Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Setelah lebih 66tahun merdeka, Indonesia masih menyisakan penduduk yang belum lagi merdeka dari segi pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, papan, sandang, energi, pendidikan dan kesehatan.
Dengan bahasa lain, sebagian dari penduduk tersebut masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin adalah 32 juta jiwa atau setara 13,33 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Dari jumlah 32 juta penduduk miskin tersebut, 21 juta jiwa adalah penduduk miskin pedesaan, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Data ini memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan yang pada umumnya bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan basis sumber daya alam lainnya.
Golongan penduduk desa yang paling rentan dengan kemiskinan adalah para petani dengan lahan sempit, petani penggarap, petani tak mempunyai lahan, nelayan, pengrajin dan pedagang kecil.
Berbagai kebijaksanaan, strategi dan program telah diluncurkan oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengurangi dan mengentaskan tiga penyakit utama kehidupan desa yaitu kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan dari berbagai sendi kehidupan.
Sudah banyak dana yang telah dikucurkan, begitu juga bantuan dalam bentuk pelatihan, penyuluhan dan bantuan peralatan dan material lain untuk membantu meningkatakn kualitas hidup masyarakat desa.
Usaha tersbut di beberapa tempat telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan semakin menggeliatnya roda perekonomian desa, tetapi di bagian lain keadaan tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan.
Bahkan pada sebagian daerah, lilitan kemiskinan bertambah meningkat akibat melonjaknya harga barang-barang dan jasa yang tidak seiring dengan peningkatan pendapatan.
Masalah kemiskinan adalah masalah klasik dan kompleks berkelindan dengan faktor lainnya yang saling berkaitan.
Oleh karena itu cara penyelesaiannya juga harus multi sektor, sungguh-sungguh dan juga perlu dibarengi dengan usaha besar, karena masalahnya besar dan menyangkut rakyat yang juga besar jumlahnya.
Kesenjanganan Pembangunan
Setakat ini dapat diperhatikan bahwa terdapat kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, yang makin hari kesenjangan tersebut terasa makin lebar pada beberapa daerah. Kota melaju cepat sementara pembangunan desa bergerak lambat.
Istilah orang kota dan orang desa menegaskan adanya dikotomi tersebut. Kota diidentikkan sebagai kemajuan dan modernitas, sementara desa adalah simbol kemunduran dan keterbelakangan.
Kota yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan dan ekonomi sering mendapatkan prioritas pembangunan, semantara desa tersisisikan.
Wakil rakyat (DPRD) yang diharapkan untuk dapat menyuarakan aspirasi rakyat sebagai wakil sah dalam sistem demokrasi, juga mandul dan hanya lantang bersuara ketika akan pemilu dan pemilukada.
Bahkan mayoritas rakyat tidak tahu apalagi mengenal wakil mereka, sebagai wadah resmi untuk menyampaikan aspirasi, kehendak, keluhan dan hambatan pembangunan serta tetek bengek lainnya. Wakil rakyat kerap tidak hadir ketika dibutuhkan.
Akhirnya jadilah desa sebagai anak tiri dalam pembangunan, yang selalu tersisihkan oleh pengambil kebijaksanaan yang pada umumnya adalah orang kota. Sejatinya, orang kota tersebut asal-usulnya juga berasal dari pedesaan.
Padahal, desa mempunyai peranan penting dalam pembangunan Indonesia, dimana sebagian besar kebutuhan pangan seperti beras, jagung, sagu, ubi, kentang, sayur-sayuran dan buah-buahan diproduksi di desa.
Begitu juga bahan-bahan baku untuk keperluan konstruksi bangunan, perabot, industri farmasi dan kosmetika berasal dari desa. Mayoritas bahan baku sumber daya alam yang digunakan untuk proses industri dan kebutuhan warga kota berasal dari pedesaan.
Pedesaan juga berperan penting dalam menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mulai tergerus dan meluntur seperti gotong-royong, sopan-santun, hormat kepada orang tua, tegur sapa dan eratnya ikatan sosial antara sesama warga.
Pedesaan pada umumnya juga dicirikan dengan keadaan alamiah yang asri, sejuk, tenang, nyaman dan damai, jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk yang mencirikan kehidupan kota.
