Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kalau mengikuti pendapat Francis Fukuyama, maka rangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir termasuk rentetan peristiwa aktual terkini, telah mengindikasikan bahwa Indonesia sebagai negara telah gagal menjalankan perannya atau dapat disebut sebagai “negara lemah”.
Menurut Fukuyama, berlanjutnya konflik horizontal atau perang sipil, meningkatnya aksi-aksi terorisme, bertahannya tingkat kemiskinan, bencana kelaparan, penyebaran penyakit dan meningkatnya penderita HIV/AIDS di berbagai negara, bukanlah hal-hal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan gejala politik di mana negara sebagai institusi terpenting dalam masyarakat gagal menjalankan perannya (Fukuyama, Memperkuat Negara, 2005).
Apa yang digambarkan Fukuyama itu jelas terlihat di Indonesia selama ini.
Misalnya, rangkaian konflik horizontal di berbagai daerah seperti di Ambon, Sampit, dan Poso, aksi-aksi terorisme oleh beberapa kelompok.
Kalau demikian, hal terpenting apa yang harus dilakukan? Memperkuat negara! Itulah yang dikemukakan Fukuyama. Tentu saja dalam kasus Indonesia, kita bisa berbeda pendapat dengan Fukuyama.
Namun setidaknya tawarannya tentang pentingnya upaya memperkuat peran negara menjadi sesuatu yang relevan di tengah wacana lama tentang state (negara) versus society (masyarakat), dihadapkan dengan realitas global kini yang cenderung “mengurangi” peran negara.
Pada masa Orde Baru, peran state sangat dominan, bahkan mengooptasi society yang memang lemah posisinya, dan dalam posisi yang dominan itu negara jelas memperlihatkan karakter otoritarian.
Kini di era reformasi, state telah berkurang peran dominannya dan semakin memperlihatkan karakter demokratis, tetapi mengidap berbagai kelemahan internal yang membuatnya belum bisa bertindak secara cepat, tegas, dan berwibawa.
Kelemahan internal ini membawa implikasi antara lain lambatnya pemerintah menetapkan kebijakan dan lambat mengambil tindakan dalam menghadapi berbagai persoalan besar yang muncul. Ada kesan ragu-ragu dan kurang tegas.
Soft State
Studi Gunnar Myrdall tahun 1960-an menunjukkan bahwa banyak negara di Asia mengalami kebangkrutan ekonomi, miskin, serta disertai praktik korupsi yang merajalela sebagai akibat dari ketidakmampuan negara-negara tersebut menciptakan dan menerapkan hukum serta aturan-aturan yang jelas dan tegas. Negara-negara semacam inilah yang dikategorikan Myrdall sebagai “negara-lunak” (soft state).
Indonesia pada saat itu ikut dimasukkan ke dalam kategori tersebut.
Dalam perkembangannya, konsep “negara lunak” sering kali dipakai untuk menjelaskan pemerintah-negara yang lemah, yang tidak memiliki cukup kewibawaan dan kemampuan untuk mengendalikan seluruh mekanisme penyelenggaraan negara dan dinamika kehidupan masyarakat.
“Negara tanpa pemerintah” adalah istilah sinis yang dilontarkan untuk menggambarkan ketidakmampuannya mengatasi dinamika masyarakat yang mudah berkembang ke arah anarki dan chaos.
Indonesia era Orde Baru jelas tidak masuk dalam kategori tersebut. Sebaliknya, meminjam istilah Schiller, Indonesia di bawah Soeharto adalah suatu “negara penentu daya” (powerhouse state), sebuah negara developmentalis dengan dukungan internasional yang kuat, yang mampu mengeksploitasi berbagai sumber daya yang terus meningkat untuk kemudian dibagikan kepada sekutu-sekutunya atau digunakan untuk melawan musuh-musuhnya.
Orde Baru juga memiliki lembaga kepresidenan yang sangat kuat di bawah Soeharto dengan kekuasaan patronase yang besar, di samping mampu mewujudkan dirinya sebagai negara keamanan yang kuat, menyatu dengan sistem politik yang didominasi oleh birokrat dengan pengawalan militer.
Negara keamanan ini tidak seluruhnya bersifat monolitik, tetapi ia hanya memberi sedikit ruang bagi perlawanan terhadap kebijakan publik atau oposisi terhadap hak-hak prerogatif yang ada di tangan para penguasa (Schiller, 2003).
Namun, dengan runtuhnya Orde Baru tahun 1998 yang ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Habibie dan seterusnya kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, dan kini Susilo Bambang Yudhoyono, tampak jelas citra Indonesia sebagai powerhouse state ikut memudar. Memang semakin demokratis, tetapi negara dan pemerintah tidak lagi dalam posisi yang kuat.
Bersamaan dengan itu, kebangkitan masyarakat madani (civil society) yang diikuti dengan semangat reformasi sejak 1998 semakin membawa pemerintah ke posisi yang canggung dan serba salah.
