Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kemajuan teknologi terus mengikuti perkembangan peradaban kehidupan manusia. Bahkan, mereka yang tidak mengenal teknologi dianggap kuno alias jadul.
Teknologi pun kini sudah menjadi trend kehidupan masyarakat dunia, termasuk di negeri ini. Dulu, manusia bisa bekerja tanpa menggunakan teknologi, namun lama kelamaan, teknologi menjadi syarat utama dalam melaksanakan aktivitas.
Untuk negeri ini —khususnya pekerjaan pegawai pemerintahan—, sekian kali kita sering mendengar, bahwa teknologi pun sudah menjadi salah satu alasan terjadinya sesuatu.
Akhir-akhir ini, masyarakat di negeri ini selalu disibukkan dengan berbagai persoalan teknologi yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pencatatan e-KTP dan pembuatan KTP selalu menjadi heboh di tengah masyarakat.
Berbagai kendala terungkap dari pemberitaan. Mulai dari perangkat komputer yang belum tersedia, hingga keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
Logikanya, ketika kemajuan teknologi, terutama teknologi pendataan masuk ke setiap kecamatan untuk pencatatan data penduduk sipil, seharusnya semua akan berjalan lebih cepat, jika dibandingkan dengan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan masin ketik manual.
Vonis yang terjadi dari masyarakat bahwa pengurusan KTP sekarang terjadi keterlambatan. Hingga pameo yang mengatakan jika bisa diperlambat, mengapa harus dipercepat dalam urusan dengan pegawai pemerintahan semakin kental saja.
Soal teknologi lainnya, seperti diberitakan koran ini kemarin, bahwa Wakil Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN-RB) Eko Prasojo menyatakan bahwa pihaknya menerima ribuan laporan pengaduan manipulasi data honorer kategori satu (K1), pemerintah masih menyembunyikan nama-nama daerah yang bermasalah.
Dia menambahkan, dengan banyaknya laporan pengaduan yang masuk menunjukkan kalau hasil verifikasi dan validasinya tingkat keakuratannya kurang. Sebab, para pelapornya banyak yang dari kalangan honorer, LSM, dan DPRD.
Ini adalah salah satu cerminan kondisi yang ada saat ini. Bahwa kemampuan teknologi, terutama masalah pendataan memang sangat jauh tertinggal.
Ironinya, perkembangan dunia maya yang lain seperti facebook dan twitter sangat mendunia.
Masih banyak contoh lain yang masih mengindikasikan bahwa kemajuan teknologi belum mampu mendukung aktivitas dan kinerja para pegawai pemerintah.
Untuk itu, perbaikan orientasi dan komitmen untuk memacu kinerja dengan teknologi ini harus terus dipertajam terutama di kalangan pemerintahan.
Tentu, komitmen itu akan tergambar dari visi yan sudah ditetapkan untuk jangka pendek, menengah dan panjang, sehingga reformasi birokrasi yang sudah diamanahkan masyarakat lewat tuntutan reformasi 1998 tidak slogan hingga kini. Semoga.***
Teknologi pun kini sudah menjadi trend kehidupan masyarakat dunia, termasuk di negeri ini. Dulu, manusia bisa bekerja tanpa menggunakan teknologi, namun lama kelamaan, teknologi menjadi syarat utama dalam melaksanakan aktivitas.
Untuk negeri ini —khususnya pekerjaan pegawai pemerintahan—, sekian kali kita sering mendengar, bahwa teknologi pun sudah menjadi salah satu alasan terjadinya sesuatu.
Akhir-akhir ini, masyarakat di negeri ini selalu disibukkan dengan berbagai persoalan teknologi yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pencatatan e-KTP dan pembuatan KTP selalu menjadi heboh di tengah masyarakat.
Berbagai kendala terungkap dari pemberitaan. Mulai dari perangkat komputer yang belum tersedia, hingga keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
Logikanya, ketika kemajuan teknologi, terutama teknologi pendataan masuk ke setiap kecamatan untuk pencatatan data penduduk sipil, seharusnya semua akan berjalan lebih cepat, jika dibandingkan dengan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan masin ketik manual.
Vonis yang terjadi dari masyarakat bahwa pengurusan KTP sekarang terjadi keterlambatan. Hingga pameo yang mengatakan jika bisa diperlambat, mengapa harus dipercepat dalam urusan dengan pegawai pemerintahan semakin kental saja.
Soal teknologi lainnya, seperti diberitakan koran ini kemarin, bahwa Wakil Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN-RB) Eko Prasojo menyatakan bahwa pihaknya menerima ribuan laporan pengaduan manipulasi data honorer kategori satu (K1), pemerintah masih menyembunyikan nama-nama daerah yang bermasalah.
Dia menambahkan, dengan banyaknya laporan pengaduan yang masuk menunjukkan kalau hasil verifikasi dan validasinya tingkat keakuratannya kurang. Sebab, para pelapornya banyak yang dari kalangan honorer, LSM, dan DPRD.
Ini adalah salah satu cerminan kondisi yang ada saat ini. Bahwa kemampuan teknologi, terutama masalah pendataan memang sangat jauh tertinggal.
Ironinya, perkembangan dunia maya yang lain seperti facebook dan twitter sangat mendunia.
Masih banyak contoh lain yang masih mengindikasikan bahwa kemajuan teknologi belum mampu mendukung aktivitas dan kinerja para pegawai pemerintah.
Untuk itu, perbaikan orientasi dan komitmen untuk memacu kinerja dengan teknologi ini harus terus dipertajam terutama di kalangan pemerintahan.
Tentu, komitmen itu akan tergambar dari visi yan sudah ditetapkan untuk jangka pendek, menengah dan panjang, sehingga reformasi birokrasi yang sudah diamanahkan masyarakat lewat tuntutan reformasi 1998 tidak slogan hingga kini. Semoga.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