Dalam tradisi Melayu, desa adalah tempat untuk bernostalgia, melepas rindu dan kembali ke keadaan alamiah yang rutin dikunjungi, minimal ketika Hari Raya atau menjelang bulan Ramadan.
Suasana desa yang tenang dan damai masih dirindui dan belum lagi bisa dipisahkan dalam tradisi Melayu. Oleh karena itu ada istilah Balek Kampong atau mudik lebaran di Pulau Jawa.
Prioritas Pembangunan Desa
Suka ataupun tidak, dalam rangka untuk menggesa ketertinggalan pembangunan desa perlu diputuskan kebijaksanaan pemerintah daerah yang memberikan prioritas pembangunan desa.
Sudah saatnya pembangunan diarahkan dan difokuskan pada perdesaan, pertanian, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta industri kreatif.
Hal ini mendesak dilakukan, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, agar kue pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang naik daun dan bagus-bagusnya, hendaknya dapat untuk dinikmati oleh seluruh anak negeri.
Hal ini akan dapat dicapai apabila pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan yang dapat menampung tenaga kerja yang seluas-luasnya, terutama pada pertanian, perdesaan dan UKM.
Usaha ini akan dapat diwujudkan dengan adanya investasi dan usaha sungguh-sungguh untuk pembenahan waduk, jaringan irigasi dan pengairan, jalan dan listrik desa, dan membangun sistem logistik desa-kota yang berkualitas untuk efisiensi aktivitas sosial-ekonomi.
Peranan Camat sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.
Camat bukan hanya sekadar untuk mengurus administrasi dan acara seremonial belaka, namun juga yang terpenting adalah untuk menggerakkan roda pembangunan di pedesaan.
Camat sebenarnya adalah ujung tombak kejayaan pembangunan pedesaan. Camat dituntut secara rutin berkunjung dan menyerap aspirasi warga desa, serta mencari solusi ke arah yang lebih baik di dalam segala bidang pembangunan.
Namun peranan ini semakin terabaikan oleh para camat. Bukti nyatanya, banyak warga yang tidak kenal dan tahu dengan camatnya. Bukan rakyat yang tak mau tahu, namun camat yang jarang hadir dan menunjukkan dirinya ketika memang dibutuhkan. Wallahu a’lam.***'
Aprian D Rakhmat Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR.
Dengan bahasa lain, sebagian dari penduduk tersebut masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin adalah 32 juta jiwa atau setara 13,33 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Dari jumlah 32 juta penduduk miskin tersebut, 21 juta jiwa adalah penduduk miskin pedesaan, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Data ini memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan yang pada umumnya bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan basis sumber daya alam lainnya.
Golongan penduduk desa yang paling rentan dengan kemiskinan adalah para petani dengan lahan sempit, petani penggarap, petani tak mempunyai lahan, nelayan, pengrajin dan pedagang kecil.
Berbagai kebijaksanaan, strategi dan program telah diluncurkan oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengurangi dan mengentaskan tiga penyakit utama kehidupan desa yaitu kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan dari berbagai sendi kehidupan.
Sudah banyak dana yang telah dikucurkan, begitu juga bantuan dalam bentuk pelatihan, penyuluhan dan bantuan peralatan dan material lain untuk membantu meningkatakn kualitas hidup masyarakat desa.
Usaha tersbut di beberapa tempat telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan semakin menggeliatnya roda perekonomian desa, tetapi di bagian lain keadaan tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan.
Bahkan pada sebagian daerah, lilitan kemiskinan bertambah meningkat akibat melonjaknya harga barang-barang dan jasa yang tidak seiring dengan peningkatan pendapatan.
Masalah kemiskinan adalah masalah klasik dan kompleks berkelindan dengan faktor lainnya yang saling berkaitan.
Oleh karena itu cara penyelesaiannya juga harus multi sektor, sungguh-sungguh dan juga perlu dibarengi dengan usaha besar, karena masalahnya besar dan menyangkut rakyat yang juga besar jumlahnya.
Kesenjanganan Pembangunan
Setakat ini dapat diperhatikan bahwa terdapat kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, yang makin hari kesenjangan tersebut terasa makin lebar pada beberapa daerah. Kota melaju cepat sementara pembangunan desa bergerak lambat.
Istilah orang kota dan orang desa menegaskan adanya dikotomi tersebut. Kota diidentikkan sebagai kemajuan dan modernitas, sementara desa adalah simbol kemunduran dan keterbelakangan.
Kota yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan dan ekonomi sering mendapatkan prioritas pembangunan, semantara desa tersisisikan.
Wakil rakyat (DPRD) yang diharapkan untuk dapat menyuarakan aspirasi rakyat sebagai wakil sah dalam sistem demokrasi, juga mandul dan hanya lantang bersuara ketika akan pemilu dan pemilukada.
Bahkan mayoritas rakyat tidak tahu apalagi mengenal wakil mereka, sebagai wadah resmi untuk menyampaikan aspirasi, kehendak, keluhan dan hambatan pembangunan serta tetek bengek lainnya. Wakil rakyat kerap tidak hadir ketika dibutuhkan.
Akhirnya jadilah desa sebagai anak tiri dalam pembangunan, yang selalu tersisihkan oleh pengambil kebijaksanaan yang pada umumnya adalah orang kota. Sejatinya, orang kota tersebut asal-usulnya juga berasal dari pedesaan.
Padahal, desa mempunyai peranan penting dalam pembangunan Indonesia, dimana sebagian besar kebutuhan pangan seperti beras, jagung, sagu, ubi, kentang, sayur-sayuran dan buah-buahan diproduksi di desa.
Begitu juga bahan-bahan baku untuk keperluan konstruksi bangunan, perabot, industri farmasi dan kosmetika berasal dari desa. Mayoritas bahan baku sumber daya alam yang digunakan untuk proses industri dan kebutuhan warga kota berasal dari pedesaan.
Pedesaan juga berperan penting dalam menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mulai tergerus dan meluntur seperti gotong-royong, sopan-santun, hormat kepada orang tua, tegur sapa dan eratnya ikatan sosial antara sesama warga.
Pedesaan pada umumnya juga dicirikan dengan keadaan alamiah yang asri, sejuk, tenang, nyaman dan damai, jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk yang mencirikan kehidupan kota.
Dalam tradisi Melayu, desa adalah tempat untuk bernostalgia, melepas rindu dan kembali ke keadaan alamiah yang rutin dikunjungi, minimal ketika Hari Raya atau menjelang bulan Ramadan.
Suasana desa yang tenang dan damai masih dirindui dan belum lagi bisa dipisahkan dalam tradisi Melayu. Oleh karena itu ada istilah Balek Kampong atau mudik lebaran di Pulau Jawa.
Prioritas Pembangunan Desa
Suka ataupun tidak, dalam rangka untuk menggesa ketertinggalan pembangunan desa perlu diputuskan kebijaksanaan pemerintah daerah yang memberikan prioritas pembangunan desa.
Sudah saatnya pembangunan diarahkan dan difokuskan pada perdesaan, pertanian, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta industri kreatif.
Hal ini mendesak dilakukan, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, agar kue pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang naik daun dan bagus-bagusnya, hendaknya dapat untuk dinikmati oleh seluruh anak negeri.
Hal ini akan dapat dicapai apabila pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan yang dapat menampung tenaga kerja yang seluas-luasnya, terutama pada pertanian, perdesaan dan UKM.
Usaha ini akan dapat diwujudkan dengan adanya investasi dan usaha sungguh-sungguh untuk pembenahan waduk, jaringan irigasi dan pengairan, jalan dan listrik desa, dan membangun sistem logistik desa-kota yang berkualitas untuk efisiensi aktivitas sosial-ekonomi.
Peranan Camat sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.
Camat bukan hanya sekadar untuk mengurus administrasi dan acara seremonial belaka, namun juga yang terpenting adalah untuk menggerakkan roda pembangunan di pedesaan.
Camat sebenarnya adalah ujung tombak kejayaan pembangunan pedesaan. Camat dituntut secara rutin berkunjung dan menyerap aspirasi warga desa, serta mencari solusi ke arah yang lebih baik di dalam segala bidang pembangunan.
Namun peranan ini semakin terabaikan oleh para camat. Bukti nyatanya, banyak warga yang tidak kenal dan tahu dengan camatnya. Bukan rakyat yang tak mau tahu, namun camat yang jarang hadir dan menunjukkan dirinya ketika memang dibutuhkan. Wallahu a’lam.***'
Aprian D Rakhmat Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