Apalagi upaya mewujudkan civil society ternyata tidak diikuti oleh upaya mengembangkan civic competence (kesadaran berwarganegara yang dilandasi penghargaan atas prinsip toleransi).
Akibatnya, ketertiban masyarakat terganggu (social disorder), yang antara lain ditandai oleh konflik-konflik horizontal antarkelompok terus terjadi di mana-mana, sementara kebebasan dalam wujud aksi-aksi protes dan demo menjadi tak terkendali, bahkan menjurus ke situasi yang cenderung anarki.
Kalau atas nama reformasi atau demokrasi lalu tercipta situasi kacau dan pemerintah ternyata tidak bisa berbuat banyak, maka dengan sendirinya akan membawa dampak semakin merosotnya daya dan wibawa pemerintah di mata masyarakat pada satu sisi.
Sedangkan pada sisi lain dikhawatirkan membuka peluang bagi kemunculan kembali tendensi-tendensi otoritarian.
Negara Kuat
Dalam konteks ini, kita dapat memahami pemikiran Francis Fukuyama bahwa peran negara perlu diperkuat. Tentu dengan catatan bahwa negara kuat bukan negara otoriter. Negara yang kuat ditandai oleh kamampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati oleh masyarakat, tanpa harus menebarkan ancaman, paksaan, dan kecemasan yang berlebihan.
Elemen dasar pada negara yang kuat adalah otoritas yang efektif dan terlembaga. Jika terjadi penentangan terhadap otoritas ini, ia mampu mengatasinya.
Dengan kekuatan semacam itulah, negara mampu menjaga keamanan, ketertiban, kebebasan, serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Jika negara tidak mampu menjaga otoritas semacam ini, ia disebut sebagai negara lemah.
Tentu saja, upaya untuk menemukan suatu format pemerintahan negara yang mampu menjawab kebutuhan obyektif masyarakat, bukanlah hal yang mudah.
Di masa lalu Indonesia pernah dipimpin suatu pemerintahan yang representatif secara politik tetapi tidak mampu bekerja sama dan juga tidak didukung oleh kemampuan teknis sehingga gagal dalam menjalankan program-program pembangunannya.
Sekarang ini yang dibutuhkan adalah suatu model pemerintah negara yang kuat dan demokratis, mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh rakyatnya, berwibawa dan tegas secara hukum dalam menjaga stabilitas dan tertib sosial, tetapi tanpa membuka peluang bagi tendensi ke arah otoritarianisme.***
Endrizal, M.A. Staf Pengajar STISIP Persada Bunda Pekanbaru dan Pengurus Institute of Social, Empowerment and Development (ISED) Pekanbaru
Menurut Fukuyama, berlanjutnya konflik horizontal atau perang sipil, meningkatnya aksi-aksi terorisme, bertahannya tingkat kemiskinan, bencana kelaparan, penyebaran penyakit dan meningkatnya penderita HIV/AIDS di berbagai negara, bukanlah hal-hal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan gejala politik di mana negara sebagai institusi terpenting dalam masyarakat gagal menjalankan perannya (Fukuyama, Memperkuat Negara, 2005).
Apa yang digambarkan Fukuyama itu jelas terlihat di Indonesia selama ini.
Misalnya, rangkaian konflik horizontal di berbagai daerah seperti di Ambon, Sampit, dan Poso, aksi-aksi terorisme oleh beberapa kelompok.
Kalau demikian, hal terpenting apa yang harus dilakukan? Memperkuat negara! Itulah yang dikemukakan Fukuyama. Tentu saja dalam kasus Indonesia, kita bisa berbeda pendapat dengan Fukuyama.
Namun setidaknya tawarannya tentang pentingnya upaya memperkuat peran negara menjadi sesuatu yang relevan di tengah wacana lama tentang state (negara) versus society (masyarakat), dihadapkan dengan realitas global kini yang cenderung “mengurangi” peran negara.
Pada masa Orde Baru, peran state sangat dominan, bahkan mengooptasi society yang memang lemah posisinya, dan dalam posisi yang dominan itu negara jelas memperlihatkan karakter otoritarian.
Kini di era reformasi, state telah berkurang peran dominannya dan semakin memperlihatkan karakter demokratis, tetapi mengidap berbagai kelemahan internal yang membuatnya belum bisa bertindak secara cepat, tegas, dan berwibawa.
Kelemahan internal ini membawa implikasi antara lain lambatnya pemerintah menetapkan kebijakan dan lambat mengambil tindakan dalam menghadapi berbagai persoalan besar yang muncul. Ada kesan ragu-ragu dan kurang tegas.
Soft State
Studi Gunnar Myrdall tahun 1960-an menunjukkan bahwa banyak negara di Asia mengalami kebangkrutan ekonomi, miskin, serta disertai praktik korupsi yang merajalela sebagai akibat dari ketidakmampuan negara-negara tersebut menciptakan dan menerapkan hukum serta aturan-aturan yang jelas dan tegas. Negara-negara semacam inilah yang dikategorikan Myrdall sebagai “negara-lunak” (soft state).
