Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Usaha untuk melaksanakan wajib belajar dua belas tahun oleh pemerintah perlu mendapatkan penghargaan, sebab lebih lama seorang anak bangsa berada di bangku sekolah, diharapkan anak bangsa tersebut akan lebih meningkat kualitasnya.
Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan wajib belajar dua belas tahun tersebut, perlulah dipikirkan masak-masak agar usahanya berhasil dengan baik.
Perlu penulis ingatkan bahwa belum banyak negara, terutama di Asia Tenggara yang melaksanakan wajib belajar dua belas tahun.
Usaha untuk melaksanakan wajib belajar atau tepatnya wajib sekolah, telah lama direncanakan oleh negeri ini bahkan mulai tahun 1950 telah ada usaha tersebut.
Selanjutnya oleh pemerintah Orde Baru usaha untuk melaksanakan wajib belajar atau wajib sekolah tersebut dimulai pada tahun 1971, yaitu dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No 10 Tahun 1971.
Mulai tahun 1971 tersebut oleh pemerintah dipersiapkan puluhan ribu SD Inpres untuk seluruh Indonesia sampai ke desa-desa.
Kebetulan waktu itu harga minyak sedang melambung tinggi hingga mencapai 43 dolar AS per barel. Waktu itu harga tersebut sudah sangat tinggi.
Dalam Inpres-Inpres selanjutnya mengenai sekolah dasar ada pemutihan guru-guru honorer di sekolah dasar yaitu guru-guru honorer yang mempunyai ijazah SMP pun diangkat menjadi guru SD, dengan catatan bahwa setelah diangkat mereka diwajibkan mengikuti kursus-kursus keguruan seperti KGB atau Kursus Guru “B” dan Kursus Pendidikan Guru atau KPG.
Semua itu adalah dalam rangka melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar enam tahun. Setelah dirasakan persiapan-persiapan sudah cukup, baik gedung sekolah maupun tenaga pengajar atau guru, maka pada tanggal 2 Mei 1984 bertepatan dengan Hari Pendidikan nasional, dilaksanakanlah pencanagan wajib belajar pendidikan dasar enam tahun oleh Presiden Suharto di Jogjakarta, yaitu kota kelahiran Ki Hadjar Dewantoro.
Saya sengaja menceritakan hal tersebut untuk diketahui, bahwa untuk melaksanakan satu wajib belajar memerlukan persiapan matang dan bila mungkin sempurna, agar usaha yang penting ini dapat berhasil dengan baik.
Bayangkan, persiapan wajib belajar 6 tahun tersebut, memerlukan waktu lebih dari sepuluh tahun.
Untuk sebagai ilustrasi, bahwa Thailand mula-mula mewajibkan wajib belajar bagi anak bangsanya hanya selama 3 tahun, pemerintah Hindia Belanda melaksakan semacam wajib belajar untuk rakyat Indonesia pribumi juga selama tiga tahun.
Pada waktu pelaksanaan wajib belajar atau semacam wajib sekolah oleh Belanda itu di seluruh desa dan pulau terpecil ada sekolah desa atau Volk School dan sekolah-sekolah guru magang didirikan.
Sekarang ini di dunia hampir semua negara telah melaksanakan wajib belajar. Sebagai contoh, negara maju seperti Singapura, ada wajib sekolah 10 tahun atau teen years comporsry school.
Jadi di sana, wajib sekolah adalah sepuluh tahun yaitu 6 tahun di sekolah dasar atau primary school, dan empat tahun di scandry school.
Bayangkan negara maju yang kaya dan makmur tersebut melaksanakan wajib sekolah hanya sepuluh tahun dan wajib sekolah tersebut dikontrol dan diawasi secara ketat oleh negara.
Kembali ke Indonesia, setelah melaksakan wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984, maka pada tahun 1994 dipersipkan lagi usaha untuk melaksanakan wajib belajar sembilan tahun.
Pada waktu itu masih terjadi perbedaan pendapat dari berbagai pihak apakah wajib belajar sembilan tahun yang akan dicanangkan tahun 1994 tersebut sudah tepat waktu, karena masih banyak anak-anak usia sekolah dasar umur 7 sampai 13 tahun belum berada di sekolah.
Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi jelas pada tahun 1994 masih banyak anak usia SD yang belum bersekolah, tapi karena ini adalah keputusan politik waktu itu, maka pada tanggal 2 Mei 1994 wajib belajar sembilan tahun dicetuskan atau dicanangkan oleh presiden Suharto bertempat di Convention Center di Jakarta.
Berbeda dengan pencanangan wajib belajar enam tahun yang dipersiapkan dengan rapi dan hampir sempurna, yaitu pembangunan gedung-gedung yang cukup dan guru-guru yang memadai, pencetusan wajib belajar sembilan tahun sama sekali hampir tanpa persiapan.
