Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Implikasi (Mudarat) Outsourcing

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Permasalahan outsourcing —pekerja kontrak atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu—, merupakan salah satu persoalan yang serius di Indonesia.

Undang-undang Ketenagakerjaan yang ada, masih banyak kelemahannya dalam menangani permasalahan hubungan kerja, seperti pengupahan, outsourcing dan lain-lain.

Outsourcing merupakan bahagian dari perjanjian yang dikonsepkan sebagai hak para pekerja. Hal ini tercermin dalam aturan yang secara langsung mencantumkan outsourcing sebagai hak (positive regulation).

Oleh karena itu outsourcing seharusnya merupakan wadah yang harus diperjuangkan kaum pekerja untuk meningkatkan dan mempertahankan kepentingan sosial ekonominya. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan outsourcing ini selalu merugikan para pekerja.

Kedudukan Tidak Seimbang
Pengaturan outsourcing dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia secara langsung menandakan, meskipun secara perundangan kedudukan pekerja sama dengan pengusaha, namun secara sosiologis kedudukan pengusaha lebih kuat jika dibandingkan dengan kedudukan pekerja.

Semakin berlapisnya hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha, maka akan semakin jauh jarak antara tiga pihak yang mempunyai kepentingan dalam hubungan industrial yaitu; pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Pekerja di Indonesia harus dikembalikan kepada falsafahnya sebagai makhluk yang mempunyai harkat dan martabat sehingga hak-haknya yang sudah dihilangkan seperti pesangon, tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap maupun tidak tetap harus diberikan kembali.

Hubungan industrial yang harmonis di antara pekerja dengan pengusaha di Indonesia saat ini sudah mulai hilang. Bentuk hubungan kerja di Indonesia masih dalam bentuk hubungan subordinasi di antara pihak pengusaha dengan golongan pekerja.

Kedudukan penawaran pekerja yang masih belum seimbang, jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan peluang kerja, keterampilan yang tidak sesuai dengan permintaan, serta tenaga kerja muda yang terus meningkat merupakan ciri pasaran tenaga kerja Indonesia, sehingga sistem hubungan secara kontrak sebagaimana berlangsung di negara-negara maju belum boleh diterapkan.

Penerapan keleluasaan dalam pasaran tenaga kerja outsourcing dari sudut hubungan kerja mempunyai implikasi yang negatif. Ia boleh mengurangkan dominasi serikat buruh terhadap kepentingan pekerja tetap, namun mengabaikan golongan penganggur.

Konsep keselamatan lapangan kerja juga menjadi lebih utama jika dibandingkan dengan keselamatan kerja.

Keleluasaan pasaran kerja juga berfungsi dalam memecahkan masalah dualisme pasaran kerja. Ia akan menjamin pasaran kerja secara lebih terbuka. Ini akan memberi peluang kepada para pekerja di sektor pemerintah untuk dialihkan ke sektor swasta.

Namun secara realitasnya di Indonesia, penerapan keleluasaan pasaran tenaga kerja yang tidak dibatasi dan diawasi dengan ketat membuat pekerja semakin menderita karena tidak ada keselamatan kerja.

Selain itu, kekuatan kolektif pekerja menjadi semakin lemah karena jumlah anggota serikat buruh yang semakin berkurang disebabkan pekerja kontrak dan pekerja outsourcing takut untuk bergabung dalam serikat buruh.

Keleluasaan pasaran tenaga kerja outsourcing juga semakin menghilangkan kedudukan serikat buruh secara sistematik.

Terdapat kecenderungan pihak pengusaha mempersempitkan pengertian yang masuk dalam kelompok core businees perusahaan, dan non core businees menggunakan pekerja outsourcing dengan lebih banyak.

Outsourcing diterjemahkan ke dalam ruang lingkup dasar tenaga kerja di Indonesia sebagai sebahagian dari dasar Labour Market Flexibility atau Pasaran Kerja Fleksibel yang dimaknai kepada kebebasan untuk merekrut dan memecat pekerja dengan menggunakan alasan mengelakkan kerugian dari perusahaan.

Outsourcing dari Perspektif HAM
Pasal-pasal berkenaan outsourcing di dalam Undang-undang Nomor: 13/2003 ternyata bertentangan dengan Undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia seperti Undang-undang Nomor: 39/1999 mengenai hak asasi manusia dan berbagai konvensi internasional tentang masalah yang sama.

Sebelum ditetapkan undang-undang tentang hak asasi manusia, hak warganegara untuk mendapatkan pekerjaan dan jaminan atas pekerjaannya sudah dimuatkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicantumkan dalam pasal 27, dan Pasal 28.

Berdasarkan berbagai konvensi internasional yang telah dijalankan dapat juga ditegaskan bahwa kewujudan outsourcing adalah bertentangan dengan hak asasi manusia seperti Deklarasi Umum PBB atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Prancis.

Semua pasal dari Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) turut membicarakan tentang hak golongan pekerja atas dasar kemanusiaan melalui Pasal 23 DUHAM.

Antara lain menyatakan bahawa setiap orang tanpa diskriminasi berhak atas pekerjaan, upah, keadaan kerja yang baik, kesetaraan tanpa diskriminasi.

Hak atas pekerjaan yang di dalamnya terkandung persoalan mengenai upah harus dijadikan sebagai pekerjaan tetap untuk tempo waktu yang lama, bukan pekerjaan waktu yang singkat seperti outsourcing dan kerja kontrak.

Ketegasan dalam pelaksanaan undang-undang pada penerapan outsourcing ke depan diharapkan agar pihak pemerintah dapat membuat revisi terhadap peraturan yang lebih adil berkenaan outsourcing yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor: 13/2003 dan memberikan fokus kepada pembatasan dan pengaturan serta perlindungan kepada golongan pekerja.

Selain itu pihak pemerintah juga disarankan agar lebih tegas dalam melaksanakan undang-undang apabila terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh mana-mana pihak.***

Dr Rumainur Usman SH MH, Staf Ahli ILO-Indonesia, Dosen Fakultas Hukum Unilak Pekanbaru.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer