Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dahulu urusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidaklah rumit. Semua selesai di tingkat kecamatan. Camat sebagai ujung tombak pemerintahan kota dianggap paling tahu kondisi wilayahnya masing-masing.
Lalu zaman pun berganti. Urusan penduduk dianggap tidak lagi mampu diatasi kecamatan saja. Diperlukan pula sebuah dinas khusus-yang sudah pasti menyedot anggaran negara/daerah-bernama Disdukcapil.
Artinya pekerjaan teknis camat pun berkurang lebih dari 50 persen sejak kewenangan pengurusan KTP dipusatkan di Disdukcapil.
Pemko mengira dengan diurus khusus oleh dinas khusus pula tentu urusan makin lancar. Namun yang terjadi sebaliknya. Dinas yang dibiayai dengan uang rakyat itu ternyata tidak mampu berperan mempermudah urusan rakyat yang telah menggajinya lewat APBD dan APBN. Urusan kian tambah rumit.
Meski gaji untuk Disdukcapil dan seluruh personilnya tidak pernah telat tetapi pekerjaan mereka menyelesaikan KTP publik justru sebaliknya, yakni telat berkepanjangan.
Ada yang di resi (tanda selesai) pengurusannya sejak bulan Februari lalu hingga saat ini tidak selesai. Bayangkan tiga bulan kartu indentitas yang menjadi hak publik tidak mampu diberikan oleh penyelenggara pemerintahan yang digaji dengan uang rakyat itu.
Alasannya klasik yakni kehabisan blangko. Sungguh ironis manajemen KTP kita di abad ke 21 ini. Setiap hari kita mendengar, membaca dan melihat publik berdesakan di kantor camat demi sehelai identitas yang entah kapan selesai itu.
Camat pun kena getahnya. Padahal yang punya gawe bukan camat namun Disdukcapil yang kantornya jauh dari kantor camat. Akibatnya camat jadi limpahan kekesalan mereka yang tidak mengikuti perkembangan manajemen KTP yang rumit ini.
Ini saran buat Disdukcapil. Lakukanlah studi banding tidak perlu jauh-jauh tetapi dekat saja yakni ke Samsat tempat pengurusan pajak kendaraan motor dan mobil di Pekanbaru.
Dulu membayar pajak kendaraan bermotor agak stress karena urusannya banyak dan selesainya bisa dua pekan. Namun sekarang tidak lagi. Dengan sistem baru yang diterapkan setiap wajib pajak cukup mengisi formulir, melengkapi syarat lalu mengajukan ke loket yang ditetapkan. Hanya perlu waktu 45 menit saja perpanjangan STNK langsung selesai.
Siapapun pimpinan yang telah mengubah sistem di Samsat menjadi lebih baik itu pastilah ia telah menanamkan suatu kebaikan bagi pelayanan public.
Bertambahnya umur mestinya bertambah juga pengalaman dalam melayani masyarakat. Namun sayang hal itu tidak terjadi di pelayanan publik paling mendasar yakni KTP/KK. Padahal porsi APBD untuk semua aparatur pelayanan publik tidak pernah berkurang bahkan bertambah.
Manajemen KTP perlu dibenahi. Jika perlu kembalikan saja lagi kewenangan itu kepada kecamatan agar menghemat anggaran daerah dan pelayanan lebih maksimal. Terbukti birokrasi yang panjang tidak efektif. Bubarkan saja. Mengapa tidak?***
Lalu zaman pun berganti. Urusan penduduk dianggap tidak lagi mampu diatasi kecamatan saja. Diperlukan pula sebuah dinas khusus-yang sudah pasti menyedot anggaran negara/daerah-bernama Disdukcapil.
Artinya pekerjaan teknis camat pun berkurang lebih dari 50 persen sejak kewenangan pengurusan KTP dipusatkan di Disdukcapil.
Pemko mengira dengan diurus khusus oleh dinas khusus pula tentu urusan makin lancar. Namun yang terjadi sebaliknya. Dinas yang dibiayai dengan uang rakyat itu ternyata tidak mampu berperan mempermudah urusan rakyat yang telah menggajinya lewat APBD dan APBN. Urusan kian tambah rumit.
Meski gaji untuk Disdukcapil dan seluruh personilnya tidak pernah telat tetapi pekerjaan mereka menyelesaikan KTP publik justru sebaliknya, yakni telat berkepanjangan.
Ada yang di resi (tanda selesai) pengurusannya sejak bulan Februari lalu hingga saat ini tidak selesai. Bayangkan tiga bulan kartu indentitas yang menjadi hak publik tidak mampu diberikan oleh penyelenggara pemerintahan yang digaji dengan uang rakyat itu.
Alasannya klasik yakni kehabisan blangko. Sungguh ironis manajemen KTP kita di abad ke 21 ini. Setiap hari kita mendengar, membaca dan melihat publik berdesakan di kantor camat demi sehelai identitas yang entah kapan selesai itu.
Camat pun kena getahnya. Padahal yang punya gawe bukan camat namun Disdukcapil yang kantornya jauh dari kantor camat. Akibatnya camat jadi limpahan kekesalan mereka yang tidak mengikuti perkembangan manajemen KTP yang rumit ini.
Ini saran buat Disdukcapil. Lakukanlah studi banding tidak perlu jauh-jauh tetapi dekat saja yakni ke Samsat tempat pengurusan pajak kendaraan motor dan mobil di Pekanbaru.
Dulu membayar pajak kendaraan bermotor agak stress karena urusannya banyak dan selesainya bisa dua pekan. Namun sekarang tidak lagi. Dengan sistem baru yang diterapkan setiap wajib pajak cukup mengisi formulir, melengkapi syarat lalu mengajukan ke loket yang ditetapkan. Hanya perlu waktu 45 menit saja perpanjangan STNK langsung selesai.
Siapapun pimpinan yang telah mengubah sistem di Samsat menjadi lebih baik itu pastilah ia telah menanamkan suatu kebaikan bagi pelayanan public.
Bertambahnya umur mestinya bertambah juga pengalaman dalam melayani masyarakat. Namun sayang hal itu tidak terjadi di pelayanan publik paling mendasar yakni KTP/KK. Padahal porsi APBD untuk semua aparatur pelayanan publik tidak pernah berkurang bahkan bertambah.
Manajemen KTP perlu dibenahi. Jika perlu kembalikan saja lagi kewenangan itu kepada kecamatan agar menghemat anggaran daerah dan pelayanan lebih maksimal. Terbukti birokrasi yang panjang tidak efektif. Bubarkan saja. Mengapa tidak?***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

