Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Salah satu hak DPR, adalah hak bertanya atau diisitilahkan dengan hak interpelasi. Interpelasi dilakukan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait interpelasi, ada berita yang hangat di media saat ini, yaitu rencana DPR mengajukan usulan hak tersebut untuk mempertanyakan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan.
Menteri yang terkenal dengan jargon “Kerja, Kerja, Kerja” ini dinilai telah membuat kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang sebelumnya.
Aturan yang dikeluarkan Meneg BUMN ini, adalah Kepmen BUMN Nomor 236/MBU/2011, yang secara umum berisi semangat debirokrasi di lingkungan BUMN.
Sedangkan aturan undang-undang yang dilanggar, di antaranya, UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Menurut Dahlan, alasannya mengeluarkan Kepmen itu, adalah supaya Kementerian BUMN lebih memperkuat nilai-nilai korporasi daripada birokrasi.
Menurut dia, majunya BUMN di Cina misalnya, tersebab iklim korporasi yang sangat bagus. Namun, niat baik ini justeru dinilai DPR melanggar undang-undang dan pantas dipertanyakan kepada pemerintah.
Namun, bukan saja soal rencana interpelasinya yang layak dicermati. Suara-suara pro kontra terhadap rencana ini justeru membuat ramai. Mulai dari pengamat, praktisi hukum, sampai politisi sendiri bahkan masyarakat secara luas ikut bersuara.
Riuhnya suara pro kontra malah cenderung lebih ramai dari rencana interpelasi itu sendiri.
Ada yang menilai, rencana interpelasi ini kurang pas, di tengah-tengah semangat seorang Dahlan Iskan untuk memajukan dan memperbaiki perusahaan di lingkup BUMN.
Bahkan lebih tegas lagi disebutkan, kalau interpelasi ini dilaksanakan, malah akan menambah citra buruk DPR yang sedang mengalami penurunan citra di mata rakyat. Untuk itu, interpelasi sebaiknya tidak dilaksanakan.
Uniknya, komentar seperti ini juga datang dari kalangan DPR sendiri. Bahkan ada petinggi partai politik yang melarang anggotanya DPR untuk ikut-ikutan latah mendukun interpelasi ini.
Ada pula yang secara lebih elegan menyarankan, tidak perlu buru-buru interpelasi, tapi bisa lewat rapat kerja mitra di komisi yang bersangkutan.
Lalu, apa betul yang mendorong para politisi yang masih kukuh mendorong adanya interpelasi? Hmmm, ada juga yang bilang, jangan-jangan ada muatan politisnya.
Yah, biasalah. Menjelang Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, para politisi di Senanyan buat gebrakan-gebrakan politis untuk menarik simpati rakyat. ***
Terkait interpelasi, ada berita yang hangat di media saat ini, yaitu rencana DPR mengajukan usulan hak tersebut untuk mempertanyakan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan.
Menteri yang terkenal dengan jargon “Kerja, Kerja, Kerja” ini dinilai telah membuat kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang sebelumnya.
Aturan yang dikeluarkan Meneg BUMN ini, adalah Kepmen BUMN Nomor 236/MBU/2011, yang secara umum berisi semangat debirokrasi di lingkungan BUMN.
Sedangkan aturan undang-undang yang dilanggar, di antaranya, UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Menurut Dahlan, alasannya mengeluarkan Kepmen itu, adalah supaya Kementerian BUMN lebih memperkuat nilai-nilai korporasi daripada birokrasi.
Menurut dia, majunya BUMN di Cina misalnya, tersebab iklim korporasi yang sangat bagus. Namun, niat baik ini justeru dinilai DPR melanggar undang-undang dan pantas dipertanyakan kepada pemerintah.
Namun, bukan saja soal rencana interpelasinya yang layak dicermati. Suara-suara pro kontra terhadap rencana ini justeru membuat ramai. Mulai dari pengamat, praktisi hukum, sampai politisi sendiri bahkan masyarakat secara luas ikut bersuara.
Riuhnya suara pro kontra malah cenderung lebih ramai dari rencana interpelasi itu sendiri.
Ada yang menilai, rencana interpelasi ini kurang pas, di tengah-tengah semangat seorang Dahlan Iskan untuk memajukan dan memperbaiki perusahaan di lingkup BUMN.
Bahkan lebih tegas lagi disebutkan, kalau interpelasi ini dilaksanakan, malah akan menambah citra buruk DPR yang sedang mengalami penurunan citra di mata rakyat. Untuk itu, interpelasi sebaiknya tidak dilaksanakan.
Uniknya, komentar seperti ini juga datang dari kalangan DPR sendiri. Bahkan ada petinggi partai politik yang melarang anggotanya DPR untuk ikut-ikutan latah mendukun interpelasi ini.
Ada pula yang secara lebih elegan menyarankan, tidak perlu buru-buru interpelasi, tapi bisa lewat rapat kerja mitra di komisi yang bersangkutan.
Lalu, apa betul yang mendorong para politisi yang masih kukuh mendorong adanya interpelasi? Hmmm, ada juga yang bilang, jangan-jangan ada muatan politisnya.
Yah, biasalah. Menjelang Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, para politisi di Senanyan buat gebrakan-gebrakan politis untuk menarik simpati rakyat. ***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

