Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Grasi untuk Corby?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Sangat masuk akal jika jika kebijakan Presiden kali ini untuk memberikan grasi kepada ‘’Ratu Mariyuana’’ asal Australia Schapelle Corby akan disebut sebagai  pengalihan isu Lady Gaga dan sejumlah isu lain khususnya termasuk korupsi yang melibatkan para mantan petinggi Partai Demokrat. Tapi, biarlah itu menjadi wilayah diskusi para ahli ilmu komunikasi. Yang menarik bagi para pengamat dan praktisi hukum tentu saja soal kebijakan pemberian grasi itu sendiri.

Menurut Undang-undang Nomor: 22/2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 5/2010, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Dan dalam Penjelasan UU Nomor: 22/2002 dinyatakan bahwa Grasi pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana.

Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Berdasarkan pada kaedah normatif di atas, sesungguhnya tidak ada yang salah dengan kebijakan pemberian grasi kepada Corby atau siapa saja yang menurut pendapat Presiden penting untuk diberikan. Namun di sisi lain, tak ayal kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan tidak saja di ranah politik dan  sosial tetapi tentu saja juga ranah hukum.

Kontroversi pertama adalah tentang teknis yuridis dalam hal pemilihan grasi itu sendiri dibandingkan dengan pemberian remisi. Jika grasi berarti pemberian pengampunan dengan perubahan dan atau penghapusan, dan atau juga pengurangan dan atau peringanan, remisi berarti pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana yang dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan pemotongan atas masa pidana. Pengaturan tentang remisi jauh lebih banyak yaitu UU Nomor: 12/1995 tentang Pemasyarakatan, PP Nomor: 28/2006 dan Kepres Nomor: 174/1999 Tentang Remisi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Walaupun berbeda secara normatif, secara praktis sukar dibedakan manakah pengurangan atas nama grasi dengan pengurangan atas rama remisi. Oleh karena itu, pemberian grasi pada umumnya dilakukan dengan penghapusan pidana secara keseluruhan. Sedangkan untuk pengurangan masa hukuman tidak dilakukan dengan grasi tetapi dengan remisi. Aulia Pohan, Tommy Soeharto dan sejumlah tokoh beken lainnya di negeri ini mendapatkan remisi sampai akhirnya bebas. Begitu pula dengan grasi, amnesty dan abolisi, yang pada praktiknya berisi pembebasan telah pernah pula dilakukan terhadap sejumlah tokoh. Pemberian grasi berupa pengurangan masa hukuman, baru terjadi untuk kasus Corby.

Jadi pertanyaan mendasarnya dalam hal ini adalah mengapa harus memberikan grasi? Jawabannya mungkin adalah karena jika hanya remisi yang diberikan, waktunya terbatas, sehingga Corby tidak bisa dibebaskan dalam waktu dekat. Dan karena itu pilihan yang tepat selain juga memberikan remisi Corby juga harus diberikan grasi.
Dengan demikian, tercium adanya aroma pemaksaaan hukum, untuk segera membebaskan Corby. Dalam hal ini, hukum tidak digunakan sebagai sarana, tetapi tak lebih dari sekadar alat bagi kekuasaan. Ada apa di balik ini semua? Wallahua’lambissyawab.

Jawaban Menkumham agar supaya dengan kebijakan ini Australia juga membebaskan tahanan Warga Negara Indonesia di bawah umur di Australia adalah jawaban yang sangat merendahkan harga diri dan marwah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Termasuk dalih bahwa pidana atas kasus ganja di negara lain lebih ringan hukumannya, tentu saja bukan alasan yang dapat diterima.

Jika itu yang menjadi dalih, apa yang telah kita lakukan terhadap sejumlah warga negara kita yang dihukum di luar negeri seperti dipidana mati di Malaysia ketika tersangku Narkoba? Kedua dalil tersebut seakan menepuk air di dulang bagi pemerintah karena mempertontonkan betapa lemahnya diplomasi kita di percaturan internasional dalam memperjuangkan kepentingan warga negaranya sendiri.

Terlepas dari kontroversi pertama, kontroversi kedua adalah soal persamaan hukum. Jika pemerintah dalam hal ini dibaca sebagai negara memang berkeinginan untuk memberikan pengampunan, patutkah seorang Corby diberikan ampunan? Bukankah tindak pidana narkotika bersama tindak pidana terorisme, korupsi dan illegal logging, termasuk jenis tindak pidana yang untuk pemberian remisinya diperketat sebagaimana diatur dalam PP Nomor: 28/2006? Memang pengaturan soal grasi tidak menyebutkan kriteria empat  tindak pidana tersebut, tapi dari semangat dan politik hukum pemerintah, terlihat sesungguhnya bahwa empat jenis tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang serius. Kebijakan untuk Corby ini juga kontradiktif dan terkesan diskriminatif ketika baru-baru ini pemerintah justru memperketat remisi untuk para terpidana korupsi?

Kalaulah memang ada alasan untuk memberikan grasi dan atau remisi kepada sejumlah terpidana, sungguhlah jauh lebih bijak dan arif serta elegan jika grasi diberikan kepada sejumlah tokoh yang berjasa kepada bangsa, sebut saja dua nama Antasari Azhar dan Nazarudin Syamsudin.

Dua tokoh ini jauh lebih layak untuk mendapatkan grasi daripada seorang Corby yang bukan siapa-siapa seandainya ia bukan warga negara Australia. Selain kasus mereka berdua mengundang kontroversi, terlepas dari kemungkinan benarnya mereka bersalah, mereka berdua adalah tokoh yang telah berjasa buat bangsa ini. Antasari pemberantas korupsi yang andal dan Nazarudin pemimpin utama penyelenggaraan Pemilu yang sangat sukses.***


Erdianto Effendi
Kandidat Doktor Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer