkenalkan Lenin pada masa pembentukan Partai Komunis Sovyet berarti orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, yang berfungsi sebagai ‘’pemihak’’ dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut.
Sebenarnya, tentu tak ada yang salah dengan istilah kader selama ia digunakan untuk hal-hal yang baik. Yang jadi masalah tentu jika kader ‘’ditempa’’ untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti korupsi berjamaah.
Apalagi jika itu dilakukan oleh lembaga yang namanya saja sudah bukan main agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para anggotanya saja disapa dengan anggota Dewan yang terhormat.
Tapi, inilah sebenarnya potret hasil pengkaderan dari sekian banyak partai politik kita. Apapun visi misinya, apapun asas berpijaknya, para anggota DPR adalah cerminan pengkaderan partai politiknya.
Apa jadinya negeri ini jika ternyata yang dikader ini adalah para perampok? Mereka memang bukan merampok partainya. Tapi lebih kejam lagi, mereka merampok rakyatnya sendiri —yang dengan suara rakyatlah mereka bisa duduk di parlemen. Kerja mereka tak lebih dari mengkhianati konstituennya sendiri.
Mulanya, mereka merampok dalam jalur UU atau Perda. Maka dibuatlah berbagai peraturan untuk memuluskan dan melegalkan perampokan itu. Seperti peraturan untuk bisa mendapatkan segunung tunjangan dengan harga super mahal, fasilitas serba wah, dana rapat ini itu yang besarnya bukan main dan banyak lagi keistimewaan yang lain.
Pengesahan peraturan jenis ini takkan pernah mendapat perdebatan yang sengit atau bahkan rapat hingga berhari-hari. Dengan berbagai peraturan ini, menjadi anggota DPR adalah jaminan hidup mewah.
Tapi, pernahkah mereka bertanya pada rakyat: relakah rakyat melihat para pemimpin mereka hidup bergelimang kemewahan seperti itu?
Kini, modus perampokan itu malah menemukan kiat yang lebih mangkus. Berbagai revisi Perda adalah jalannya. Padahal, untuk membuat satu Perda saja, sudah jutaan uang rakyat yang tersedot untuk berbagai macam rapat, studi banding dan lain sebagainya.
Caranya pun gampang. Tinggal beroperasi bersama eksekutif yang culas dan pihak swasta yang rakus. Kerja sama tiga pihak inilah yang akan melestarikan korupsi di negeri ini.
Jadi, hanya dapat apa rakyat dari hasil pengkaderan partai politik selama ini? Rakyat tak lebih hanya dapat lintah, tikus berdasi, perampok kerah putih yang mengkorupsi uang rakyat siang dan malam.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