Indonesia pada saat itu ikut dimasukkan ke dalam kategori tersebut.
Dalam perkembangannya, konsep “negara lunak” sering kali dipakai untuk menjelaskan pemerintah-negara yang lemah, yang tidak memiliki cukup kewibawaan dan kemampuan untuk mengendalikan seluruh mekanisme penyelenggaraan negara dan dinamika kehidupan masyarakat.
“Negara tanpa pemerintah” adalah istilah sinis yang dilontarkan untuk menggambarkan ketidakmampuannya mengatasi dinamika masyarakat yang mudah berkembang ke arah anarki dan chaos.
Indonesia era Orde Baru jelas tidak masuk dalam kategori tersebut. Sebaliknya, meminjam istilah Schiller, Indonesia di bawah Soeharto adalah suatu “negara penentu daya” (powerhouse state), sebuah negara developmentalis dengan dukungan internasional yang kuat, yang mampu mengeksploitasi berbagai sumber daya yang terus meningkat untuk kemudian dibagikan kepada sekutu-sekutunya atau digunakan untuk melawan musuh-musuhnya.
Orde Baru juga memiliki lembaga kepresidenan yang sangat kuat di bawah Soeharto dengan kekuasaan patronase yang besar, di samping mampu mewujudkan dirinya sebagai negara keamanan yang kuat, menyatu dengan sistem politik yang didominasi oleh birokrat dengan pengawalan militer.
Negara keamanan ini tidak seluruhnya bersifat monolitik, tetapi ia hanya memberi sedikit ruang bagi perlawanan terhadap kebijakan publik atau oposisi terhadap hak-hak prerogatif yang ada di tangan para penguasa (Schiller, 2003).
Namun, dengan runtuhnya Orde Baru tahun 1998 yang ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Habibie dan seterusnya kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, dan kini Susilo Bambang Yudhoyono, tampak jelas citra Indonesia sebagai powerhouse state ikut memudar. Memang semakin demokratis, tetapi negara dan pemerintah tidak lagi dalam posisi yang kuat.
Bersamaan dengan itu, kebangkitan masyarakat madani (civil society) yang diikuti dengan semangat reformasi sejak 1998 semakin membawa pemerintah ke posisi yang canggung dan serba salah.
Apalagi upaya mewujudkan civil society ternyata tidak diikuti oleh upaya mengembangkan civic competence (kesadaran berwarganegara yang dilandasi penghargaan atas prinsip toleransi).
Akibatnya, ketertiban masyarakat terganggu (social disorder), yang antara lain ditandai oleh konflik-konflik horizontal antarkelompok terus terjadi di mana-mana, sementara kebebasan dalam wujud aksi-aksi protes dan demo menjadi tak terkendali, bahkan menjurus ke situasi yang cenderung anarki.
Kalau atas nama reformasi atau demokrasi lalu tercipta situasi kacau dan pemerintah ternyata tidak bisa berbuat banyak, maka dengan sendirinya akan membawa dampak semakin merosotnya daya dan wibawa pemerintah di mata masyarakat pada satu sisi.
Sedangkan pada sisi lain dikhawatirkan membuka peluang bagi kemunculan kembali tendensi-tendensi otoritarian.
Negara Kuat
Dalam konteks ini, kita dapat memahami pemikiran Francis Fukuyama bahwa peran negara perlu diperkuat. Tentu dengan catatan bahwa negara kuat bukan negara otoriter. Negara yang kuat ditandai oleh kamampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati oleh masyarakat, tanpa harus menebarkan ancaman, paksaan, dan kecemasan yang berlebihan.
Elemen dasar pada negara yang kuat adalah otoritas yang efektif dan terlembaga. Jika terjadi penentangan terhadap otoritas ini, ia mampu mengatasinya.
Dengan kekuatan semacam itulah, negara mampu menjaga keamanan, ketertiban, kebebasan, serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Jika negara tidak mampu menjaga otoritas semacam ini, ia disebut sebagai negara lemah.
Tentu saja, upaya untuk menemukan suatu format pemerintahan negara yang mampu menjawab kebutuhan obyektif masyarakat, bukanlah hal yang mudah.
Di masa lalu Indonesia pernah dipimpin suatu pemerintahan yang representatif secara politik tetapi tidak mampu bekerja sama dan juga tidak didukung oleh kemampuan teknis sehingga gagal dalam menjalankan program-program pembangunannya.
Sekarang ini yang dibutuhkan adalah suatu model pemerintah negara yang kuat dan demokratis, mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh rakyatnya, berwibawa dan tegas secara hukum dalam menjaga stabilitas dan tertib sosial, tetapi tanpa membuka peluang bagi tendensi ke arah otoritarianisme.***
Endrizal, M.A. Staf Pengajar STISIP Persada Bunda Pekanbaru dan Pengurus Institute of Social, Empowerment and Development (ISED) Pekanbaru
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