Tidak ada pembangunan SMP Inpres, tidak ada persiapan guru-guru yang memadai, sehingga wajib belajar sembilan tahun tersebut menurut saya sampai hari ini masih banyak anak-anak usia SLTP belum berada di bangku sekolah, bahkan banyak anak usia sekolah dasar yang belum berada di bangku sekolah dasar.
Jadi menurut saya, usaha yang penting sekarang bagi bangsa ini atau pemimpin bangsa ini adalah bagaimana usaha agar anak-anak usia sekolah dasar dan usia SMP semuanya harus berada di bangku sekolah.
Sekarang ini di mana-mana kita menyaksikan banyak sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah yang rusak, bahkan ambruk, atau kekurangan gedung, yang disiarkan oleh media cetak, media elektronik, yang terjadi di ibu kota kabupaten, provinsi, bahkan di ibu kota negara, baik SD atau SMP.
Sebaiknya pendidikan janganlah dijadikan usaha-usaha lain atau maksud-maksud lain selain mencerdaskan anak bangsa. Usaha mencerdaskan anak bangsa ini adalah usaha yang memerlukan prioritas utama di negeri yang ingin maju.
Tidak ada istilah tidak ada dana untuk membangun pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa, kerena inilah modal suatu negara kalau ingin maju dan terbilang di dunia ini.
Memang investasi di bidang pendidikan ini tidak murah, bahkan sangat mahal, tapi investasi ini merupakan modal bangsa yang tak ternilai harganya.
Untuk itu saya menyarankan, pertama, pemerintah, baik daerah maupun pusat hendaknya memberikan perhatian penuh terhadap wajib belajar atau wajib sekolah sembilan tahun ini.
Kedua istilah wajib belajar yang kita pergunakan selama ini hendaknya diubah menjadi wajib sekolah dan anak-anak umur sekolah dasar maupun SMP yang berada di jalanan waktu jam sekolah, hendaknya diberikan sanksi kepada orang tuanya.
Dan sebagai pengawasan usaha tersebut Satpol PP diberikan tugas dan juga masyarakat di sekitarnya.
Ketiga, untuk itu wajib sekolah sembilan tahun tersebut hendaknya tidak dibebankan bayaran sepeserpun dan harus gratis agar usaha ini dapat merata tanpa kecuali. Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya.***
Djauzak Ahmad Ketua Majelis Pendidikan Riau.
Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan wajib belajar dua belas tahun tersebut, perlulah dipikirkan masak-masak agar usahanya berhasil dengan baik.
Perlu penulis ingatkan bahwa belum banyak negara, terutama di Asia Tenggara yang melaksanakan wajib belajar dua belas tahun.
Usaha untuk melaksanakan wajib belajar atau tepatnya wajib sekolah, telah lama direncanakan oleh negeri ini bahkan mulai tahun 1950 telah ada usaha tersebut.
Selanjutnya oleh pemerintah Orde Baru usaha untuk melaksanakan wajib belajar atau wajib sekolah tersebut dimulai pada tahun 1971, yaitu dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No 10 Tahun 1971.
Mulai tahun 1971 tersebut oleh pemerintah dipersiapkan puluhan ribu SD Inpres untuk seluruh Indonesia sampai ke desa-desa.
Kebetulan waktu itu harga minyak sedang melambung tinggi hingga mencapai 43 dolar AS per barel. Waktu itu harga tersebut sudah sangat tinggi.
Dalam Inpres-Inpres selanjutnya mengenai sekolah dasar ada pemutihan guru-guru honorer di sekolah dasar yaitu guru-guru honorer yang mempunyai ijazah SMP pun diangkat menjadi guru SD, dengan catatan bahwa setelah diangkat mereka diwajibkan mengikuti kursus-kursus keguruan seperti KGB atau Kursus Guru “B” dan Kursus Pendidikan Guru atau KPG.
Semua itu adalah dalam rangka melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar enam tahun. Setelah dirasakan persiapan-persiapan sudah cukup, baik gedung sekolah maupun tenaga pengajar atau guru, maka pada tanggal 2 Mei 1984 bertepatan dengan Hari Pendidikan nasional, dilaksanakanlah pencanagan wajib belajar pendidikan dasar enam tahun oleh Presiden Suharto di Jogjakarta, yaitu kota kelahiran Ki Hadjar Dewantoro.
Saya sengaja menceritakan hal tersebut untuk diketahui, bahwa untuk melaksanakan satu wajib belajar memerlukan persiapan matang dan bila mungkin sempurna, agar usaha yang penting ini dapat berhasil dengan baik.
Bayangkan, persiapan wajib belajar 6 tahun tersebut, memerlukan waktu lebih dari sepuluh tahun.
Untuk sebagai ilustrasi, bahwa Thailand mula-mula mewajibkan wajib belajar bagi anak bangsanya hanya selama 3 tahun, pemerintah Hindia Belanda melaksakan semacam wajib belajar untuk rakyat Indonesia pribumi juga selama tiga tahun.
Pada waktu pelaksanaan wajib belajar atau semacam wajib sekolah oleh Belanda itu di seluruh desa dan pulau terpecil ada sekolah desa atau Volk School dan sekolah-sekolah guru magang didirikan.
Sekarang ini di dunia hampir semua negara telah melaksanakan wajib belajar. Sebagai contoh, negara maju seperti Singapura, ada wajib sekolah 10 tahun atau teen years comporsry school.
Jadi di sana, wajib sekolah adalah sepuluh tahun yaitu 6 tahun di sekolah dasar atau primary school, dan empat tahun di scandry school.
Bayangkan negara maju yang kaya dan makmur tersebut melaksanakan wajib sekolah hanya sepuluh tahun dan wajib sekolah tersebut dikontrol dan diawasi secara ketat oleh negara.
Kembali ke Indonesia, setelah melaksakan wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984, maka pada tahun 1994 dipersipkan lagi usaha untuk melaksanakan wajib belajar sembilan tahun.
Pada waktu itu masih terjadi perbedaan pendapat dari berbagai pihak apakah wajib belajar sembilan tahun yang akan dicanangkan tahun 1994 tersebut sudah tepat waktu, karena masih banyak anak-anak usia sekolah dasar umur 7 sampai 13 tahun belum berada di sekolah.
Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi jelas pada tahun 1994 masih banyak anak usia SD yang belum bersekolah, tapi karena ini adalah keputusan politik waktu itu, maka pada tanggal 2 Mei 1994 wajib belajar sembilan tahun dicetuskan atau dicanangkan oleh presiden Suharto bertempat di Convention Center di Jakarta.
Berbeda dengan pencanangan wajib belajar enam tahun yang dipersiapkan dengan rapi dan hampir sempurna, yaitu pembangunan gedung-gedung yang cukup dan guru-guru yang memadai, pencetusan wajib belajar sembilan tahun sama sekali hampir tanpa persiapan.
Tidak ada pembangunan SMP Inpres, tidak ada persiapan guru-guru yang memadai, sehingga wajib belajar sembilan tahun tersebut menurut saya sampai hari ini masih banyak anak-anak usia SLTP belum berada di bangku sekolah, bahkan banyak anak usia sekolah dasar yang belum berada di bangku sekolah dasar.
Jadi menurut saya, usaha yang penting sekarang bagi bangsa ini atau pemimpin bangsa ini adalah bagaimana usaha agar anak-anak usia sekolah dasar dan usia SMP semuanya harus berada di bangku sekolah.
Sekarang ini di mana-mana kita menyaksikan banyak sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah yang rusak, bahkan ambruk, atau kekurangan gedung, yang disiarkan oleh media cetak, media elektronik, yang terjadi di ibu kota kabupaten, provinsi, bahkan di ibu kota negara, baik SD atau SMP.
Sebaiknya pendidikan janganlah dijadikan usaha-usaha lain atau maksud-maksud lain selain mencerdaskan anak bangsa. Usaha mencerdaskan anak bangsa ini adalah usaha yang memerlukan prioritas utama di negeri yang ingin maju.
Tidak ada istilah tidak ada dana untuk membangun pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa, kerena inilah modal suatu negara kalau ingin maju dan terbilang di dunia ini.
Memang investasi di bidang pendidikan ini tidak murah, bahkan sangat mahal, tapi investasi ini merupakan modal bangsa yang tak ternilai harganya.
Untuk itu saya menyarankan, pertama, pemerintah, baik daerah maupun pusat hendaknya memberikan perhatian penuh terhadap wajib belajar atau wajib sekolah sembilan tahun ini.
Kedua istilah wajib belajar yang kita pergunakan selama ini hendaknya diubah menjadi wajib sekolah dan anak-anak umur sekolah dasar maupun SMP yang berada di jalanan waktu jam sekolah, hendaknya diberikan sanksi kepada orang tuanya.
Dan sebagai pengawasan usaha tersebut Satpol PP diberikan tugas dan juga masyarakat di sekitarnya.
Ketiga, untuk itu wajib sekolah sembilan tahun tersebut hendaknya tidak dibebankan bayaran sepeserpun dan harus gratis agar usaha ini dapat merata tanpa kecuali. Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya.***
Djauzak Ahmad Ketua Majelis Pendidikan Riau.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

