Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Angie dan Korupsi yang Tak Pernah Mati

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Nasib Angelina Sondakh akhirnya berujung di jeruji besi. Kemarin KPK menjebloskan Putri Indonesia 2001 ini ke Rutan KPK setelah diperiksa selama enam jam.

Selain menjadi tersangka dalam kasus Wisma Atlet yang telah menyeret mantan Bendahra Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, wanita cantik asal Manado ini juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi di Kemendikbud.

Sejak Nazarudin “bernyanyi” setelah dia  menjadi tersangka kasus Wisma Atlet, memang banyak nama yang disebutnya ikut merasakan enaknya uang hasil korupsi.

Nazarudin tak ingin sendirian berada di hotel prodeo. Rekan-rekannya di Demokrat juga dilibatkan. Angie adalah salah satunya. Nama lainnya yang banyak ditunggu orang untuk diperiksa serius oleh KPK adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Meski banyak tudingan dan arah kasus menuju ke Anas, KPK masih belum melakukan tindakan apapun.

Bagi Demokrat –meski dari awal sudah menegaskan untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas— ditahannya Angie merupakan pukulan berat bagi partai pemenang Pemilu 2009 ini. Satu demi satu, kader-kader terbaiknya diseret kasus hukum.

Yang terakhir, nama Max Sopacua terseret kasus pengadaan alat kesehatan yang nilainya amat fantastis hingga lebih Rp1 triliun.

Inilah budaya kekuasaan yang sulit dibuang dalam diri bangsa ini. Konsep aji mumpung terus terjadi. Siapa yang berkuasa, maka penumpukan kekayaan, “penyatuan” para teman, saudara atau sahabat dalam satu lingkaran, yang memungkinkan terciptanya sebuah dinasti yang terdiri dari orang-orang lingkaran dekat tersebut. Korupsi menjadi muara dari semua itu. Ini tidak hanya di era sekarang.

Ketika Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarno Putri hingga seorang kyai seperti Gus Dur berkuasa, lingkaran setan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ini terus terjadi.

Hanya saja, di era sebelumnya, keterbukaan seperti sekarang tak ditemukan, sehingga praktik KKN menjadi hal yang biasa dan tak terungkap ke masyarakat.  

Di era tertutup yang cukup lama di masa Orde Baru, sangat jarang kasus korupsi sampai ke pengadilan. Fungsi pers yang dipelintir dan dikuasai Orde Baru juga tak memberi ruang bagi masyarakat untuk menikmati informasi yang diberikan  media massa. Yang terjadi, orang-orang yang menggaruk uang negara bebas berkeliaran, dan pers yang mencoba menyiarkan fakta itu malah dibungkam.

Kita tentu ingat kasus seperti menjamurnya KKN di Pertamina zaman Ibnu Sutowo. Bukan Ibnu Sutowo dan lingkarannya yang diperiksa atau dihukum, tetapi koran sehebat Indonesia Raya yang dibredel, termasuk wartawan setangguh Mochtar Lubis yang harus mendekam di penjara.

Kita juga masih ingat kasus skandal pembelian kapal perang eks Jerman yang “ditengarai” melibatkan BJ Habibie dan orang dekatnya. Bukannya temuan Majalah Tempo yang dikembangkan, Soeharto malah memilih membredel majalah itu dengan mencabut izin terbitnya.

Di era terbuka seperti sekarang, penanganan hukum cukup baik meski belum maksimal, namun sudah cukup menjelaskan bahwa ada upaya untuk meminimalisir korupsi. Seperti setan yang tak pernah mati, korupsi, barangkali tak akan pernah mati.

Tetapi harus ada orang yang selalu berusaha membunuhnya.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer