Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Reformasi birokrasi kembali digaungkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar saat rapat kerja sosialisasi reformasi birokrasi dengan pemerintah daerah. Kita barangkali patut berharap reformasi birokrasi bisa berjalan di negeri ini tidak hanya sekedar slogan. Mungkinkah?
Jawaban mungkin atau tidak, itu sangat tergantung pada birokrat itu sendiri karena merekalah yang menjalankannya. Namun, menyimak pemaparan atau bahan Menpan dan RB Azwar Abubakar pada kegiatan rapat kerja sosialisasi reformasi birokrasi beberapa waktu yang lalu, dia menyadari benar bahwa institusi yang dipimpinnya mengalami cukup banyak penyakit.
Ada lima permasalahan mendasar yang menurutnya melatarbelakangi kompleksitas penyakit ditubuh birokrasi Indonesia.
Pertama, organisasi dan kewenangan: belum tepat fungsi dan sasaran dan masih banyak disalahgunakan dan over lapping. Kedua, pelayanan publik: belum memenuhi keperluan dan kepuasan masyarakat. Ketiga, pola pikir dan budaya kerja, belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional dan melayani. Keempat peraturan perundang-undangan tumpang tindih, tidak jelas dan multi tafsir.
Kelima, SDM Aparatur, PNS 4.572.113 orang (BKN, Desember 2011), kuantitas penyebarannya tak sesuai kebutuhan, kualitas dan produktifitas masih rendah, penggajian belum adil (berdasarkan beban kerja dan jabatannya), kesejahteraan masih kurang, tunjangan kinerja belum semua. Ini permasalahan-permasalahan yang memang diperlukan tindakan bersama untuk memperbaiki dan membenahi permasalahan dalam tubuh birokrasi kita.
Ada kendala yang lebih penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yakni efek kepala daerah yang dipilih melalui Pemilukada.
Fakta di lapangan membuktikan sulit sekali birokrasi untuk netral dan para birokrat yang mendukung kepala daerah tertentu biasanya kerap menjadi tangan-tangan politik penguasa atau kepala daerah. Sehingga, proses mutasi birokrat sering sekali tidak sehat.
Proses mutasi tidak mengedepankan profesionalisme, sehingga memang untuk level daerah harus ada pemimpin atau kepala daerah yang kuat dan punya komitmen yang cukup tinggi untuk menegakkan reformasi birokrasi.
Dilihat dari kacamata istilah birokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang berada di belakang meja. Artinya, kekuasaan (dalam arti sempit) ada di tangan orang-orang yang mempunyai suatu jabatan khususnya di pemerintahan.
Birokrasi sebagai suatu sistem dan birokrat orang yang menjalankan sistem. Konsep ideal yang dikembangkan oleh Max Weber yang diterapkan belum maksimal dan memang dalam praktiknya juga sulit untuk dilakukan.
Masalah utama dalam birokrasi di Indonesia menurut penulis, pertama, lemahnya kontrol rakyat terhadap birokrasi pemerintahan. Kentalnya budaya feodalistik pada birokrasi Indonesia terkadang membuat para birokrat yang seharusnya melayani rakyat malah sebaliknya.
Kedua, jika kontrol rakyat tidak bisa dijalankan, maka birokrasi pun tidak dapat digolongkan sebagai birokrasi yang demokratis. Dari permasalahan-permasalah ini munculah aroma tak sedap, baik pada birokrasi yang bisa dipandang dari sistem dan lembaga maupun pada birokratnya, meskipun sebenarnya birokrasi tidak bersalah dalam hal ini.
Akan tetapi, karena pelaku birokrasi alias birokrat yang nyeleneh akibatnya birokrasi juga turut dipersalahkan. Intinya reformasi birokrasi merupakan sesuatu yang penting untuk memperbaiki struktur sistem dan kelembagaan birokrasi itu sendiri.
Kita patut bersyukur, Menpan- RB tidak hanya sekedar menyusun wacana pentingnya melakukan reformasi birokrasi, tapi juga menyusun langkah strategis yang mereka tuangkan dalam sembilan program percepatan reformasi birokrasi yakni penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi CPNS dan Promosi PNS secara terbuka, profesionalisasi PNS, penyederhanaan perizinan usaha, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri dan efisiensi penggunaan fasilitas sarana dan prasarana kerja pegawai negeri.
Semua ini juga memiliki rencana aksi. Ambil contoh untuk percepatan reformasi birokrasi dengan diawali proses evaluasi. Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemda, evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural, eselon III, IV dan V pada unsur pelaksana dan penunjang. Evaluasi LPNK, Evaluasi LNS Lanjutan, Evaluasi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Eselon II. Nah, ini wacana dan rencana yang dilakukan oleh Menpan & RB.
Kita sangat berharap hal ini bisa terealisasi dan perlu diingat ini semua sangat tergantung dengan kemauan para birokrat untuk mengubahnya dan ini bukanlah pekerjaan yang sederhana dan mudah.
Perlu kerja sama semua pihak dan mudah-mudah kita semua satu frekuensi untuk melakukan perbaikan di tubuh birokrasi dan marilah bersama-sama kita mengawal prosesnya. ***
Raja Dachroni Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Riau dan Ketua Umum PD KAMMI Kepulauan Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

