Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menanti Kearifan Presiden Menilai Wamen

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Wakil Menteri (Wamen), adalah jabatan yang dimunculkan pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II di bawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sudah berjalan beberapa tahun, dan sekarang muncul persoalan konstitusional tidaknya jabatan ini.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengetok palu. Diputuskan MK bahwa proses pengangkatan Wamen inkonstitusional, terkait dengan materi sidang pengujian Pasal 10 UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam sidang dengan nomor perkara 79/PUU-IX/2011, Selasa (5/6) lalu, MK menilai penjelasan Pasal 10 tersebut menimbulkan kekacauan implementasi atau legalitas dalam hukum kepegawaian dan birokrasi pemerintahan.

Sejak putusan MK ini dikeluarkan, otomatis jabatan Wamen sudah tidak punya kekuatan hukum. Bila ingin tetap dipertahankan maka Presiden secepatnya mesti mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres).

Soal jabatan Wamen ini, di awal-awal pengangkatannya dulu sebenarnya sempat juga muncul pro dan kontra. Ada pihak yang menilai, jabatan Wamen cenderung menjadi alat bagi Presiden SBY untuk melunasi janji atau utang-utang politik saat pencapresan.

Jadi, ada kelompok-kelompok yang belum memperoleh apa yang dijanjikan, nah dibuatlah jabatan-jabatan baru sebagai tempat mereka, salah satunya Wamen.

Ada juga yang menilai, jabatan Wamen hanya akan menimbulkan pemborosan keuangan negara. Seperti juga diperkarakan Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN PK) di MK, dan sudah ditolak MK karena dinilai hanya berlandas asumsi.

Tapi, terlepas apakah itu terkait janji/utang politik atau alasan pemborosan keuangan negara, putusan MK ini semestinya jadi landasan berpikir ulang bagi Presiden SBY untuk bertindak ke depan sebelum mengeluarkan Keppres, terkait dengan jabatan Wamen tersebut.

Kearifan orang nomor satu di Indonesia ini dalam mengambil keputusan nantinya pasti akan sangat berpengaruh kepada citra pemerintahan di bawah komandonya saat ini.

Soal citra Wamen, tentu publik belum lupa dengan peristiwa yang melibatkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pekanbaru beberapa bulan lalu.

Dugaan arogansi yang ditunjukkan oleh seorang Wamen ketika itu membuka mata kita semua, apakah seorang wakil menteri itu bisa arogan seperti itu?

Lantas seperti apa proses hukumnya sekarang? Sepertinya, dugaan masalah yang melibatkan Wamen Hukum dan HAM ini senyap-senyap saja.

Nah, akhirnya kan publik makin curiga. Kasus sandal jepit saja misalnya, yang melibatkan anak di bawah umur, begitu cepat diproses dan bahkan sampai ke meja hijau, kok masalah yang melibatkan sosok sekelas Wamen misalnya justru makin lama makin hilang.

Padahal, publik menanti-nantikan kepastian dan keputusan akhir dari dugaan masalah di Lapas Pekanbaru ini. Pertanyaan yang muncul ke permukaan akhirnya, jangan-jangan jabatan Wamen bisa jadi tameng buat lari dari jeratan hukum? Hmmm, entahlah.

Lantas, akankah Presiden SBY mengeluarkan Keppres untuk menguatkan posisi Wamen agar bisa kembali menjalankan tugas-tugasnya? Kita semua tentu menunggu.

Harapan publik, presiden sebagai sosok yang diberi amanah untuk menjalankan pemerintahan di negeri ini bisa arif dan bijaksana menilai. Bila memang jabatan Wamen penting, ya teruskan.

Tapi bila hanya akan menambah masalah di pemerintahan yang sedang berjalan, ya sebaiknya ditiadakan saja.***  

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer