Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

HAN dan Kebebasan Berekspresi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Di dalam kelas-kelas perkuliahan, Hukum Administrasi Negara (HAN) dipahami sebagai sabuk pengaman (seatbelt) sekaligus inti (nucleus) sistem birokrasi Indonesia.

Bukan Ilmu Administrasi Negara yang dijadikan titik pangkal kinerja sistem birokrasi kita, melainkan justru instrumen yuridisnya.

Corak pengelolaan negara semacam inilah —terlalu menekankan peraturan, bukan efektivitas dan efisiensi— yang kemudian melahirkan birokrasi yang bertumpu pada suspect (prasangka), bukan trust (kepercayaan).

Segala kegiatan pengelolaan negara harus berlandaskan peraturan. Semua yang tidak diatur berarti terlarang untuk dilaksanakan. Segala capaian dan kemajuan menuntut pembuktian.

Penyelenggara negara, pada akhirnya, selalu dihantui dengan keyakinan bahwa dia harus berorientasi pada prosedur, bukan hasil akhir (output). Setiap inovasi yang hendak dicanangkan senantiasa terbentur prosedur formal, sehingga penyelenggara negara mau tak mau mesti bekerja tanpa inovasi.

Terbelenggu oleh prosedur, itulah yang kini dialami para birokrat kita. Reformasi 1998 merupakan permulaan atas apa yang disebut Saldi Isra (2010) sebagai legislative heavy atau DPR heavy.

Berbeda dengan era pra-Reformasi yang cenderung executive heavy, era pasca-Reformasi ditandai dengan pendulum kekuasaan yang bergerak terlampau berat ke arah legislatif (pembuat regulasi), DPR.

Eksekutif (pelaksana regulasi) seperti tersandera oleh regulasi, sehingga birokrasi tidak berjalan secara positif. Sistem birokrasi yang terlalu bertumpu pada regulasi menjadikan kinerja prosedural sebagai yang utama.

Penyelenggaraan negara yang aprosedural dianggap sebagai pelanggaran yang mesti ditindak dengan sanksi.

Maraknya kasus korupsi akhir-akhir ini ditengarai bukan disebabkan oleh kejahatan birokrat semata, melainkan kejahatan birokrasi. Maksudnya, bisa jadi, secara substansial, pelaksana kebijakan tidak melakukan kesalahan. Tetapi, secara prosedural ia terbukti telah melakukan pelanggaran.

Negara Modern
Sistem birokrasi Indonesia jauh tertinggal dari dinamika wacana negara modern. Negara modern bertolak dari tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menurut FX Adji Samekto (2008: 62) terdiri dari lima aspek.


Pertama, pelaksanaan demokrasi dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Kedua, perlindungan atas lingkungan hidup. Ketiga, perbaikan standar ketenagakerjaan. Keempat, peningkatan peran perempuan. Kelima, pemberantasan korupsi yang berlandaskan etika guna mewujudkan pemerintahan bersih (clean government).

Pemerintahan yang baik juga mensyaratkan pemerintahan yang terbuka (open government) sebagai salah satu pondasinya.

Alison Brysk (2002: 116) mengatakan, negara bisa saja melakukan perubahan dari atas dan bawah karena negaralah yang berwenang mengendalikan wilayah, kekuatan, dan sumber daya. Namun, negara tidak bisa memonopoli informasi dan kekuasaan.

Transparan dan terbuka terhadap informasi adalah kata kunci konsep pemerintahan yang baik, yang menguat di era globalisasi dewasa ini. Apalagi, sekarang muncul konsep masyarakat terbuka (open society) yang digagas oleh Karl Popper (Soros, 2007).

Keterbukaan informasi pada akhirnya akan memunculkan hak atas informasi dan kian menegaskan bahwa hak ini adalah hak asasi yang mesti dijamin pemenuhannya.

Secara yuridis, hak atas informasi sesungguhnya muncul lantaran adanya hak atas kebebasan berekspresi. Pengakuan dan pengaturan terhadap kebebasan berekspresi meniscayakan kebebasan untuk mencari (to seek), menerima (to receive), dan menyampaikan (to impart) informasi dengan cara apa pun.

Hak atas kebebasan berekspresi (right to freedom of expression) secara hukum internasional diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR, 1948) dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR, 1966).

Di samping itu, hak atas kebebasan berekspresi juga bisa ditemukan dalam Pasal 5 d butir (viii) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ICEAFRD, 1965) dan Pasal 13 ayat (1) Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC, 1989).

Pengabaian Ilmu Administrasi Negara terbukti telah mengakibatkan kelambanan kinerja birokrasi. Padahal, Leonard D White (1926) mendefinisikan administrasi negara sebagai kegiatan negara untuk menunaikan dan menegakkan kebijakan publik. Prioritas administrasi negara adalah jelas, yakni kebijakan publik, bukan tetek-bengek prosedural.

Oleh sebab itu, menarik untuk merenungkan beberapa aspek yang disampaikan David Osborne dan Ted Gaebler (1992) dalam rangka menemukan kembali tata pemerintahan (reinventing government) yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pertama, pemerintah harus berfungsi sebagai katalis (catalytic),  pihak yang mampu mempercepat terciptanya kemajuan negara.

Kedua, negara harus bisa menjadi milik bersama (community owned). Ketiga, negara harus berani bersaing (competitive) dengan negara lain dalam percaturan globalisasi. Keempat, pemerintah harus menjalankan negara dengan misi-misi (mission driven). Kelima, pemerintah mesti mengelola negara dengan berorientasi pada hasil (result oriented).

Keenam, negara harus memosisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Ketujuh, negara harus berperan layaknya perusahaan (enterprising).

Kedelapan, pemerintah mesti awas atau berpikiran jangka panjang (anticipatory) terhadap peristiwa yang belum terjadi. Kesembilan, pemerintah perlu melakukan desentralisasi (desentralized) untuk menghindari pemusatan yang menyebabkan inefisiensi. Kesepuluh, negara mesti berorientasi pada pasar (market oriented).***

Ap Edi Atmaja Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer