Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jalur Tol untuk Pengurusan SIM

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Pelayanan kepada masyarakat kenapa mesti dibedakan, slogan Mengayomi Masyarakat kembali perlu dipertanyakan dalam korp kepolisian.

Pasalnya, untuk pengurusan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) saja terdapat dua jalan, silahkan anda pilih mau jalan tol yang mulus dan kilat atau jalan biasa yang penuh dengan kemacetan dan tantangan.

Dalam kasus saya kemarin, saya kebetulan ingin memperpanjang  SIM C yang tidak lama lagi masa aktifnya akan berakhir.

Ketika menginjakan kaki di Satlantas Kampar tepatnya di kota Bangkinang, persis di selah timur gedung korp yang berwarna coklat tersebut ada gedung yang bertuliskan ‘’Pelayanan SIM’’, tanpa rasa was-was saya menghampiri masuk layaknya kita masuk ke kantor orang lain.

Tidak ada yang salah memang dengan gedung tersebut tapi ketika saya dilayani dengan ala polisi, salah satu petugas langsung mengambil persyaratan yang saya persiapkan dari rumah dan terakhir mereka minta uang sebesar Rp150.000.

Secara refleks langsung saya kritisi dan saya tanya, bukannya memperpanjang SIM C hanya perlu uang Rp75.000, bukan Rp150.000 sebagaimana yang diminta oleh oknum polisi tersebut.

Karena dalam UU 22 2009 dan PP Nomor: 50/2010 biaya untuk perpanjangan SIM C hanya sebesar Rp75.000 saja dan SIM baru Rp100 ribu. Kenapa mesti harus mengeluarkan uang dua kali lipat dari biaya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.

Untuk apa uang Rp75.000 lagi, kenapa mesti bervariasi ada yang tol ada yang jalan biasa? Setelah itu saya disuruh masuk ke dalam ruangan dimana tempat resmi pengurusan SIM itu berada.

Yang menjadi pertanyaan kenapa mesti dibedakan pelayanan aparat negara kepada rakyat? Atau apakah masih berkeliaranya praktik calo yang melibatkan oknum polisi utuk dijadikan ‘’pendapatan sampingan’’.

Artinya tidak ada guna baliho yang relatif besar yang bertuliskan ‘’Jangan mengurus SIM sama calo!’’. Kalau oknum polisi masih bertindak sebagai calo, mau dikemanakan negara kita ini kalau oknum dari aparat masih berkeliaran dengan bebas tanpa merasa berdosa melakukan praktik korupsi.

Bersihkan dulu istitusi polisi tersebut dan aparat penegak hukum lainnya kalau kita memang mau membrantas korupsi. Kalau tidak seperti itu omong kosong Indonesia akan bisa bersih dari KKN.

Berbicara korupsi sesungguhnya Hongkong lebih parah diandingkan Indonesia, bahkan untuk seorang bidan saja kalau tidak dikasih uang sogokan terlebih dahulu mereka tidak akan mau memasangkan jarum infus kepada pasiennya, begitulah saking parahnya korupsi di Hongkong.

Namun sekarang mereka sudah jauh lebih bersih dari Indonesia dalam hal korupsi karena ada niat baik dari penyelenggara negara untuk membebaskan Hongkong dari korupsi, tak terkecuali polisi. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita semua.***


Assyari Abdullah, S.Sos. Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi,
Universitas Muhammadiyah Jakarta Putra Kabupaten Kampar tinggal di Pekanbaru

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer