Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Statistik terbaru yang dirilis Kementerian Koperasi 23 April 2012
menunjukkan sebuah fakta yang menggembirakan dalam penyaluran Kredit
Usaha Rakyat (KUR) bagi seluruh Usaha Mikro Kecil (UMK) di Riau.
Dari 33 Provinsi yang telah menyalurkan KUR sampai dengan akhir Maret 2012, Provinsi Riau menempati peringkat ke-7 sebagai Provinsi dengan penyaluran KUR terbesar dengan plafond Rp2,2 triliun dengan jumlah debitur yang telah memperoleh KUR adalah 100.885 debitur.
Data ini menyebutkan bahwa penyaluran KUR Provinsi Riau berada di bawah Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, Sumut dan DKI Jakarta.
Kesuksesan penyaluran KUR ini menunjukkan betapa besarnya serapan KUR di Provinsi Riau. Kesuksesan dalam penyaluran KUR ini tidak terlepas dari dukungan lebih kurang sembilan bank pelaksana KUR yang telah ditunjuk pemerintah yaitu Bank Riau Kepri, Bank Nagari, BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bukopin, BSM dan BNI Syariah.
Ke depan diharapkan tentunya produk KUR ini akan menjadi solusi finansial yang tepat dan mengena bagi terbatasnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam mengakses Kredit dari perbankan di Riau.
Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu kesulitan UMKMK adalah terbatasnya kemampuan UMKM dalam menyediakan agunan. Padahal UMKM ini memiliki peranan yang strategis dalam membantu perekonomian daerah di masa krisis dan terbukti sebagai penyerap tenaga kerja yang besar.
Untuk itu tentu diperlukan kerja sama dari seluruh pihak, dalam pemberdayaan UMK di Riau ke depan. Agar dapat menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMK di Riau menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
Serta meningkatkan peran UMK di dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Mengapa?
Karena banyak studi menunjukkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan UMKMK merupakan sumber utama pengurangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan yang selanjutnya tentu saja akan berdampak positif terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan di Riau. Untuk itu penyaluran KUR di Riau perlu ditingkatkan dalam upaya nyata memberantas kemiskinan.
Urgensi Sinergi Kelembagaan
Salah satu jalur paling tepat mengurangi kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja dengan pemberdayaan UMK. Untuk itu ke depan harus ada keberpihakan bersama pemerintah dan kita semua untuk mendukung pengembangan UMK di Riau.
Untuk pemberdayaan UMK ini terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan dalam pemberdayaan UMKMK. Kebijakan itu adalah peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKMK dan reformasi regulasi UMKMK.
Penyaluran KUR sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah salah satu program peningkatan akses kredit ke lembaga perbankan. Kredit Usaha Rakyat adalah Kredit Modal Kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable yang sumber dana penyalurannya 100 persen bersumber dari dana bank pelaksana KUR di atas yang dihimpun dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro dan deposito.
Untuk itu agar lebih optimalnya penyaluran KUR di Riau tahun 2012 diharapkan dapat dimaksimalkan penyalurannya dengan bekerjasama secara sinergis antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga perbankan dengan seluruh koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM).
Salah satu alasan utama perlunya sinergitas lembaga perbankan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dengan seluruh koperasi dan LKM di Riau ini adalah karena jaringan kantor bank pelaksana di atas belum dapat menjangkau seluruh UMK yang ada di Riau.
Hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor: 3/2010 untuk peningkatan peran pemerintah daerah dalam rangka perluasan penyaluran KUR. Pemerintah Provinsi Riau perlu diapresiasi karena telah proaktif dalam melaksanakan sosialisasi program KUR hampir di seluruh kabupaten/kota se-Riau.
Potret Koperasi dan LKM di Riau
Salah satu faktor yang menyebabkan belum maksimalnya penyaluran KUR adalah karena jangkauan area jaringan kantor bank belum sampai pada domisili UMK. Untuk itu kerja sama penyaluran KUR baik secara executing dengan koperasi dan LKM perlu segera digesa.
Kerja sama dengan koperasi misalnya sangat diperlukan karena statistik Departemen Koperasi akhir tahun 2011 menunjukkan bahwa di Provinsi Riau terdapat lebih kurang 4.865 koperasi.
Hanya saja dari jumlah itu tercatat 3.417 yang aktif dan 990 dilaporkan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Untuk itu perlu kerja sama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja koperasi itu mengingat serapan tenaga kerja koperasi ini cukup besar yaitu 652 manager dan 5.580 karyawan.
Selain Koperasi sinegitas dengan LKM juga strategis. Di antara LKM yang terbilang sukses dikembangkan di Riau adalah Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K SP) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tersebar di seluruh wilayah Riau.
Pengembangan LKM ini telah dimulai sejak tahun 2005 dari dana hibah Provinsi Riau dan saat ini telah berdiri 620 UED/K SP dengan memanfaatkanpinjaman program saat ini adalah 111.075 orang.
Program UED/K SP ini telah menyerap lebih kurang 93.086 tenaga kerja yang terlibat langsung. Selain 620 UED/K SP saat ini juga telah berkembang 98 Bumdes yang memiliki berbagai usaha seperti transportasi, listrik, simpan pinjam dan lain-lain.
Bila koordinasi, sinergi dari pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, seluruh bank penyalur KUR dan koperasi serta LKM di Riau telah optimal dilaksanakan insya Allah tahun 2012 penyaluran KUR akan lebih meningkat. Semoga.***
Bambang Rianto Rustam, Dosen Magister Manajemen Universitas Riau. Praktisi Perbankan
Dari 33 Provinsi yang telah menyalurkan KUR sampai dengan akhir Maret 2012, Provinsi Riau menempati peringkat ke-7 sebagai Provinsi dengan penyaluran KUR terbesar dengan plafond Rp2,2 triliun dengan jumlah debitur yang telah memperoleh KUR adalah 100.885 debitur.
Data ini menyebutkan bahwa penyaluran KUR Provinsi Riau berada di bawah Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, Sumut dan DKI Jakarta.
Kesuksesan penyaluran KUR ini menunjukkan betapa besarnya serapan KUR di Provinsi Riau. Kesuksesan dalam penyaluran KUR ini tidak terlepas dari dukungan lebih kurang sembilan bank pelaksana KUR yang telah ditunjuk pemerintah yaitu Bank Riau Kepri, Bank Nagari, BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bukopin, BSM dan BNI Syariah.
Ke depan diharapkan tentunya produk KUR ini akan menjadi solusi finansial yang tepat dan mengena bagi terbatasnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam mengakses Kredit dari perbankan di Riau.
Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu kesulitan UMKMK adalah terbatasnya kemampuan UMKM dalam menyediakan agunan. Padahal UMKM ini memiliki peranan yang strategis dalam membantu perekonomian daerah di masa krisis dan terbukti sebagai penyerap tenaga kerja yang besar.
Untuk itu tentu diperlukan kerja sama dari seluruh pihak, dalam pemberdayaan UMK di Riau ke depan. Agar dapat menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMK di Riau menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
Serta meningkatkan peran UMK di dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Mengapa?
Karena banyak studi menunjukkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan UMKMK merupakan sumber utama pengurangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan yang selanjutnya tentu saja akan berdampak positif terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan di Riau. Untuk itu penyaluran KUR di Riau perlu ditingkatkan dalam upaya nyata memberantas kemiskinan.
Urgensi Sinergi Kelembagaan
Salah satu jalur paling tepat mengurangi kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja dengan pemberdayaan UMK. Untuk itu ke depan harus ada keberpihakan bersama pemerintah dan kita semua untuk mendukung pengembangan UMK di Riau.
Untuk pemberdayaan UMK ini terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan dalam pemberdayaan UMKMK. Kebijakan itu adalah peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKMK dan reformasi regulasi UMKMK.
Penyaluran KUR sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah salah satu program peningkatan akses kredit ke lembaga perbankan. Kredit Usaha Rakyat adalah Kredit Modal Kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable yang sumber dana penyalurannya 100 persen bersumber dari dana bank pelaksana KUR di atas yang dihimpun dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro dan deposito.
Untuk itu agar lebih optimalnya penyaluran KUR di Riau tahun 2012 diharapkan dapat dimaksimalkan penyalurannya dengan bekerjasama secara sinergis antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga perbankan dengan seluruh koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM).
Salah satu alasan utama perlunya sinergitas lembaga perbankan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dengan seluruh koperasi dan LKM di Riau ini adalah karena jaringan kantor bank pelaksana di atas belum dapat menjangkau seluruh UMK yang ada di Riau.
Hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor: 3/2010 untuk peningkatan peran pemerintah daerah dalam rangka perluasan penyaluran KUR. Pemerintah Provinsi Riau perlu diapresiasi karena telah proaktif dalam melaksanakan sosialisasi program KUR hampir di seluruh kabupaten/kota se-Riau.
Potret Koperasi dan LKM di Riau
Salah satu faktor yang menyebabkan belum maksimalnya penyaluran KUR adalah karena jangkauan area jaringan kantor bank belum sampai pada domisili UMK. Untuk itu kerja sama penyaluran KUR baik secara executing dengan koperasi dan LKM perlu segera digesa.
Kerja sama dengan koperasi misalnya sangat diperlukan karena statistik Departemen Koperasi akhir tahun 2011 menunjukkan bahwa di Provinsi Riau terdapat lebih kurang 4.865 koperasi.
Hanya saja dari jumlah itu tercatat 3.417 yang aktif dan 990 dilaporkan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Untuk itu perlu kerja sama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja koperasi itu mengingat serapan tenaga kerja koperasi ini cukup besar yaitu 652 manager dan 5.580 karyawan.
Selain Koperasi sinegitas dengan LKM juga strategis. Di antara LKM yang terbilang sukses dikembangkan di Riau adalah Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K SP) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tersebar di seluruh wilayah Riau.
Pengembangan LKM ini telah dimulai sejak tahun 2005 dari dana hibah Provinsi Riau dan saat ini telah berdiri 620 UED/K SP dengan memanfaatkanpinjaman program saat ini adalah 111.075 orang.
Program UED/K SP ini telah menyerap lebih kurang 93.086 tenaga kerja yang terlibat langsung. Selain 620 UED/K SP saat ini juga telah berkembang 98 Bumdes yang memiliki berbagai usaha seperti transportasi, listrik, simpan pinjam dan lain-lain.
Bila koordinasi, sinergi dari pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, seluruh bank penyalur KUR dan koperasi serta LKM di Riau telah optimal dilaksanakan insya Allah tahun 2012 penyaluran KUR akan lebih meningkat. Semoga.***
Bambang Rianto Rustam, Dosen Magister Manajemen Universitas Riau. Praktisi Perbankan
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

