Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perlawanan Petani Terhadap Negara

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Karut-marut  pertanahan seakan-akan tidak pernah usai dari percaturan politik Indonesia. Hampir 80 persen konflik yang terjadi di Indonesia berlatar belakang dari masalah tanah.

Sebenarnya konflik pertanahan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda dan konflik tersebut tetap berlanjut sampai sekarang.

Konflik tanah yang terjadi pada zaman kolonial terjadi antara para petani dengan pemerintah. Tanah petani pada waktu itu dikuasai secara paksa oleh pemerintahan kolonial untuk kepentingan mereka.

Seperti yang kita ketahui bahwa tanah bagi para petani merupakan modal dasar bagi keberlangsungan hidup mereka.

Ironisnya, pemerintahan kita mengetahui tentang hal itu, tapi masalah pertanahan di Indonesia sampai sekarang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Bahkan dari waktu-kewaktu, masalah pertanahan di Indonesia makin parah dan memprihatinkan, seperti kasus sengketa tanah di Meruya Selatan (Jakarta),  Mesuji (Lampung) atau di Tapung (Kampar)  yang terjadi baru-baru ini.

Kalau kita perhatikan secara seksama, latar belakang konflik pertanahan di Indonesia khususnya di daerah pedesaan, banyak bersumber dari perebutan tanah antara perkebunan (negara dan swasta) dengan petani.

Konflik tersebut berawal dari lahirnya hak erfpacht yang kemudian dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) pada tanah perkebunan (Musta’in, 2006).

Berangkat dari adanya kebijakan erpacht tersebut, lahan produktif yang dikuasai oleh pengusaha semakin meluas, tidak terkecuali tanah yang awalnya dikuasai oleh para petani telah beralih tangan kepada pengusaha, entah itu pengambil-alihan secara paksa maupun dengan campur tangan pemerintah dengan kebijakan HGU-nya.

Berangkat dari sinilah perlawanan-perlawanan para petani dalam mempertahankan tanahnya mulai timbul.

Besarnya peran dan intervensi negara terhadap para petani membuat posisi petani semakin terjepit, ditambah lagi pengaruh kekuatan pasar.

Sekarang ini yang dihadapi oleh petani dalam mempertahankan tanahnya bukan hanya negara semata, tapi juga kekuatan pasar global (global capitalism) yang pengaruhnya cenderung meningkat. Kekuatan pasar global mampu menyedot siapa saja ke dalamnya.

Penawaran-penawaran yang dilontarkan oleh kekuatan pasar mampu menggeser tatanan nilai yang sudah mapan sekalipun.

Konspirasi antara negara dan pasar dari hari ke hari semakin menyudutkan posisi para petani. Tidak sedikit para petani yang kehilangan tanah mereka.

Tanah yang mulanya dikuasai oleh petani telah beralih tangan kepada para pengusaha, sehingga para petani dipaksa untuk hidup dengan keterbatasan lahan pertanian. Kesenjangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta terancamnya eksistensi diri para petani yang pada gilirannya menjadi penyebab utama terjadinya konflik pertanahan di Indonesia.

Akibat dari kesenjangan dan kebijakan-kebijakan negara yang tidak menguntungkan para kaum tani telah menyulut terjadinya gerakan radikalisasi kaum tani.

Perlawanan kaum tani sekarang telah berubah menjadi kekerasan massa yang sering kali brutal, radikal, destruktif terhadap sasaran-sasaran yang dianggap menjadi symbol-simbol kekuasaan (negara-pasar).

Gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan oleh petani dari masa ke masa mengalami perubahan. Radikalisasi gerakan petani dibagi menjadi beberapa periode, yakni masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga masa transisi (Reformasi).

Masing-masing masa tersebut memiliki corak dan arah perjungan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Radikalisasi petani era kolonial terjadi karena pengambilalihan tanah (adat) secara paksa untuk kepentingan penguasa tanah oleh Belanda dan Inggris untuk usaha perkebunan.

Bentuk radikalisasi petani pada waktu itu berupa pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah, yang pada waktu itu dikenal dengan istilah Ratu Adil yang mengemban misi membebaskan rakyat dari kesengsaraan (Katodirdjo, 1984).

Radikalisasi petani pada era Orde Lama diakibatkan oleh intervensi partai politik dalam mem-blow-up masalah tanah sebagai isu kepentingan partai. Sedangkan masa Orde Baru, tanah dipandang sebagai bahan komoditas.

Sedangkan radikalisasi gerakan petani masa tansisi (Reformasi) dicirikan dengan reklaiming akibat dari ketidakjelasan paradigma dalam penanganan sektor pertanian, sehingga nasib petani tetap termarjinalisasi oleh para pemilik modal.

Perlawanan petani terhadap hegemoni negara dalam hal kepemilikan tanah sampai sekarang belum menemukan arah perbaikan.

Bahkan sekarang ini, negara semakin leluasa mengekploitasi para petani, dengan memanfaatkan peraturan hukum yang keliru, negara dengan leluasa menguasai lahan yang sebelumnya dikuasai oleh petani yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka telah berpindah tangan kepada para kapitalis.

Bahkan yang paling ironis adalah terjadinya perampasan tanah petani oleh negara dengan jalan sertifikat ganda. Hal ini jelas-jelas mengindikasikan buruknya sistem agraria di tanah air ini.  

Banyaknya perpindahan lahan petani kepada para kapitalis sedikit banyaknya telah mengubah kultur masyarakat kita.

Kultur masyarakat yang semulanya bersahaja, sentra pertanian dan perkebunan kini telah berubah menjadi pembangunan pusat-pusat perbelanjaan modern seperti supermarket. Imbasnya jelas-jelas menjadikan masyarakat yang konsumtif.

Dalam rangka menjembatani jangan terus berlanjutnya konflik pertanahan di Indonesia, sekarang sudah seharusnya pemerintahan pusat maupun daerah melakukan pembaharuan sistem agraria.

Jangan sampai konflik pertahanan terus berlanjut dan memakan korban lebih banyak lagi. Sudah seharusnya kita sama-sama menyatukan visi dan misi dalam membangun sebuah negara yang harmonis, berdaulat, dan mempunyai sistem agraria yang baik.***

Elfa Yenti Pengurus Lembaga Indonesia Sejahtera, Aman dan Damai (IS’AD), Riau.


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer