Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Melirik Sistem Jalan Berbayar

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Di antara upaya yang dapat dilakukan  untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di perkotaan, seperti di Kota Pekanbaru dan kota-kota lainnya  di  Tanah Air  adalah dengan sistem penerapan jalan berbayar  (congestion charge)  atau  juga dikenal dengan istilah electronic road pricing (ERP), khususnya di pusat kota dan jalan-jalan utama yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

Penggunaan sistem penerapan jalan berbayar  terutam di pusat kota dan jalan-jalan utama diyakini akan dapat dapat mengurangi kemacetana jalan raya hingga sampai 20 persen, sebagaimana yang telah dibuktikan di Kota Stockhlom, Swedia yan telah menerapkannya sejak tahun 2006.

Memang pada awalnya mayoritas warga  menolak rencana tersebut, namun dengan komitmen tinggi dari pemerintah kota serta perencanaan matang serta sosialisasi  mantap kepada seluruh warga kota,  akhirnya rakyat dengan senang hati menerimannya.

Mungkin solusi yang telah terbukti keberhasilannya di Stockhlom, kota tempat produksi mobil Volvo,  dapat untuk kita lirik dan renungkan serta kemungkinan  penerapannya di Kota Pekanbaru  dan kota-kota lainnya di Tanah Air.

Penerapan jalan berbayar adalah suatu sistem yang mengenakan bayaran (charge) bagi kendaraan  bermotor khususnya mobil pribadi  yang melintasi pusat kota  dan jalan-jalan utama yang telah ditetapkan.

Suatu  laser, kamera, dan sensor pentransmisi sinyal untuk membaca nomor plat kendaraan  bermotor dipasang di  titik-titik masuk pusat kota dan jalan-jalan utama.

Setiap kendaraan bermotor yang melintas  secara otomatis akan  terekam dan nomor plat kendaraan bermotor  tercatat oleh alat yang telah dipasang. Bagi kendaraan bermotor (mobil) yang  melintas pada  hari dan waktu-waktu yang tidak dibenarkan akan dikenakan pajak, yang besarnya tergantung  ketetapan yang ditentukan pemerintah kota.

Dalam pengelolaan lingkungan, penerapan  kebijakan  pungutan pajak seperti ini dalam upaya untuk  kelestarian lingkungan dikenal dengan istilah insentif  lingkungan. Dimana  bagi yang tidak melanggar akan mendapatkan keuntungan dengan  tidak dipungut pajak serta konsekuensi lingkungan akan menjadi lebih baik.

Sementara bagi yang melanggarnya akan dikenakan pajak  sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, semakin besar  pelanggarannya, maka  pajaknya juga akan semakin besar.

Apakah dengan pembangunan jalan layang (fly over)  yang tengah digesa pembangunannya di Kota Pekanbaru  akan dapat mengurangi secara signifikan kemacetan di Kota Pekanbaru? Atau justru mungkin akan bertambah macet  dengan semakin cantik dan bagusnya jalan yang kemudian memacu  semakin ramai  lagi warga membeli dan  menggunakan kenderaan bermotor.

Perencanaan Matang
Belajar dari pengalaman kesuksesan Kota Stockhlom dalam penerapan jalan berbayar ini patut kita acungi jempol dan ambil pelajaran.  Pemerintah terlebih dahulu mempelajari dan mengkajinya secara matang, termasuk keuntungan dan kerugian serta dampak yang akan ditumbulkannya.

Program ini  dimulai pada tahun 2003, setelah  parlemen kota (DPR kota)  memutuskan penerapan  pajak untuk mobil yang melintas di tengah kota.  Coba perhatikan, mereka memulai  tahun 2003 dan baru diterapkan  tiga tahun kemudian. Artinya melalui proses perencanaan yang teliti, hati-hati dan visi jauh ke depan berdasarkan kajian dan penelitian  secara terperinci dan mendalam.

Tidak dibuat asal jadi, atau dibuat berdasarkan desakan  dan kepentingan pihak sponsor atau kepentingan politik dan syahwat ekonomi sesaat segelintir orang. Semuanya sudah dikaji dan diteliti secara rapi, termasuk dampak yang akan ditimbulkannya  dan usaha untuk mengatasinya.

Intinya, program ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan  warga kota. Penerapan jalan berbayar ini juga tidak kaku (rigid), namun lentur (flexible), dimana  pada hari Sabtu, Ahad dan hari-hari libur  maupun malam hari (pukul 18.30 hingga 06.29) mobil yang melintas di tengah kota dibebaskan dari pajak.

Untuk  taksi, mobil militer, ambulans  dan  mobil asing atau kendaraan diplomatik  dikecualikan, dan tidak dikenakan pajak.

Di samping itu yang perlu digarisbawahi, sebelum penerapan sistem tersebut, pemerintah kota telah menyediakan tempat parkir yang mencukupi, perbaikan kuantitas dan kualitas transportasi umum  termasuk penambahan armada angkutan umum dan penambahan titik-titik berhenti (halte) bus, dan pembangunan jalur pedestrian  berkualitas untuk memfasilitasi pejalan kaki.

Sosialisasi Menyeluruh
Selain perencanaan matang, program ini juga mencapai kejayaan karena  telah  disosialisasikan secara  sistematis dan berkelanjutan kepada seluruh warga sebelum program  ini diluncurkan.

Masyarakat sudah tahu dan faham apa yang harus dilakukan dan dampak apa yang didapatkan jika  mematuhinya dan sanksi  apa yang didapat jika melanggarnya.

Pajak yang ditetapkan  bagi yang melanggar  juga dibuat  secara rasional dan aplikatif,  tidak begitu memberatkan yang sukar dipenuhi dan juga tidak terlalu ringan yang berpotensi untuk diabaikan.

Mayoritas warga  dapat untuk menerimanya, karena dalam prosesnya masyarakat diikutsertakan sehingga aspirasi masyarakat yang akan  secara langsung menerima akibat kebijakan tersebut sudah dipertimbangkan seadil-adilnya.

Semua pihak  diuntungkan,  dan akhirnya warga merasa dampak positif   penerapan kebijakan tersebut, dengan semakin berkurangnya kemacetan  lalu lintas dan semakin bersihnya udara kota. Wallahu a’lam.***

Dr Apriyan D Rakhmat Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau Pekanbaru

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer