Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hemat! Apa Iya Bikin Sehat?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Pusing. Pemerintah semakin dibikin pusing karena subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang katanya membebani keuangan negara (APBN). Pengetatan dan penghematan BBM subsidi pun dilakukan. 

Namun, banyak formula sudah dirancang, sampai pada puncaknya DPR akhirnya sepakat untuk tidak menaikkan harga BBM sementara, masih saja belum ada kata pasti soal kebijakan mana yang akan dijalankan pemerintah.

Selasa (29/5) kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara tegas dan bersahaja menyampaikan ke publik lima kiat hemat energi, terutama BBM bersubsidi yang rencananya pada Juni mendatang akan dilakukan pengetatan penggunaannya.

Dalam pernyataannya, Presiden menyebut kalau pemerintah lebih memilih upaya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berhemat. Saatnya sekarang, kata Presiden, waktu yang tepat untuk berhemat agar anggaran negara bisa aman dan BBM bersubsidi juga bisa tepat sasaran.

Presiden juga menyebut, pemerintah bukannya tidak bisa mengambil jalan pintas seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan cara manaikkan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Tetapi, dengan kiat berhemat menggunakan energi terutama BBM bersubsidi, untuk saat ini jalan pintas tersebut tidak dilaksanakan. Karenanya, Presiden sangat berharap kiat ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu dari lima kiat hemat energi yang disampaikan Presiden, adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, termasuk pusat maupun daerah, serta BUMN dan BUMD.

Tidak secara rinci disebutkan berapa banyak sebenarnya BBM bersubsidi yang “diminum” kendaraan-kendaraan pemerintah ini dalam setahun, tapi yang jelas per-Juni nanti tidak ada lagi kendaraan plat merah yang diisi premium seharga Rp4.500.

Pertanyaannya, apa iya dengan cara berhemat seperti itu bisa bikin keuangan negara (APBN) atau daerah (APBD) sehat alias tidak ada lagi pembengkakan dan pemborosan?

Bukankah ketika kendaraan pemerintah dilarang mengisi BBM bersubsidi, itu artinya kendaraan-kendaraan ini akan beralih ke BBM non-subsidi yang harganya selangit? Berarti, anggaran negara ataupun anggaran daerah akan semakin banyak dihabiskan untuk menanggung beban tersebut. Iya, kan?

Maka dari itu, sepertinya kiat yang satu ini hanya sebagai terminal untuk memindahkan masalah yang sama ke tempat lain, bukan menyelesaikan masalah.

Logikanya, bila selama ini APBN membengkak atau boros akibat BBM bersubsidi ke depan justru masalah itu timbul karena anggaran negara dihabiskan untuk “subsidi” BBM bagi kendaraan-kendaraan pemerintah yang tidak lagi memakai BBM bersubsidi.

Bahkan parahnya nanti, APBD pun akan ikut terimbas. Karena wajar saja, ketika kendaraan Pemprov, Pemkab dan Pemko serta BUMD tak lagi boleh diisi BBM bersubsidi otomatis mereka akan pindah ke pertamax misalnya, yang harganya jelas jauh lebih mahal. Alhasil, tak hanya APBN yang bengkak, tetapi APBD pun bakal boros.

Tidakkah pemerintah atau Presiden bersama menteri-menteri dan juga DPR termasuk DPRD berpikir ke arah sana? Jangan sampai kiat hemat energi yang akan dijalankan justru akan merampas hak rakyat kecil, untuk selanjutnya dinikmati oleh segelintir rakyat yang bernaung di bawah bendera bernama “pemerintah”. Berdoa sajalah.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer