Hari ini, negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik tengah berada di bawah bayang-bayang krisis Eropa.
Krisis Eropa dan melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat memiliki dampak bagi kawasan Asia Timur dan Pasifik karena keduanya memiliki hubungan ekonomi.
Hal ini sudah di sampaikan oleh Kepala Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Bert Hofman. (vivanews.com, 23 Mei 2012).
Sehingga program-program yang terkesan di paksakan pun diusulkan oleh pemerintah yang pada intinya adalah kita (masyarakat) dituntut untuk mengencangkan ikat pinggang (berhemat).
Ide kenaikan BBM bersubsidi bulan Maret yg lalu merupakan bukti kekhawatiran pemerintah terhadap dampak krisis Eropa bagi Indonesia.
Namun hal itu digagalkan oleh aksi massa secara besar-besaran dan puncaknya sidang paripurna yang berlangsung alot pada tanggal 30 Maret pun menghasilkan keputusan yang mengharuskan pemerintah menunda kenaikan harga BBM.
Hal ini disampaikan pada pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selasa, 29 Mei pukul 19.30 WIB.
Program gerakan nasional penghematan BBM terhitung sejak Juni tahun ini memunculkan sekurang-kurangnya lima langkah strategis. Pertama, pengendalian sistem distribusi setiap SPBU. Kedua, melarang BBM bersubsidi bagi kendaraan pemerintah pusat, daerah, dan BUMN serta BUMD.
Ketiga, melarang BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Keempat, konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas untuk transportasi. Kelima, penghematan listrik dan air bagi kantor pemerintah, daerah, BUMN, serta BUMD, serta penerangan jalan.
Sebagian orang mungkin sangat mendukung dengan program gerakan nasional penghematan BBM tersebut, dan sebagian orang lainnya mungkin skeptis.
Lumrah saja, karena potret buram dari pelaksanaan program pemerintah hari ini penuh dengan praktik “nakal” oleh oknum perorangan maupun berjamaah. Jadi, hampir dapat dipastikan pada pelaksanaan program tersebut nantinya akan memunculkan model baru dalam kejahatan korupsi atau lainnya.
Jadi, wajarlah jika muncul di benak kita sebuah pertanyaan, apakah program ini bisa menyelesaikan masalah, atau malah menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru?
Kita mungkin sudah gerah dengan program-program terkesan bijak. Bijak menurut penulis adalah program instan dengan dampak yang secara langsung dirasakan masyarakat, sebut saja BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang menjelma menjadi PKH (Program Keluarga Harapan). Tapi apakah ini berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan?
Tangkis Krisis
Krisis Eropa kontan berdampak pada melemahnya pondasi ekonomi dunia secara keseluruhan sehingga terjadi penurunan ekonomi global. Ibarat penyakit, krisis Eropa telah menjadi wabah sampar (Tha’un) yang dalam sejarah merupakan penyakit ganas yang terjadi pada Bani Israel.
Walaupun pemerintah meyakini Indonesia belum terkena dampak krisis ekonomi, namun secara tidak langsung Indonesia sudah merasakan hawa krisis, terbukti dengan tertekannya bursa saham dan kurs rupiah.
Selain itu, program gerakan nasional penghematan BBM yang diakui Presiden sebagai upaya dalam menangkis dampak krisis Eropa.
Tentu pemerintah sudah menyadari jauh-jauh hari, sehingga dengan segala upaya pemerintah berusaha untuk mengegolkan upaya menaikkan harga BBM dengan model penghematan.
Sebuah upaya kamuflase yang tentunya imbasnya akan dirasakan juga oleh rakyat.
Jika Toyotomi Hideyoshi, pemimpin legedaris Jepang pada abad ke-16 untuk mencapai kesepakatan dengan musuhnya tanpa harus memenggal kepalanya tentunya dengan upaya diplomasi yang bijak.
Maka, pemerintah harus dapat mencontoh hal ini dengan membuat kebijakan baru tanpa mengorbankan kepentingan masyarakatnya.
Rapatkan Barisan
Menanggulangi dampak krisis Eropa bagi Indonesia menurut Menkeu adalah dengan meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor. Tentu ini bukanlah sebuah pekerjaan ringan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi masyarakatnya yang tinggi.
Untuk mengendalikan impor merupakan pekerjaan rumah (PR) yang berat bagi pemerintah.
Pemerintah dan masyarakat tentunya harus bersama-sama merapatkan barisan untuk bisa mengendalikan dan membendung masuknya produk impor. Dan produsen dalam negeri harus mampu meningkatkan kualitas produk domestik.
Serta kesadaran masyarakat harus bisa diwujudkan dengan mencintai produk dalam negeri.
Dengan peran pemerintah menghidupkan sektor riil, melalui penjaringan investor dan pemberian dana stimulant melalui suistainable programe tentunya akan berdampak baik bagi iklim usaha di Indonesia.
Selain itu, dalam hal ini tidak hanya masyarakat saja yang diposisikan menjadi aktor dalam hal penanggulangan dampak krisis ini, akan tetapi pemerintah juga harus bisa berperan dalam rangka penghematan nasional.
Caranya adalah dengan menekan belanja pemerintah seperti yang telah di instruksikan oleh Presiden dalam pidatonya. Jika peran ini bisa terwujud, pemerintah dan masyarakat bisa merapatkan barisan, tentunya jargon Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan sekadar bualan. Indonesia sebagai bangsa yang besar tentu tidak akan terguncang dengan krisis yang melanda Eropa saat ini.***
Yuli Afriyandi Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam, UII Yogyakarta, Asal Tembilahan, Riau
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

