Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menakar Efektivitas Stiker Hemat BBM

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Jumat (1/6) ini, gerakan nasional hemat energi mulai diberlakukan. Salah satunya, seluruh mobil dinas dilarang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi alias harus menggunakan non-subsidi seperti pertamax. 

Menindaklanjuti kebijakan itu, Kementerian ESDM sudah membagikan stiker kepada seluruh jajaran pemerintah, BUMN dan BUMD di seluruh Jabodetabek untuk dipasang di setiap kendaraan dinas pemerintah termasuk BUMD dan BUMN.

Masalahnya, sejauh mana efektifitas pemasangan stiker di kendaraan dinas? Negeri ini cukup bagus dalam membuat kebijakan tapi selalu lemah dalam pengawasan dan kurang tegas menerapkan sanksi.

Belum lagi, sangat banyak aparat yang bermental korup yang berpotensi menyalahgunakan kebijakan ini.

Kewajiban menggunakan BBM non-subsidi untuk kendaraan dinas sejatinya perlu didukung. Selain membuat penyaluran BBM lebih tepat sasaran, penggunaan BBM non-subsidi seperti pertamax terbukti memang baik untuk kendaraan.

Meski lebih mahal, pertamax menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna pada mesin. Karena memiliki oktan tinggi, tenaga mesin yang menggunakan pertamax lebih maksimal, karena BBM digunakan secara optimal.

Pertamax juga lebih ramah lingkungan karena bisa membersihkan timbunan deposit pada fuel injector dan mampu melarutkan air dalam tanki kendaraan. Dengan demikian, penggunaan pertamax sekaligus diharapkan mampu menekan biaya pemeliharaan mobil dinas.

Pertanyaannya sekarang, stiker sangat rawan disalahgunakan. Ia mudah dilepas untuk dipasang di mobil yang lain (yang bukan kendaraan dinas) atau sama sekali tidak digunakan.

Di Indonesia, cukup sulit mengharapkan warganya (termasuk para pejabat) untuk mau mentaati kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pengawasan yang diserahkan kepada rakyat juga takkan efektif selama tidak ada sanksi tegas untuk setiap penyelewengan.

Kalau cuma berharap masyarakat akan melaporkan kendaraan dinas yang tetap membeli BBM bersubsidi, niat pemerintah masih jauh panggang dari api.

Lebih baik semua mobil dinas diberi cat khusus untuk menjelaskan status kendaraan kepada publik. Cat relatif lebih susah dihapus dan yang paling jelas tidak mudah dilepas seperti stiker.

Mobil dinas bercat khusus ini setidaknya sudah dilakukan oleh pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Apalagi, tak semua kendaraan dinas berplat merah.

Dengan mobil dinas bercat khusus ini, para petugas di SPBU juga akan lebih mudah mengenali kendaraan yang wajib BBM non-subsidi. Masyarakat pun lebih mudah mengawasi.

Ini untuk antisipasi menjelang pengendalian BBM dengan menggunakan teknologi informasi seperti yang telah dikatakan presiden.

Jika nantinya setiap kendaraan memang akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan maupun fisik kendaraan, kebocoran penyaluran BBM dan mafia minyak bisa ditelusuri dengan mudah.

Pemerintah juga hendaknya memberitahukan kepada masyarakat, berapa anggaran yang digunakan untuk membiayai kendaraan dinas yang tak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Ini sangat penting karena transparansi adalah salah satu syarat mutlak kebijakan publik. Dengan demikian, rakyat bisa tahu, berapa konsumsi BBM para pejabat ketika menggunakan mobil dinas.

Sebab, sudah jadi rahasia umum, di Indonesia, kendaraan dinas tak hanya digunakan untuk operasional pejabat tapi juga untuk keperluan pribadi bahkan anak istri. Kalau memang mau hemat BBM, kini saatnya pemerintah memberikan teladan yang baik agar bisa dicontoh rakyat.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer